Problem Ilmu Pengetahuan dalam Teori dan Prakteknya

Editor: Admin author photo

 


Oleh

Ismirlina 

Aktivis PMII dan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sunan Kalijaga D.I. Yogjakarta

Tulisan ini, ingin berangkat dari premis atau pendapat yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah bebas nilai. Ilmu bebas nilai, biasa juga disebut “value free” yang menyatakan ilmu dan teknologi bersifat bebas, independen, atau otonom. Terlihat bahwa, ilmu yang independen atau otonom tidaklah memiliki keterkaitan dengan nilai.

Teori ilmu bebas nilai berpandangan, jika ilmu tidak bebas nilai maka perkembangan ilmu akan terhambat karena nilai yang ada. Adapun segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyelidikan ilmiah disandarkan kembali kepada hakikat ilmu.

Menurut, Josep Situmorang, setidaknya terdapat tiga faktor yang menjadi parameter atau indikator bahwa ilmu itu bebas nilai, yaitu: pertama, ilmu harus bebas dari pengendalian nilai. Maksudnya bahwa ilmu harus bebas dari segala pengaruh eksternal seperti ideologi, agama, sosial maupun budaya. Kedua, kebebasan usaha ilmiah agar ilmu otonom terjamin, menyangkut kemungkinan yang tersedia dan kemungkinan diri. Ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang biasa menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis itu sendiri bersifat universal.

Sedikit replikasi kebelakang, setidaknya sejak socrates dipaksa untuk meneguk racun oleh penguasa Athena karena mempertahankan pengetahuannya, sejak saat itulah hubungan ilmu dan kepentingan selalu problematis. 

Hal tersebut, menunjukkan pandangan bahwa, dari sudut pandang ontologi yang kemudian dikapitalisasi oleh epistemologi rasionalisme dan empirisme, ilmu pengetahuan di desain tidak untuk bebas dari kepentingan, tepatnya, sarat kepentingan.

Kegiatan ilmiah, jika merujuk sejarah kemunculannya merupakan kegiatan independen yang dikerjakan atas dasar dorongan rasa ingin tahu ilmuwan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan filsafat yang belum tuntas tentang makrokosmos.

Seperti dikisahkan oleh Mark Brown, ketika para ilmuwan Abad Pertengahan berupaya mencari jawaban tentang pusat tata surya, misalnya, mereka bekerja dengan menggunakan sokongan dana dan fasilitas pribadi yang serba terbatas. Galileo membuat alat instrumen, Kepler menciptakan horoskop, dan Robert Hooke membangun tempat meneropong.

Kegiatan ilmiah tersebut, dilakoni secara pribadi oleh para ilmuwan dimasa itu, dan satu-satunya kepentingan yang melegitimasinya adalah kepentingan rasio yang mencoba melawan dominasi mitos dan agama.

Tidak ada hasrat dari ilmuwan klasik untuk menguasai modal-modal ekonomi atau struktur kuasa yang dominan dalam negara, selain sekedar untuk membuktikan bahwa mitos dan agama mengandung cacat epistemologis yang harus direhabilitasi oleh rasio.

Inilah tahap pertama dari bentuk relasi ilmu dan kepentingan, yakni berusaha mematahkan otoritas mitos dengan argumentasi-argumentasi berbasis rasional.

Setelah diketahui bahwa berbagai hasil penelitian ilmiah dianggap mencengangkan dan meruntuhkan asumsi-asumsi skeptis publik tentangnya, kegiatan ilmiah mulai diperhatikan oleh negara. Pandangan-pandangan yang dibangun oleh mitos dan agama mulai kehilangan otoritasnya, karena digantikan oleh penemuan-penemuan ilmiah.

Dampaknya cukup fantastis, dana dan fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan ilmiah mulai digelontorkan secara besar-besaran oleh negara. Pendek kata, negara menyediakan dana, ilmuwan memproduksi pengetahuan, teknologi, obat-obatan dan sebagainya.

Inilah tahap kedua dari bentuk relasi ilmu dan kepentingan. Suatu bentuk relasi yang merayakan sekularisasi ilmu dalam dua tahap sekaligus, yakni menjauhkan agama dari negara dan mendekatkan ilmu modern dalam struktur negara. Pada tahap ini, sudah mulai terlihat bahwa ilmu dan kapital tengah memulai bulan madunya.

Di bawah kuasa negara, terdapat kepentingan politik, ekonomi, dan sosial, sehingga negara perlu memposisikan ilmu modern sebagai penyokong utama proses reproduksi pengetahuan dalam negara modern yang sedang dibangun.

Melalui basis epistemologi rasionalisme dan empirisme, ilmu modern dianggap sebagai mode pengetahuan yang mewakili karakter dasar modernitas. Tentu saja, menjadi representasi gaya hidup baru masyarakat modern. Suatu gaya hidup yang percaya bahwa segalanya membutuhkan bukti-bukti empiris dan, hal itu, membutuhkan pendasaran yang dapat dinalar dengan akal budi.

Ilmu pengetahuan dan turunannya, teknologi, dipuji dan dipuja sebagai, “noktah pencerahan” modernitas, karena dianggap mampu memberikan solusi konkrit dari sekian problem kehidupan sehari-hari. Tidak seperti agama dan mitos yang hanya menawarkan kepuasan semu, karena secara nyata sama sekali tidak memberi perubahan apapun.

Kendati ilmu pengetahuan berkembang pesat, namun tetap saja menyisakan persoalan nilai yang sangat problematis dalam kehidupan umat manusia. Anggapan bahwa “ilmu bebas nilai” kini tidak berdasar lagi. Anggapan tersebut, kata Brown, adalah pendapat rapuh dan sekedar nostalgia teoritik, karena faktanya tujuan dari penggelontoran dana oleh negara bersifat pragmatis dan destruktif.

Melalui dana yang digelontorkan itu, para ilmuwan diarahkan untuk memproduksi pengetahuan dan teknologi yang tepat guna, dalam arti, sesuai dengan tujuan-tujuan eksploitatif. Terciptalah kemudian peralatan teknologi militer yang canggih dan obat-obatan modern.

Pada tahap ini, celakanya, ilmu pengetahuan mulai bergeser dari tujuan “pencerahan” dan “emansipatoris”, menjadi berwatak “koloni” dan “destruktif”. Inilah masa-masa ketika ilmu modern menjadi hamba dan sekutu utama dari segala proses kolonialisme dan imperialisme Eropa ke seluruh dunia termasuk Indonesia.

Inilah tahap ketiga dari bentuk relasi ilmu dan kepentingan, suatu tahap yang memungkinkan perjumpaan ilmu dan kolonialisme untuk menciptakan identitas-identitas koloni dengan tujuan merayakan eksploitasi sumber daya alam negeri terjajah melalui jalan imperialisme-militerisme. Dengan demikian, ilmu pengetahuan benar-benar telah menghamba pada kepentingan relasi kuasa dan kapital.

Pada pertengahan abad ke-21, ketika imperialisme-militerisme mulai ditinggalkan dan digantikan dengan bentuk-bentuk kolonialisme yang lebih lentur, tipologi dikotomik tersebut terus direproduksi menjadi model analisis sosial dalam ilmu-ilmu modern dan humaniora.

Penjajahan fisik, kendatipun belum benar-benar punah, sudah mulai dianggap ketinggalan zaman oleh negara koloni dan penguasa kapital. Setelah di kritik lawan-lawannya, seperti sosialisme dan pemikiran-pemikiran emansipatoris lainnya, kapitalisme mulai berbenah.

Dalam konteks ini, ilmu pengetahuan berperan sebagai produsen piranti-piranti teoritik dan juga sekaligus sebagai techne yang memungkinkan aparatus-aparatus tersebut berkembang.

Seluruh aparatus tersebut, celakanya, bermuara pada titik persepsi yang sama pengertiannya dengan tahap ketiga, namun dengan wajah berbenah, yakni merayakan kepentingan “koloni”, “eksploitatif” dan “penghisapan” sumberdaya alam di negeri-negeri terjajah. Di belakang seluruh aparatus tersebut, berdiri tegak sosok kuasa baru yang melampaui kuasa negara bernama kapitalisme.

Inilah tahap keempat, sekaligus tahap terakhir dari bentuk relasi ilmu dan kepentingan, merupakan bentuk relasi paling mutakhir saat ini yang sukar dipisahkan di antara keduanya (ilmu dan kapitalisme).

Demikianlah, jika pandangan yang masih menyebutkan bahwa pengetahuan untuk pengetahuan, atau ilmu adalah bebas nilai, atau ilmu adalah pengetahuan objektif, adalah pandangan yang problematik dan patut di kritisi. Pandangan tersebut juga, merupakan mitos yang terus diulang-ulang oleh modernisme sebagai dalih untuk merayakan kepentingan proyek saintisme. (**) 

Share:
Komentar

Berita Terkini