Enggan Bayar Sisa Pekerjaan, Pemda Halteng di Somasi

Editor: Admin author photo
Achmad Djabid, Kuasa Hukum PT. Ardinari Halmahera Global (Dok: Ist)

WEDA-  Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) mendapat surat somasi atau teguran hukum dari kuasa hukum PT. Ardinari Halmahera Global (AHG), Achmad Djabid, terkait dengan pelaksanaan proyek pengadaan Lampu Led atau Pengadaan Lampu Mercury 250 Watt ke Lampu PJU Led 50 Watt sesuai Nomor Kontrak: 06 /SPP/PA.DPE-HT/XI/2016 tanggal 30 November 2016 yang dikerjakan oleh PT Ardinari Halmahera Global. 

Somasi yang dilayang PT. Ardinari Halmahera Global, melalui kuasa hukumnya. Lantaran Pemda Halteng enggan membayar sisa progres pekerjaan senilai Rp. 2.057.707.000.

Menurut Achmad Djabid, sejak tahun 2016, PT. Ardinari Halmahera Global melangsung hubungan hukum dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah hingga 2017, namun sampai saat ini Pemda Halteng tidak mau membayar," ungkap Achmad Djabid, kepada wartawan media ini, Jumat (9/7).

Lebih lanjut Achmad Djabid mengatakan, sebenarnya kewajiban di pemerintahan Acim-Soksi di masa itu, hanya saja kemudian masa jabatan mereka berakhir. Nah,  seharusnya Pemerintahan Elang-Rahim yang punya kewajiban untuk menyelesaikan sisa progres pembayarannya.

“ Jadi pada prinsipnya teguran hukum yang kami berikan mulai dari tanggal 19 Juni yang lalu sudah diberikan kepada Pemda Halteng,” terangnya.

Harapan dari kliennya, kata Achmad Djabid, kalau bisa ada itikad baik dari pihak Pemda, untuk menyelesaikan persoalan ini. Secara kewajiban dan alangkah baiknya, secara persuasif bisa dilakukan supaya kewajiban pemerintah terhadap masyarakat itu selesai. 

Apabila dalam tenggang waktu 14 hari sejak somasi yang dikeluarkan tidak diindahkan. Pihaknya akan melakukan segala upaya dan tindakan hukum. 

“ Jadi kalau pun kemudian Pemda Halteng mengabaikan kewajiban tersebut, maka langkah dan upaya hukum demi kepentingan klien kami, baik secara pidana maupun perdata kami akan tempuh, sesuai dengan prosedur undang-undang yang berlaku,” pungkasnya. (dir/red).

Share:
Komentar

Berita Terkini