Pemprov Malut Raih WTP, Gubernur dan Jajarannya Diminta Tindaklanjuti Temuan BPK

Editor: Admin author photo
Prof. Baharullah Akbar menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2020 yang di terima Gubernur KH. Abdul Gani Kasuba

SOFIFI- Bertempat di ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, Senin (07/06), Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Prof. Baharullah Akbar menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2020 dan LHP Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Kemantapan Jalan Tahun Anggaran 2020 pada Provinsi Maluku Utara dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2020 yang ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPD Provinsi Maluku Utara. 

Selain Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, BPKRI juga melaksanakan pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Kemantapan Jalan Tahun Anggaran 2020 pada Provinsi Maluku Utara. Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan manfaat atas LHP yang diterbitkan BPK.

Dalam sambutannya, Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Prof. Baharullah Akbar menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan peran BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK terus berupaya agar laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pemangku kepentingan. Hal tersebut sejalan dengan International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) telah menetapkan International Standard of Supreme Audit Institutions (ISSAI) Nomor 12 tentang The Value and Benefits os Supreme Audit Institutiong making a difference to the lives of citizens, yang menyatakan bahwa lembaga pemeriksa harus memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat.

“ Sesuai dengan Pasal 16 UU Nomor 15 Tahun 2004, pemberian opini atas kewajaran LKPD didasarkan pada empat kriteria yaitu (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; (2) kecukupan pengungkapan;(3) efektivitas Sistem Pengendalian Intern; dan (4) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2020 termasuk implementasi atas rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk menindaklanjuti rekomendasi, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ungkap Baharullah.

Namun demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan harus segera ditindaklanjuti, yaitu(1) Terdapat potensi kekurangan penerimaan pajak air permukaan; (2) Perjanjian kerja sama pemanfaatan fasilitas pelabuhan dan pengelolaan penerimaan kontribusi laba operasional kerja sama pemanfaatan fasilitas pada Dinas Kelautan dan Perikanan belum sesuai ketentuan, diantaranya belum dilengkapi dengan persetujuan Gubernur dan tarifnya belum menyesuaikan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Daerah;(3) Sebanyak 28 penerima hibah dan 68 penerima bantuan sosial belum menyampaikan laporan penggunaan dana yang diterimanya; dan (4)Pengelolaan aset tetap belum sepenuhnya memadai, diantaranya pencatatan aset tetap dalam aplikasi SIMDA BMD belum m seluruhnya dilengkapi informasi lokasi, luas, dan kode tanahnya, serta status tanah. 

Selain itu, dalam hasil Pemeriksaan Kinerja masih ditemukan permasalahan yang dapat mempengaruhi efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mencapai target kemantapan Jalan Tahun 2020, yaitu (1) Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum sepenuhnya merancang perencanaan program/kegiatan untuk mencapai target kemantapan jalan; (2) Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum optimal dalam menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung tercapainya target kemantapan jalan; dan (3) Upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan program pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan guna mencapai target kemantapan jalan belum sepenuhnya memadai.

Lebih Lanjut, Prof Baharullah Akbar mengingatkan Gubernur Maluku Utara beserta jajarannya segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan oleh BPK selambat-lambatnya 60(enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima sesuai dengan Pasal 20 ayat(3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Pada akhir sambutannya, Prof. Baharullah Akbar menyampaikan kepada (1) Pimpinan DPRD, apabila Pimpinan dan Anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut atas materi hasil pemeriksaan yang dirasakan belum jelas; dan (2) Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar lebih bersungguh-sungguh dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi pemeriksaan. (Tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini