Enam Bulan Pemkab Kepsul Tak Bayar TPP, Safrin Gailea: Jangan Anaktirikan Tenaga Guru

Editor: Admin author photo

Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD bersama SKPD Pemkab Kepsul (Foto/Ist)
SANANA- Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan (Kepsul)  memanggil tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Kepsul mengenai keterlambatan pembayaran tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tenaga guru dari bulan Februari hingga bulan Juli 2021.

Tiga SKPD yang hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) itu masing-masing adalah Dinas Pendidikan (Diknas), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), pada Kamis (22/07/2021).

Dalam RDP tersebut Ketua Komisi II DPRD Kepsul, Safrin Gailea, menyatakan hasil RDP telah mendapat kesepakatan dinas pendidikan akan segera merekap daftar hadir para guru selanjutnya  disampaikan ke BKD dan BKD akan mengambil langkah cepat untuk menerbitkan rekomendasi dan Dinas Pendidikan akan mengajukan ke keuangan untuk melakukan proses pencairan TPP.

"RDP itu juga dari Kaban Keuangan sampaikan, bahwa menurut Kaban Keuangan itu kalau dia tidak ada masalah, kalau semua proses itu sudah lengkap dan sampai masuk di keuangan mereka bersedia dan secepatnya menerbitkan SP2D untuk proses pencairan TPP tersebut," jelasnya.

Dikatakan Safrin, jangan menganaktirikan tenaga guru, sebab semua PNS yang lain sudah mendapatkan TPP dari Januari sampai bulan Juni, sementara untuk tenaga PNS guru TPP baru satu bulan yang dibayarkan, yakni bulan Januari.

"Jadi RDP tadi sudah disepakati dari tiga institusi itu, untuk menangani persoalan ini. Dan mudah-mudahan dengan tujuan yang baik ini, dalam waktu dekat tenaga guru sudah bisa memperoleh pencairan dana TPP," harapannya.

Sementara Kepala Diknas Kepsul, Rifai Haitami mengaku, keterlambatan pembayaran TPP ini ternyata data rekapan yang dimasukkan dari sekolah-sekolah itu terlambat.

"Saya kan baru jabat sebagai kepala dinas, dan saya langsung panggil salah satu staf untuk menanyakan terkait lambatnya pembayaran TPP guru ini, dan persoalannya ada di rekapan yang dimasukkan dari setiap sekolah," ungkap Rifai.

Untuk itu, kata Rifai Haitami dalam rapat bersama pihak Komisi II DPRD tadi sudah menemukan jalan penyelesaiannya.

"Jadi saya juga meminta kepada kaban keuangan dalam rapat tadi, untuk pembayaran TPP dilakukan dalam beberapa tahap, misalnya tahap pertama ini dilaksanakan bertepatan dengan pembayaran TPP seluruh SKPD yang ada di lingkup Pemkab Kepsul," pintanya.

Dengan demikian, untuk mengantipasi jangan sampai pembayaran TPP ini terus tertunda, maka pihaknya akan menyesuaikan saja dengan data sekolah yang sudah masuk.

Sambung Rifai, kemudian dirinya akan mengkroscek lagi data yang masuk dari sekolah-sekolah ke dinas, apabila sudah ada tambahan data rekapan absensi yang dimasukkan dari sekolah, maka pihaknya akan membuat permintaan pada pencairan TTP di tahap kedua, kata Kadiknas. (di/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini