MENAWARKAN DIRI PADA CINA

Editor: Admin author photo

 

Dok Istimewah

Sebuah Kajian Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Telah Menjadi Mitos di Hal-Sel


Oleh : Bayu D. Sumaila

Mahasiswa Pasca Sarjana Bisnis Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) kebanyakan orang mengatakan Indonesia adalah surga yang nyata di Dunia atau Surga yang jatuh ke Bumi. Indonesia juga merupakan satu negara yang sangat kaya akan budaya, agama, suku dan bahasa, berdasarkan data dari Biro Kementrian statistik Indonesia Pada tahun 1945 Kemerdekaan Indonesia sampai pada tahun 1999 terdapat 5 Agama (Islam, Kristern, Hindu, Budha, Katolik) dan penambahan 1 Agama yaitu KongHuCu pada masa kepemimpinan Gusdur sebagai presiden ke 4 RI jadi total agama di Indonesia adalah 6, kemudian juga terdapat 1.340 suku yang ada di indonesia mulai dari sabang (Aceh) sampai ke Maroke (Papua) sementara bahasa bisa dibilang sangat banyak karena setiap suku yang ada mempunyai bahasa masing-masing. Kita bisa menarik sampel dari hal-hal terdekat kita Maluku Utara misalnya berdasarkan data dari Badan Statistik Maluku Utara Bulan Maret 2021 jumlah penduduk kurang lebih 18,16 ribu jiwa jumlah ini masih terbilang kecil dibandingkan dengan Provinsi lainnya tetapi terdapat banyak sekali budaya dan bahasa yang ada  data yang ditemukan bahwa jumlah suku 29 dan 19 Bahasa Ini mencerminkan sikap yang normal dan sangat toleransi terhadap kehidupan bernegara dan juga mencintai peninggalan nenek moyang mereka.

 

Baru-baru ini kita dihebohkan dengan satu informasi di media cetak (Malut Post) dengan pernyataan dari Kadis pendidikan dan budaya Halmahera Selatan dengan rancangan kurikulum baru untuk memasukkan bahasa Mandarin (Cina) ke dalam kurikulum pembelajaran Sekolah Dasar dan Menengah Pertama (SD-SMP), banyak mendapat kritikan dari berbagai kalangan baik itu dari Akademisi Mahasiswa sampai masyarakat pada umumnya. Saya melihat secara umum dari berbagai postingan yang beredar masyarakat sebagian besar menolak dengan kebijakan yang diambil dengan dalil yang beragam [Bahasa daerah saja torang tara tau kong mo kase maso bahasa Cina… Torang pe tanah Cina So ambel kong mo ambe torang pe bahasa lagi… Cina melakukan Penjajahan (Sumber: Grup Facebook Halsel)], pernyataan-pernyataan ini merupakan satu tindakan yang rasis. Tindakan yang tidak mencerminkan ketidak toleransi masyarakat Indonesia, padahal ukuran kecerdasan seseorang siswa bukan saja pada penguasaan nilai matematika dan sebagainya. Saya menulis ini bukan sebagai orang yang pro terhadap pemerintah atau pro terhadap masyarakat, saya menulis ini adalah dengan prinsip sebagai seorang terpelajar. Bahasa mandarin menurut saya wajar-wajar saja dimasukkan dalam sistem pembelajaran di Kabupaten Halmahera Selatan, dan itu akan menjadi satu kelebihan dan keuntungan generasi kedepan nanti. Alasannya bahasa Internasional bukan saja bahasa Inggris melainkan terdapat 3 bahasa (Inggris-Arab-Mandarin/Cina), jadi wajar saja apabila di masukkan dalam sistem pembelajaran nanti.

 

Dari hasil penalaran saya dalam Informasi yang beredar dan lagi klarifikasi dari Kepala Dinas Pendidikan ternyata itu masih dalam tahapan tawaran opsi dalam RPJMD jadi dalam teori kebijakan itu belum sah karena masih menjadi pertimbangan, namun tidak bisa di pungkiri opsi yang menjadi tawaran kebijakan itu telah mendapat respon dari masyarakat. Saya secara pribadi, merasa resah dengan rencana kebijakan yang akan diambil. Sebab, alasan untuk memasukkan bahasa Mandarin dalam kurikulum terbilang sangat nihil kreativitas pemikiran dalam melakukan pembangunan pemberdayaan masyarakat dalam sektor pendidikan. Halmahera selatan merupakan daerah yang penghasilan APBD-nya, tercatat sebagai yang terbesar dibandingkan 9 Kabupaten/Kota yang ada di Maluku Utara. Berbagai pertambangan ada di sana, namun hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan masih sangat bergantung pada pendapatan ekonomi. Pemda sangat hilang tanggung jawab sebagai lembaga yang mensejahterakan rakyat. Amanah UUD 1945 “mencerdaskan kehidupan bangsa” sudah tidak lagi berjalan baik. Kenapa demikian? Yang saya katakan adalah berdasarkan alasan Kadis Pendidikan memasukkan bahasa mandarin ke dalam kurikulum “Agar siswa yang putus sekolah/tidak dapat melanjutkan pendidikan bisa masuk ke tambang” ini adalah problem yang mendasar sebab pemerintah seakan mengajak masyarakat untuk menjadi buruh di negeri sendiri.

 

Teringat pada salah satu tulisan saya sebelumnya, dengan judul “Pertambangan dan Pengaruh Ekonomi Dalam Tinjauan Islam”, bahwa Maluku utara menjadi primadona yang digadang-gadang akan menjadi provinsi industri pertambangan. Padahal, berdasarkan data geografis luas daratan Maluku Utara itu sebesar 31.982,50 km3 sementara luas lautannya sebesar 107.381.00 km3. Data ini justru sangat berbeda dengan fakta di lapangan. Pemerintah terus menerus membiarkan korporasi dari gen kapitalis untuk bertumbuh-kembang di daerah yang sangat kecil akan luas daratan. Pemerintah seharusnya punya kreativitas membangun ekonomi kesejahteraan, dengan memanfaatkan sektor kelautan, bukan dengan pertambangan. Baiklah, logika pemerintah memang benar mensejahterakan rakyat, tapi pernahkah pemerintah berpikir terkait pembangunan dengan logika masyarakat? Ini masih menjadi misteri bagi saya. Karena pemerintah terus menerus mengejar pendapatan PAD agar selalu besar di mata pemerintah pusat sebut sehingga bisa dikatakan menghalalkan segala cara. Teringat satu tindakan yang dilakukan dari seorang aktivis angkatan 66, Soe Hok Gie, yang mengirim kosmetik dan pakaian dalam kepada temannya sembari dengan tulisan “Berdandanlah secantik mungkin di depan tuan Anda”. Kata ini mungkin terbilang sangat pas untuk pemerintah Halmahera Selatan. Sebab, mereka terus memanjakan WNA, sehingga proyeksi memasukkan bahasa mandarin adalah untuk mendidik generasi, masuk bergabung pada pertambangan, dan ketika proyeksi yang dilakukan mendapat respon yang kurang baik, pemerintah justru berdalih dengan alasan yang bisa dibilang “tambah meresahkan”. Sebut saja “Indonesia tidak siap akan SDM untuk mengelola SDA yang ada”. Dari sini, saya teringat dengan satu pesan dari sang proklamator bangsa, Soekarno, dia pernah berkata “Sumber Daya Alam Indonesia Jangan Dulu dieksploitasi Tunggu Sampai Anak Bangsa Suda Siap Untuk Mengelola-Nya sendiri”. Kata ini seharusnya menjadi motivasi untuk seluruh instansi pemerintahan baik pusat sampai ke daerah. Sebab kata dari Bung karno sendiri menjadi cikal bakal untuk mempertahankan UUD yang menjelaskan mencerdaskan kehidupan bangsa.

 

Fakta geografs Maluku Utara, menunjukkan pertumbuhan penduduk masih dapat dibilang mampu untuk mengelola SDA sendiri, tergantung kreativitas pemerintah dalam menyediakan ruang pada mereka. Contoh sederhana, jumlah mahasiswa pertambangan yang ada di Maluku Utara, terbilang sangat banyak, sehingga tinggal pemerintah yang harus memfasilitasi mereka untuk pengembangan pertambangan. Mereka adalah potensi yang ada dan juga sebagai putra daerah yang dipersiapkan untuk bersaing pada taraf nasional. Pemerintah seharusnya belajar dari revolusi China, bukan menawarkan untuk menjadi buruh di negeri sendiri. Kebangkitan China dari meninggalnya Mao sebagai presiden saat itu menimbulkan perubahan kebijakan. China mulai membuka diri untuk pembangunan ekonomi, mulai dari membuat kebijakan menanam saham dari investor, sampai pada pemberian subsidi pendidikan pada masyarakat yang tergolong lingkar tambang, agar mereka mampu menerima pendidikan dan kembali bersaing dalam pembangunan ekonomi. Indonesia sendiri sudah ada jati diri ekonomi yang dibangun oleh Moh. Hatta, yakni ekonomi koperasi. Dari ekonomi koperasi itulah, landasan terciptanya UU Ekonomi Pasal 33, yang menjelaskan ekonomi berdasarkan gotong royong dan asas kekeluargaan. Tapi itu mulai hilang setelah kebijakan pemerintahan orde baru yang membuat UU PMA yang dimana mempermudah arus kapitalisme kebijakan ekonomi.

 

Saya berharap tulisan ini tidak dijadikan sebagai ancaman bagi pemerintahan, tetapi sebagai tawaran dalam membuat kebijakan. Sebab pendidikan bukan pada persiapkan diri menjadi budak di negeri sendiri.


Share:
Komentar

Berita Terkini