Halmahera Institut Warning Niat Pemkot Dorong Geopark Ternate

Editor: Admin author photo

 

Direktur Eksekutif. Halmahera Institut. Iskar Hukum (foto:ist) 
Ternate-Halmahera Institut mendesak pemerintah Kota Ternate untuk mempertimbangkan kembali membuat Ternate Goepark, hal ini dinilai jika tidak dalam perencanaan pembangunan yang matang dan berbagai pertimbangan maka agenda geopark hanya akan menjadi komoditi politik di Tahun-tahun mendatang. 

Direktur Eksekutif Halmahera Institut, Iskar Hukum mengatakan Ternate memiliki situs alam geologi yang melimpah ruah, antara lain kaldera laguna, blocky lava (batu angus) dan kaldera tolire. Disebut juga sebagai warisan alam (benda cagar geologi) sehingga patut dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat, pemerintah dan stakeholders. Selain daripada warisan alam, aset geologi yang dimiliki Ternate berpotensi untuk dijadikan sebagai Gopark (taman bumi) nasional bahkan global. 

"Demi menjaga warisan bumi, beberapa negara-negara dunia yang tergabung dalam UNESCO membentuk konsep geopark pada tahun 2004 sebagai upaya perlindungan warisan bumi dengan cara yang sustainable. Sederhananya geopark berdasarkan pada keragaman geologi (geodiversity), keragaman hayati (biodiversity), serta keragaman budaya (cultural diversity), dimana di dalamnya tidak hanya sebagai tempat konservasi namun juga sebagai sarana ilmu pengetahuan serta pengembangan ekonomi masyarakat sekitar," papar Iskar. 

Direktur muda itu mengatakan ada beberapa syarat lain untuk pengembangan kawasan goepark, antara lain harus melakukan hasil kajian riset terhadap situs-situs yang memiliki potensi dan wilayahnya juga harus jauh dari aktivitas manusia karena diduga akan merubah roman asli dari situs geologi. 

"Keinginan Pemkot Ternate untuk mengembangkan beberapa situs geologi sebagai geopark nasional merupakan lompatan yang sangat konstruktif dan patut didukung oleh semua unsur. Namun berdasarkan hasil kajian dan observasi di lapangan dari kami Halmahera Institute (HI) ternyata situs-situs yang ingin dikembangkan menjadi kawasan geopark oleh Pemkot Ternate masih bersentuhan dengan aktivitas manusia yang berpotensi menganggu dan merusak alam," tatar Aktivis lingkungan itu. 

Ia juga menyarankan kepada pemerintah sebaiknya melakukan terlebih dahulu hal-hal yang fundamental untuk pengembangan geopark. Contoh kasus geopark Ciletuh, ditemukan aktivitas tambang batuan dan terpaksa dihentikan oleh pihak Pemerintah Kabupaten karena dinilai merusak ekosistem alam yang masuk dalan wilayah geopark. 

"Selain itu, hasil-hasil riset, sejauh ini kami belum menemukan apakah pemkot telah melakukannya atau belum. Yaitu mengenai geodiversity, biodiversity dan cultural diversity. Pemkot harus memastikan bahwa wilayah geopark tidak ada aktivitas manusia, karena akan merubah bentuk asli dari warisan bumi ini," tandasnya. 

Bahkan Iskar bilang dalam investigasi Halmahera Institut menunjukkan bahwa wilayah yang akan dijadikan sebagai objek goepark masih terdapat aktivitas masyarakat. Sebut saja kaldera laguna yang sangat dekat dengan aktifitas reklamasi pantai dan penggalian atau tambang batuan di Kalumata yang tidak jauh dari laguna. 

"Sementara wilayah kaldera tolire juga terdapat aktivitas penambang pasir, begitu juga dengan situs blok lava andesit (batu angus) juga terdapat aktivitas masyarakat, yaitu dikomersialkan untuk kepentingan pembangunan. Serta blok lava merupakan bagian penting masyarakat Ternate untuk kebutuhan pembangunan hunian," sebut Iskar. 

Atas analisa itu bagi dia ada terdapat paradoks dari apa yang Pemerintah inginkan yaitu mendorong geopark tapi disisi lain pemerintah juga dianggap melakukan pembiaran pada aktifitas masyarakat yang telah merubah roman asli dari situs geologi.

"Penting untuk diikhtiarkan, karena tidak mungkin mendorong geopark di tengah-tengah aktifitas penambangan batuan, kita tidak bisa menafikkan kebutuhan masyarkat kota saat ini, maksud saya adalah penuhi dulu syarat yang komprehensif geopark karena itu yang fundamental. Pengembangan kawasan geopark tidak boleh tergesa-gesah, sebaiknya pemerintah menyelesaikan terlebih dahulu problematika sebelum melangkah lebih jauh lagi. Agar jauh dari kesan Pemerintah memaksakan kehendak," ingat Iskar. 

Saran dari Halmahera Institut Jangan sampai pemkot memaksakan diri yang pada akhirnya goepark dinilai sebagai komoditi politik pada agenda politik mendatang. (Red-tim) 

Share:
Komentar

Berita Terkini