Pemprov Malut Patahkan Kebijakan Bupati Kepsul Terkait Mutasi Pejabat Tinggi

Tangkapan layar surat Pemprov Malut

SANANA - Kebijakan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus terhadap pencopotan dan mutasi 57 PPT Pratama Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kepsul akhirnya terpatahkan.

Pasalnya kebijakan kontroversi tersebut dinilai tidak 'mematuhi' ketentuan peraturan yang berlaku. Atas dasar itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) meminta Fifian Adeningsih Mus menganu
lir atau membatalkan mutasi terhadap 57 pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut.

Perintah pembatalan kebijakan Bupati Kepsul ini tertuang dalam surat bernomor 800/85/VI/2021, prihal pengangkatan dan pemberhentian PPT Pratama Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, yang di keluarkan pada tanggal 11 Juni 2021.

Tangakapan layar surat Pemprov Malut

Surat perintah yang ditadatangi Seketaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir itu merupakan respon atas laporan Pegawai Negeri Spil (PNS) di linkungan Pemkab Kepsul tanggal 9 Juni 2021, dengan prihal penyelahgunaan wewenang oleh Bupati dan Wakil Bupati Kepsul.

Tangkapan layar isi surat Pemprov Malut

"Diminta agar saudara Bupati Kepsul untuk segera menganulir atau membatalkan kembali proses pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator maupun pelaksana tugas pada jabatan tertentu, yang tidak sesuai peraturan dan ketentuan perudang-undangan yang berlaku," tulis dalam surat tersebut.*