Penanganan Corona di Tidore 1 Pasien Rp 40 Juta, DPRD Mengaku Kecewa

Editor: Admin author photo

Rapat Pembahasan LPP ABPD (dok. Aidar)

TIDORE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) mengaku kecewa dengan rincian kegiatan yang dibuat oleh masing-masing OPD di lingkup pemerintah Tikep terkait penggunaan anggaran penanganan Covid-19 yang bersumber dari  APBD 2020.

Hal tersebut diutarakan Wakil Ketua II DPRD Tikep, Ratna Namsa, dihadapan Sekertaris Kota Tikep, Ismail Dukomalamo, saat rapat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pengesahan APBD Tikep 2020, di ruang sidang DPRD,  Kamis, (15/7/21).

Menurut Ratna, anggaran corona lewat dana Refocusing dengan nilai Rp 31 miliar lebih itu  terlalu boros terpakai. Karena dari jumlah dana Rp 31 miliar tersebut hanya tersisa kurang lebih Rp15 milar. 

Anggaran Refocing Rp 31 miliar ini, sebelumnya di peruntuhkan untuk Dana Pemulihan Ekonomi terkait dengan Bantuan Sosial yang melekat Dinas Sosial senilai Rp 15 miliar dan Dana Jaring Pengaman Sosial yang melekat di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Kopersi atau Disperindagkop dengan nilai Rp. 84 Juta.

Dari jumlah anggaran tersebut, kata Ratna, khusus dana penangan covid-19 dengan nilai Rp 15 miliar itu, jika dihitung atau di kalkulasikan dengan jumlah pasien terkonfirmasi Positif Covid-19 di 2020 yang berjumlah 368 orang (Data Dinkes Tikep), maka beban satu pasien bisa mencapai Rp 40 Juta lebih. 

"Seharusnya dana sebesar itu mampu dibuatkan rinciannya dengan baik dari masing-masing OPD pengelola dana Covid agar tidak mengecewakan," ujarnya.

"Secara administrasi boleh clear, namun jika kita lihat setiap rincian kegiatan yang ada pada masing-masing OPD terlalu berlebihan," tambahnya.

Politisi Partai Amanat Nasional  atau PAN ini meminta, Sekertaris Daerah Kota Tikep menjadikan masalah tersebut sebagai bahan evaluasi. Karena kata Ratna, jumlah anggaran yang telah di refocusing pada tahun 2020 tersebut telah menghilangkan banyak kegiatan alias program pemerintah.

Ratna menyebut, pihaknya berharap pembuatan rincian kegiatan dalam penanganan Covid yang dilakukan oleh masing-masing OPD pengelola kawasan Dana Covid tersebut harus berdasarkan fakta, sehingga tidak melukai hati rakyat. 

"Saya sangat kecewa anggaran dari setiap OPD itu karena pada akhirnya rincian kegiatan yang dibuat ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya minta agar persoalan ini menjadi catatan bersama untuk dievaluasi," tandasnya. tambahnya.(dar/red)



Share:
Komentar

Berita Terkini