Langkah Koordinasi BPKPAD Malut, Di Apresiasi Kemenivest BKPM RI

Editor: Admin author photo

 

Kepala BPKPAD Provinsi Maluku Utara, Dr. Ahmad Purbaya melakukan koordinasi dengan Kementerian Investasi BKPM di Jakarta (foto: Ist)

JAKARTA- Badan Pengelolaan, Keuangan Pendapatan dan Aset daerah (BPKPAD) Provinsi Maluku Utara intens melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan pungutan pajak air permukaan terhadap perusahaan yang ada di Maluku Utara.

Kepala BPKPAD Malut, Ahmad Purbaya dalam  kunjungannya ke Kantor Kementerian Investasi (Kemenivest) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta untuk melakukan koordinasi berkaitan dengan pemanfaatan air permukaan yang ada di salah satu perusahaan di Maluku yakni PT. IWIP.

Kedatangan Kepala BPKPAD Malut ini disambut baik oleh Direktur Regional V Kementerian Investasi BKPM Jakarta, Yos Herman.

“ Saya sangat mengapresiasi kedatangan Kepala BPKPAD Provinsi Maluku Utara ” kata direktur, Kemenivest, Yos Herman pada Jumat, (2/7/2021).

Hasil rapat tersebut, Direktur regional V Kemenivest Badan Koordinasi Penanaman Modal Yos Heman berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara Kementerian PUPR, Pemda dan PT.IWIP untuk membahas tarif air permukaan.

“ Kemenivest BKPM  berjanji akan memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan pihak terkait,” kata Yos Herman.

Kepala BPKPAD Malut Ahmad Purbaya mengucapkan terima kasih kepada Kemenivest BKPM karena telah bersedia menerima, bahkan akan kembali menjadwalkan pertemuan dengan Kementerian PUPR, Pemda dan PT.IWIP. 

“ Mudah-mudahan dalam pertemuan ini bisa menghadirkan solusi terkait penetapan pemungutan pajak air permukaan,” terangnya.

Perlu diketahui, Pemprov memiliki kewenangan untuk memungut lima jenis pajak daerah, salah satunya adalah pajak air permukaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). 

“Merujuk pada Pasal 1 angka 17 UU PDRD, pajak air permukaan dapat diartikan sebagai pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat dapat dikategorikan sebagai air permukaan,” kata Kepala BPKPAD. (Tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini