Pencopotan Sekda Dinilai Cacat Hukum, Fifian Adeningsih Mus di Demo

Editor: Admin author photo
APHS saat menggelar demo di depan kantor bupati Sula (dok. Suhardi/NT)

SANANA - Pencopotan Sekertaris Daerah dan beberapa pejabat tinggi pratama eselon II di lingkup pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula oleh Fifian Adeningsih Mus dinilai cacat hukum.

Hal tersebut disampaikan masa aksi yang tergabung dalam Aliasi Peduli Hai Sua (APHS) atau Aliansi Peduli Tanah Sula, saat berorasi di depan kantor Bupati Sula, Kamis, (10/06/2021). 

Para demostran berkesimpulan, Bupati Fifian Adeningsih Mus telah bertindak oragansi dan temprament serta mencampuradukan kepentingan politik dalam melakukan pergantian pejabat.

Menurut mereka, sikap Fifian Adeningsih Mus tersebut telah bertentangan dengan pasal 162 ayat undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Bahwa gubernur, bupati atau walikota dilarang melakukan pergantian pejabat dilingkup pemerintah Kabupaten dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

Aksi unjuk rasa ini juga menjadi poin utama sikap Aliansi Peduli Hai Sua. Berikutnya  mereka berjanji akan menolak semua kebijakan Bupati Fifian Adeningsih Mus yang bertentangan dengan undang-undang, dan mendesak Mendagri melalui Direktur Jendral Otonomi Daerah Kemendagri dan Gubernur Malut untuk segera membatalkan keputusan Bupati Sula Fifian Adeningsih Mus.

ketua Presidium  Aliansi Peduli Hai Sua, Tomi Umarama mengungkapkan, Mutasi jabatan baik Sekda definitif maupun sejumlah OPD di Pemkab Kepsul oleh Bupati Fifian Adeningsih Mus itu ternyata tidak medapat persetujuan tertulis dari Mendagri sesuai dengan UU nomor 10 tahun 2016 pasal 162 ayat 3.

"Perlu kami sampaikan, kenyataanya Bupati Fifian Adeningsih Mus mendahului melakukan pergantian tanpa adanya persetujuan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat, dan tanpa meminta pertimbangan teknis kepada Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN)," teriak Tomi dalam orasinya.

Tomi bilang, sikap Bupati Fifian Adeningsih Mus mengakat seorang pejabat dilinkup Pemkab Kepsul nilai cacat hukum dan serta-merta digunakan tanpa didasari dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini.

"Kami mendesak Mendagri melalui  Direktur Jendral Otonomi Daerah, untuk memberikan teguran keras kepada Bupati Sula," tegasnya.

Penulis : Suhardi Umagapi
Editor   : Redaksi

Share:
Komentar

Berita Terkini