Komisi III DPRD Halteng Minta DLH Beri Efek Jera Terhadap PT. ASM

Editor: Admin author photo

 

Munadi Kilkoda, Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Tengah

WEDA- Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Munadi Kilkoda mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera mengambil langkah untuk memanggil PT. ASM yang beroperasi di Desa Umera, Kecamatan Pulau Gebe.

"Saya barusan konfirmasi ke DLH terhadap kasus ini dan minta mereka agar ambil langkah,” tukas Munadi Kilkoda saat di konfirmasi oleh media ini  melalui via WhatsApp, Jumat (02/07/21).

Karenanya, kata Munadi, pengelolaan limbah perusahaan itu diduga tidak sesuai dengan prosedur, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan termasuk mencemari laut. 

“ Kita ini punya pengalaman banyak, banyak kasus yang tidak cepat di respon. Padahal sudah beredar di medsos, bahkan beberapa kasus yang kami dorong supaya ada uji sampel terhadap baku mutu air laut sampai sekarang kita tidak tahu hasilnya seperti apa,” terang Munadi.

Politisi Partai Nasdem ini juga menegaskan, kita jangan main-main, mari serius merespon ini. Kenapa, karena bukan sekedar ekosistem laut yang rusak, tapi kegiatan sosial-ekonomi masyarakat pesisir kawasan tersebut juga terganggu.

“ Bila perusahan yang komitmen terhadap lingkungan hidupnya rendah, tidak boleh dibiarkan seenaknya beroperasi. Mana mungkin kita setega itu membiarkan kerusakan secara masif itu terjadi, sementara masyarakat dibawa cuma berharap ke kita untuk memikirkan mereka,” cecarnya.

Dalam kasus ini, Munadi Kilkoda, minta pemerintah mengambil langkah cepat, jika ada unsur pelanggaran terhadap kegiatan pertambangan mereka seperti sedimen terjadi, karena sedimen pond-nya tidak berfungsi, sudah seharusnya pemerintah menggunakan kewenangan untuk menghentikan aktivitas mereka, agar ada efek jera, supaya ke depan peristiwa seperti jangan terjadi lagi.

“ Perusahan kecil seperti ini banyak yang nakal, maka pengawasan yang kita lakukan juga tidak boleh longgar,” kata Munadi.

Kalau sedimentasi tersebut terjadi, disebabkan sedimen pondnya tidak berfungsi atau ada pembiaran, sehingga sedimentasi itu terjadi, harus ada sanksi hukum. Soal uji baku mutu air laut itu hal lain lagi.

“ Ini kan jelas-jelas terjadi sedimentasi dalam jumlah yang besar, berarti ada masalah di darat yang harus dicek, terutama sistem penambangan mereka,” ujarnya.

Bagi Munadi Kilkoda, pulau gebe ini harus menjadi perhatian khusus oleh dinas lingkungan hidup, karena banyak kegiatan tambang disana, dan kasus-kasus seperti ini sudah sering terjadi. Ini bukan kali pertama. 

“ Saya perhatikan kita sangat lemah dalam menegakkan UU Lingkungan Hidup dalam rangka melindungi Gebe dari ancaman kegiatan tambang tersebut,” pungkasnya. (dir/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini