Kegentingan Kekerasan Seksual di Maluku Utara!

Editor: Admin author photo

 

Foto dokumen istimewa

Oleh: Syamsul Bahri Abd. Rasyid

Pegiat Literasi


Bila tempat berlindung seperti keluarga, sekolah, pihak keamanan, dan tempat-tempat yang memiliki hubungan intim dengan perempuan dan anak-anak, belum bisa menjadi tempat yang benar-benar melindungi mereka sebagaimana seharusnya, lantas, ke mana lagi mereka harus mengungkapkan tampik terhadap bentuk-bentuk diskriminasi yang terus berulang-ulang itu, jika bukan lewat aturan yang dapat menjerat para pelaku dengan maksud yang setimpal?

(Syamsul Bahri Abd. Rasyid)


Maluku Utara benar-benar darurat kekerasan seksual! Belum usai kasus-kasus lain ditangani secara clear, pada Sabtu 17 Juli 2021 kemarin, tindak kekerasan seksual kembali dimuat ke muka publik. Yang lebih parah, terlapor merupakan seorang guru ngaji dan korban yang tercatat atas kelakuan bejatnya adalah adalah anak didiknya sendiri yang berjumlah 8 orang. Dalam Catatan Tahunan (Catahu) yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan pada 5 Maret 2021 lalu, pada sepanjang tahun 2020, Komnas Perempuan menerima 955 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah personal maupun publik. Tercatat, kekerasan seksual terjadi di dunia pendidikan, terhadap anak/remaja penyandang disabilitas, terhadap anak perempuan, di institusi keagamaan, hingga ke institusi-institusi pemerintahan. Kekerasan seksual sendiri, terklasifikasi menjadi sembilan tindak pidana, yakni: pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Sebagian besar dari klasifikasi kekerasan seksual ini, terjadi di Maluku Utara dengan intensitas yang cukup tinggi.

Dalam catatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) provinsi Maluku Utara pada tahun 2020, telah tercatat sebanyak 144 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kalau-kalau secara kurang ajar kita kalkulasikan, maka perempuan dan anak “selalu” mengalami kekerasan di setiap 60 jam. Kasus-kasus kekerasan ini tersebar di 10 kabupaten/kota, yang meliputi Kota Ternate 54 kasus, Halmahera Barat 23 kasus, Halmahera Utara 17 kasus, Halmahera Timur 14 kasus, Kepulauan Sula 14 kasus, Halmahera Selatan 10 kasus, Pulau Morotai 4 kasus, Kota Tidore Kepulauan 4 kasus, Halmahera Tengah 3 kasus, dan Pulau Taliabu 1 kasus.

Lebih lanjut, tren buruk ini pun kembali terjadi di tahun 2021. Kepala DP3A Malut, Musrifah Alhadar, mengatakan bahwa di awal 2021 mereka sudah mendapatkan laporan tentang kekerasan seksual terhadap anak 6 tahun di Loloda, Halmahera Barat. Beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2021 yang saya telusuri, melibatkan pihak-pihak yang sebenarnya memiliki posisi-posisi penting dalam ranah personal dan publik, seperti keluarga, keamanan, hingga pendidik, namun justru melakukan hal yang tidak sepantasnya. Tercatat, laporan kasus kekerasan seksual pada tahun 2021 terjadi di 8 kabupaten/kota di Maluku Utara.

Pertama, keluarga sebagai pelaku. Laporan kasus pemerkosaan yang melibatkan keluarga pada tahun 2021, setidaknya telah tercatat di dua tempat, yang ditangani oleh kepolisian Halmahera Utara dan Halmahera Tengah. Di Halmahera Utara, korban yang baru saja berumur 16 tahun, diperkosa oleh ayah kandung, kakek, serta paman korban sendiri. Lebih mirisnya, kelakuan bejat tersebut sudah dilakukan sejak 2017-2020. Kasus tersebut baru dilaporkan oleh ibu pelaku pada 29 Januari 2021. Sementara itu, pada kasus yang lain, pelaku yang juga merupakan anggota kepolisian Halmahera Tengah, pun melakukan tindakan pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak tiri dan adik ipar pelaku sendiri. Kelakuan bejat pelaku terhadap anak tiri, dilakukan sejak tahun 2019, dimana saat itu korban baru berusia 13 tahun, sementara tindakan pemerkosaannya terhadap adik ipar, dilakukan pada tahun 2020, saat korban baru berusia 16 tahun. Lebih mirisnya, aksi bejat tersebut dilakukan dengan bantuan istri pelaku sendiri. Aksi terakhir pelaku dilakukan pada 2 Mei 2021, sementara laporan resmi yang masuk ke polisi tertanggal 10 Mei 2021. Dengan bantuan dari kawan-kawan Front Suara Korban Kekerasan Seksual (FSKKS) Halut, kasus ini sekarang sudah diambil alih oleh Polda Malut, terhitung 30 Juni 2021. Pada kasus lain yang baru saja terungkap pada 21 Juli 2021 kemarin di Tidore, seorang Ayah juga melakukan perlakuan bejat serupa yang menyebabkan korban hamil, yang kini usia kandungannya sudah sekitar 4 bulan berdasarkan pemeriksaan medis. Korban sendiri baru berusia 15 tahun, sementara kelakuan bejat yang dilakukan oleh pelaku, sudah berlangsung semenjak akhir tahun 2020 kemarin.

Kedua, pendidik sebagai pelaku. Selain berstatus sebagai paman korban, pelaku yang dilaporkan atas dugaan kasus pemerkosaan, yang diajukan ke Polres Halmahera Selatan, merupakan seorang kepala sekolah. Kasus tersebut dilaporkan pada 1 Maret 2021. Korban sendiri telah diperkosa sejak masih menduduki bangku SMP pada tahun, hingga SMA, lalu hamil dan melahirkan anak yang saat ini telah berusia 2 tahun. Bahkan, setelah melahirkan, korban masih saja diperkosa oleh pelaku. Akibat hal tersebut, korban pun tidak menyelesaikan sekolahnya hingga selesai. Karena diancam oleh pelaku, kasus ini disembunyikan korban dan baru terungkap saat istri pelaku beradu mulut dengan korban. Kasus lain yakni yang baru saja diberitakan pada Sabtu 17 Juli kemarin, yang menyeret seorang guru ngaji terhadap 8 anak didiknya di Kota Ternate. Kasus ini terungkap setelah korban yang menolak pergi mengaji dan karena kerap terus ditanyai, akhirnya korban pun menceritakan perlakuan bejat tersebut. Korban kemudian di bawa ke rumah anak-anak lain yang mendapatkan perlakuan serupa, kemudian dilaporkan ke Polsek Ternate Utara, tertanggal 30 Juni 2021.

Ketiga, pejabat lingkup pemerintah sebagai pelaku. Oknum ASN Pemda Kabupaten Kepulauan Sula secara resmi dilaporkan ke Polda Malut pada 5 Juli 2021, oleh ibu korban didampingi DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Maluku Utara. Oknum ASN tersebut dilaporkan atas dugaan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur, dimana korban sendiri (berasal dari Manado) masih berusia 16 tahun. Selain mendapatkan ancaman lewat pesan WA dan telepon, korban juga mendapatkan ancaman pembunuhan dari orang yang tidak dikenal. Dari sebaran pemberitaan online, terlapor rencananya akan dipanggil pada 8 Juli 2021.

Keempat, pihak keamanan sebagai pelaku. Selain kasus pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak tiri dan keponakan yang dilakukan oleh seorang polisi yang bertugas di Halmahera Tengah, kasus lain yang juga menyita perhatian publik adalah kasus pemerkosaan terhadap remaja 16 tahun oleh oknum polisi di Polsek Jailolo Selatan, tempat ia bertugas. Korban juga diancam akan dikurung di sel jika menolak. Mirisnya, korban yang telah diperkosa, oleh oknum polisi yang lain, justru dimintai untuk menuntut uang “tutup malu” dari pelaku sebesar 2 juta, dimana uang tersebut bakal dibagi dua. Bahkan, pada tulisan yang dimuat oleh media cetak Kompas pada 25 Juni 2021, terdapat kesan untuk berusaha menutup-nutupi oleh pihak Polsek, dimana pihak Polsek malah mau memediasi untuk diatur secara kekeluargaan. Lebih lanjut, kasus ini sendiri merupakan inisiatif dari pihak keluarga, bukan dari pihak Polsek. Padahal, kejadian tersebut dilakukan di Polsek. Akibat hal tersebut, korban mengalami trauma berat dan masih ketakutan jika melihat orang yang berseragam polisi. Selain itu, korban juga lebih banyak mengurung diri di dalam kamar. Apa yang dilakukan pelaku, selain merusak masa depan korban, juga telah mencoreng nama baik polisi sebagaimana termaktub dalam UU/2/2002.

Kelima, pelaku lebih dari satu. Selain pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung, paman, dan kakek korban di Halmahera Utara, tiga kasus pemerkosaan lain yang melibatkan lebih dari satu pelaku, juga terjadi di Halmahera Utara, Ternate, dan Halmahera Timur. Oleh Polres Halmahera Timur, 10 terduga pelaku pemerkosaan yang kronologisnya dilakukan pada Oktober dan Desember 2020 serta Januari 2021, berhasil diringkus. Terbongkarnya dugaan pemerkosaan saat korban menceritakan kepada ibunya. Para pelaku sendiri berusia antara 13-21 tahun, sementara korban berusia 13 tahun. Di tempat lain, pemerkosaan juga terjadi di Ternate pada 23 Januari 2021, dimana para pelaku berjumlah 7 orang. Para pelaku terdiri dari satu sopir angkot hingga anak SMA. Korban sendiri baru berusia 15 tahun. Sementara itu, di Kecamatan Galela Utara, pemerkosaan oleh pelaku yang lebih dari satu juga dilakukan oleh tiga pelaku terhadap seorang remaja yang baru berumur 15 tahun. Tindakan bejat tersebut dilakukan pada 18 Mei 2021.

Kebutuhan Regulasi

Maraknya kasus kekerasan seksual, khususnya di Maluku Utara, semakin menguatkan persepsi para pejuang kemanusiaan untuk berlipat-lipar ganda dalam mendorong pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Sebab, selama ini hukum yang ada nyaris tak bisa berbuat apa-apa dalam melindungi korban kekerasan seksual. Mirisnya, kehadiran RUU PKS justru menimbulkan disinformasi di ranah publik. Disinformasi yang dimaksud, semisal: RUU PKS hanya melindungi perempuan, pendidikan seks dalam RUU PKS melegalkan seks bebas dan zina, RUU PKS melegalkan pelacuran, hingga RUU PKS yang dinilai melegalisasi LGBT. Padahal, definisi kekerasan seksual dalam RUU tersebut, secara jelas tidak mengiyakan hal-hal tersebut.

Secara yuridis, persoalan kekerasan seksual memang telah diatur dalam KUHP, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPO), dan KUHAP. Sayangnya, aturan dalam regulasi-regulasi tersebut belum memadai karena fokus pada aspek pidana pelaku dan tidak berfokus pada pemenuhan hak-hak serta pemulihan psikologis korban. Sehingganya, kebutuhan untuk sesegera mungkin mengesahkan RUU PKS adalah hal yang paling urgen dan mendesak, karena dapat mencegah segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan korban; menindak pelaku; serta mewujudkan lingkungan bebas dari kekerasan seksual, sebagaimana tujuan dari RUU PKS yang termuat dalam Policy Brief yang disusun oleh Komnas Perempuan tahun 2021.

Oleh karena itu, pembahasan dan pengesahan segera RUU yang telah masuk dalam Prolegnas Prioritas pada 23 Maret 2021 ini, sangat perlu untuk didorong oleh semua pejuang-pejuang kemanusiaan secara integratif. Selain itu, pendampingan terhadap korban yang dilakukan oleh para kaum filantropis dan golongan-golongan yang seradius, perlu untuk lebih disuburkan lagi. Mengingat, hingga kasus terakhir termuat ke muka publik, batang hidung puan-puan legislator daerah, masih saja belum kelihatan. Semoga saja kealpaan itu bukan karena terlanjur lama berdandan di depan cermin atau kerap ketiduran saat kasus-kasus sedang merebak. Terakhir… mudah-mudahan prasangka buruk saya itu hanyalah prasangka yang tidak ada benarnya sama sekali. Mudah-mudahan!


Share:
Komentar

Berita Terkini