"Pemda Jangan Timbun Anggaran" Surat Terbuka ISNU Malut

Editor: Admin author photo

 

Ketua Umum ISNU KH. Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M.Hum Bersama Pimpinan Wilayah IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA (PW ISNU) Malut. Ketua Dr. Mukhtar A. Adam, SE, M. Si serta Sekretaris Dr. Adnan Mahmud, S. Ag, MA 

Ternate-Teriring doa penuh takzim, moga Allah senantiasa memberikan rahmat kesehatan dan kesempatan bagi kita sekalian dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan, keumatan, kebangsaan, kemasyarakatan yang saling terintegrasi untuk menjaga warga masyarakat di tengah kebencanaan, dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), demi penyelamatan dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama Wilayah Maluku Utara (ISNU MALUT), menyadari hari-hari yang melelahkan penuh tekanan, dan ancaman bagi keselamatan warga masyarakat, membuat Bapak/Ibu dibebani berbagai persoalan, namun kami meyakini bahwa proses yang dihadapi saat ini, bagian dari cara alam memberikan pembelajaran kepada kita sekalian untuk dapat secara babari (gotongr royong) mengatasi kebencanaan dalam susana yang tenang, taktis, dan tepat bagi penyelamatan warga demi kesinambungan pembangunan daerah serta bangsa yang sama kita cintai.

Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama Wilayah Maluku Utara, setelah melakukan kajian terhadap dinamika sosial, ekonomi dan kemasyarakatan, dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, perlu memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah, terkait upaya penanganan Covid-19, refocusing anggaran, dan kolaborasi penanganan kebencanaan di wilayah Maluku Utara.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, yang perlu mendapatkan perhatian serius terkait :

1. Diktum-3, huruf a, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademik, tempat pendidikan/pelatihan dilakukan secara daring/online. Pemberlakuan pembatasan belajar mengajar di zona merah (Halmahera Barat) terkendala dengan ketersediaan jaringan internet, dan minimnya fasilitas pembelajaran online.

2. Dictum-3, huruf c, angka 4, dijelaskan pasar tradisional pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protocol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah.

Pengaturan terkait pembatasan kegiatan kegiatan masyarakat, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan mobilitas barang Jailolo-Ternate, utamanya pedagang Halmahera Barat, di pasar Dufa-dufa, dan pasar Gamalama Ternate.

3. Dictum-3, huruf c, angka 2, esensial pada sector pemerintah yang memberikan pelayanan public yang tidak bisa ditunda pelaksananya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protocol kesehatan secara ketat.

4. Pelaksanaan sector kritikal, pada dictum-3, huruf c, angka 3 dapat beroperasi dengan ketentuan. 

         a. Untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan

        b. Untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf.

Perlu diperhatikan sebagian pegawai ASN Halmahera Barat, berdominsili di Ternate, yang aktivitasnya setiap pagi menyebrang melalui pelabuhan Dufa- dufa ke Jailolo.

Varian Delta telah mewabah di Indonesia. Ancamannya sangat terasa di pulau Jawa-Bali, dan secara perlahan mulai masuk ke Maluku Utara. Berita hari ini (25/7/2021) Pemerintah mulai menetapkan PPKM level-4, salah satunya Halmahera Barat. Mobilitas penduduk di Kabupaten ini sangat tinggi, dengan indikasi jarak yang cukup dekat dengan Ternate. Pola penyebarannya lebih tinggi dialami oleh masyarakat Halmahera Barat, sedangkan Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, dan Halmahera Timur, yang dibanjiri Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok justru tidak mengalami lonjakan kasus yang berarti, dimana dan bagaimana prokes di masing-masing kab/kota perlu diungkap Pemerintah daerah, dalam menyusun Indeks Kepatuhan Prokes Covid-19 (IPKC).

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per tanggal 1 Januari sampai dengan 23 Juli 2021, tersaji informasi pemanfaatan sumberdaya keuangan yang belum optimal, setidaknya terlihat dari posisi kas lancer, yang mencapai Rp. 334 Milyar lebih, belum digunakan yang sampai saat ini masih tersimpan di rekening bank.

Tabel : Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Maluku Utara, Per Tanggal 1-1-2021 s/d 23-7-2021

Sumber : Pemerintah Provinsi Maluku Utara, 2021

Simpanan Pemerintah Daerah (Pemda) bukan sesuatu yang salah, namun tidak tepat penumpukan aktiva lancar melalui simpanan Bank, saat rakyat mengalami tekanan akibat Covid-19, yang membutuhkan penanganan cepat, tepat dalam kedaruratan, terhadap layanan kesehatan baik diperuntukan bagi tenaga medis dan para medis, yang menjadi garda terdepan pertempuran Covid-19. Olenya itu dibutuhkan amunisi pertempuran yang kuat dari sisi Alat Pelindung Diri (APD), khususnya baju asmat, yang dapat melindungi tenaga medis dan para medis dalam mengambil tindakan bagi pasien, semisal; masker, vitamin, dan insentif, merupakan satu kesatuan yang perlu disediakan dalam stok persediaan yang memenuhi kebutuhan kuartal atau semesteran.

Kabar yang tidak menyenangkan ketika rumah sakit kekurangan tabung oksigen, over kapasitas di RSUD Chasan Boesorie, yang tidak diikuti dengan persediaan rumah sakit pendukung, atau menyulap Gedung perkantoran menjadi rumah sakit Covid-19, seperti Ex-Kantor Walikota yang dapat diberikan ke Kepolisian untuk Rumah Sakit Bayangkara dikelola Polda, atau memanfaatkan Gedung Dhuafa Center, sebagai Rumah Sakit Pendidikan, bekerjasama dengan Unkhair, baik untuk penanganan pasien non Covid-19, dan memberikan fokus kepada RSUD Chasan Bosoerie sebagai Rumah Sakit Covid-19, serta dukungan beberapa puskesmas untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan non Covid-19.

Sisi lain dibutuhkan pengawasan yang ketat kepada Apotik, baik dari sisi ketersediaan obat-obatan, maupun penetapan harga jual terhadap produk obat, alat kesehatan dan lainnya yang dibutuhkan dalam penanganan pasien Covid-19. Pengawasan pada harga jual yang standar, tanpa ada upaya penimbunan dan lainnya, yang berpotensi mengganggu penanganan kebencanaan, serta dukungan obat- obatan dan alat kesehatan di seluruh tingkatan pelayanan kesehatan, dalam pemenuhan kebutuhan penanganan covid-19 yang terintegrasi, baik kantor pemerintah maupun antar fasilitas kesehatan.

Tekanan lain yang terasa disisi ekonomi, menurunnya pendapatan masyarakat, dan potensi meningkatnya angka kemiskinan perkotaan, yang akan menambah beban. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan masalah pada berbagai pelaku ekonomi, sehingga penanganan dampak turunannya dapat diselesaikan sesuai skema yang tepat.

Aspek pendidikan berpotensi terjadi lost generation jika skema Pendidikan online yang menjadi beban tambahan investasi bagi keluarga miskin dalam penyediaan paket data. Dibutuhkan solusi pemerintah daerah, dalam penambahan model subsidi jaringan telekomunikasi Bersama PT. Telkom untuk memastikan proses pembelajaran berjalan efektif, serta pemberian insentif tambahan kepada tenaga guru dalam mengakses murid-murid berkebutuhan khusus.

Penanganan kebencanaan baik dari sisi kesehatan, ekonomi, Pendidikan, dan sosial membutuhkan investasi pemerintah yang bersifat segera, atas ketidakpastian ancaman Covid-19 yang terus berlanjut. Oleh karena itu penimbunan dana pemerintah daerah di perbankan merupakan tindakan yang tidak tepat di tengah kebencanaan. Segera melakukan refocusing, eksekusi belanja pada sektor penting, dengan menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Refocusing dan eksekusi belanja yang bersifat segera, oleh karena posisi belanja tak terduga yang dialokasikan sebesar 25 Milyar telah digunakan 100%, yang dapat menghambat proses eksekusi belanja yang bersifat mendesak dan tidak tertampung dalam dana tak terduga.

Disisi lain penumpukan belanja barang yang mencapai 1 Triliun lebih, yang diikuti dengan rincian belanja yang tidak produktif, diprediksi mencapai 39,47% digunakan untuk belanja yang tidak mendesak, dan tidak penting di tengah kebencanaan, kiranya perlu di refocusing, oleh karena realisasi sampai dengan bulan juli 2021, baru mencapai 26,21 persen, sehingga masih tersedia ruang bagi refocusing belanja barang yang tidak secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan penanganan Covid-19.

Langkah-langkah refocusing dalam mengatasi kebencanaan Covid-19 dan potensi penyebaran varian delta di Maluku Utara, dapat dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan menetapkan skala prioritas penanganan di antaranya :

1. Kesehatan, Penyediaan APD, obat-obatan, tabung gas, alat kesehatan, vitamin di seluruh fasilitas kesehatan, dan petugas lapangan, menyediakan rumah sakit alternatif, dapat bekerja sama dengan Polda Maluku Utara dan/atau Universitas Khairun, setidaknya membutuhkan anggaran mencapai 350 Milyar. Tambahan anggaran penanganan kesehatan,

2. Pendidikan, memberikan subsidi tambahan bagi akses internet, insentif guru, dan tambahan peralatan sekolah, dan pemasangan jaringan internet di seluruh sekolah, tambahan alokasi belanja 200 Milyar. 

3. Ekonomi, memberikan subsidi tambahan bunga bagi KUR, minimal 1%, menyediakan platform pemasaran produk, memfasilitasi logistik, menata sistem logistik barang antar pulau, bekerjasama dengan PT, Pelni, ASDP, dan penyedian transportasi laut, memberikan bimbingan dan pendampingan bagi UMKM, menyedikan program padat karya yang melibatkan pelaku bisnis, pengendalian barang konsumsi, dan kebutuhan lain di bidang ekonomi, kebutuhan penambahan anggaran 250 Milyar. 

4. Sosial, jaring pengamanan sosial bagi kelompok masyarakat miskin, kelompok berkebutuhan khusus, penanganan anak, ibu hamil, keluarga terdampak Covid-19, dan lainnya. 

Prioritas kebijakan penanganan kebencanaan dapat dilakukan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan :

         1. Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan melakukan pemetaaan masalah dan penangagan berdasarkan beban fiskal yang ditetapkan antar pemerintah daerah.

        2. Instansi Virtikal, dengan memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari APBN, yang berpotensi dilakukan refocusing untuk penanganan kebencanaan.

       3. Pemerintah desa, dalam pemanfaatan Dana Desa, bagi penanganan kebencanaan. 

       4. BUMN, Perbankan, Industri Pertambangan dan Swasta lainnya, dalam memanfaatkan alokasi Dana CSR, bagi penanganan kebencanaan. 

Berbagai skenario di atas, setelah melakukan pendalaman atas laporan Realisasi Anggaran, yang disajikan pemerintah Provinsi Maluku Utara, maka dapat dilakukan refocusing menyeluruh terhadap kebutuhan belanja kebencanaan Covid-19. Hasil analisis data yang disajikan pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2021, setelah menganalisis kondisi daerah yang dihadapi pemerintah Maluku Utara, atas penetapan beberapa kabupaten/kota masuk dalam penerapan PPKM level-4, meningkatnya angka kemiskinan perkotaan, meningkatnya angka pengangguran perkotaan, problem Pendidikan, penurunan aktivitas kegiatan UMKM, problem wilayah kepulauan, dan berbagai permasalahan lainnya.

Tabel : Usulan Refocusing Pemerintah Maluku Utara, oleh SIDEGO

Sumber : Pemerintah Provinsi Maluku Utara, data diolah 2021

Skema penanganan Covid-19, dan pemulihan ekonomi Maluku Utara, dengan tetap menjaga stabilitas fiscal, dalam mencegah potensi berkelanjutan wabah Covid-19, yang berlanjut ke 2022, maka langkah-langkah penyehatan fiscal dilakukan melalui :

1. Pemberian insentif Pajak Daerah, kepada kelompok usaha UMKM, minimal penundaan pembayaran Pajak, dan/atau pengurangan pembayaran pajak kepada kelompok UMKM yang berdampak langsung Covid-19.

2. Refocusing belanja melalui penghematan sebesar Rp. 413.646.542.568 , dimaksudkan untuk menunda pinjaman daerah, yang dapat mengurangi beban fiscal daerah serta menjaga stabilitas fiscal daerah, dengan memperhitungkan kemampuan pemerintah provinsi membangun kolaborasi penanganan Covid-19 dengan komponen lainnya, dalam skema penangagan kolaborasi kebencanaan Covid-19.

3. Pengurangan belanja pegawai, khususnya belanja pegawai yang terkait dengan pemberian insentif, diluar Tunjangan kinerja, dengan kapasitas jumlah pegawai dan beban alokasi belanja, dapat diefisiensikan sebesar 12,50%, dari pagu yang telah ditetapkan.

4. Belanja Barang, dilakuan dalam 2 model refocusing yaitu :

            a. Refocusing belanja sebesar 15% ke komponen belanja lain, utamanya Belanja Tak Terduga dan Bantuan ke Pemerintah dibawahnya.

            b. Refocusing dilakukan untuk memfokuskan pada kebutuhan belanja barang, yang menjadi prioritas kebijakan pada sector Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, dan Jaring Pengamanan Sosial.

5. Belanja Hibah, dilakukan refocusing mencapai 70,50%, utamanya pada belanja hibah organisasi kemasyarakatan, pemuda, dan instansi lainnya, yang dipandang tidak mendesak dan tidak prioritas. 

6. Belanja Bantuan Sosial, dilakukan refocusing pada belanja bantuan sosial yang bersifat darurat, dengan skema bantuan sosial, yang diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Bantuan Sosial penanganan Covid-19, dan pemulihan ekonomi, maka terjadi penambahan sebesar 175%

7. Belanja Modal, khusus Belanja Bangunan dan Gedung serta Belanja jalan, irigasi dan jaringan, mengalami refocusing sebesar 15% diikuti dengan perubahan belanja pada focus atas dukungan penanganan Covid-19 dan dampak yang dikutinya.

8. Belanja Tak Terduga, dibutuhkan penambahan alokasi belanja sebesar 250%, untuk mempermudah tindakan penanganan pada komponen belanja yang bersifat darurat dan mendesak dilakukan eksekusi belanja, yang di sertai dengan pengaturan Melalui Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Belanja Tak Terduga, dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

9. Bagi Hasil Pajak Kab/Kota, mengalami penurunan sebesar 50,46 persen, dimaksudkan untuk mendukung pemberian insentif Pajak bagi pelaku UMKM dan kegiatan ekonomi yang terdampak, berimplikasi pada bagi hasil pajak ke kab/kota mengalami penurunan.

10. Bantuan Keuangan Kab/Kota dan Desa, mengalami peningkatan sebesar 550% dimaksudkan untuk mendorong model kolaborasi penanganan kebencanaan, melalui skema bantuan pemerintah Provinsi ke Kabupaten/Kota dan Desa, yang diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota dan Desa, yang difokuskan pada penanganan Covid-19 dan dampak-dampaknya, yang dilakukan melalui dana shering antar Provinsi dengan Kab/kota dan Desa.

Demikian Pokok-pokok pikiran Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama Wilayah Maluku Utara, disampaikan kepada Bapak/Ibu sekalian, moga mendapat perhatian, dan diucapkan terima kasih.

PIMPINAN WILAYAH IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA (PW ISNU) PROVINSI MALUKU UTARA

Ketua : Dr. Mukhtar A. Adam, SE, M. Si 

Sekretaris : Dr. Adnan Mahmud, S. Ag, MA (red-tim) 

Share:
Komentar

Berita Terkini