19 Agustus Mendatang, Wali Kota Ali Ibrahim Lantik Kades Terpilih

Editor: Admin author photo

 

Kepala DPMD Pemkot Tidore Kepulauan, Abdul Rasid (foto/Aidar)

TIDORE-Pelantikan 26 kepala desa terpilih di Kota Tidore Kepulauan, rencananya dilaksanakan 19 Agustus 2021.

“ Kita berencana untuk jadwal pelantikannya di tanggal 19 Agustus nanti, karena saat ini untuk telaannya sudah disiapkan dan nanti akan disampaikan ke Bagian Hukum untuk ditindaklanjuti,” ungkap Kepala DPMD Pemkot Tikep, Abdul Rasid, saat ditemui wartawan, Kamis (12/8/21).

Berkaitan dengan sengketa Pilkades di enam (6) desa. Abdul Rasid menjelaskan bahwa persoalan tersebut sudah diselesaikan oleh tim investigasi dan hasilnya sudah disampaikan ke Walikota dan Wakil Wali Kota. 

Dari hasil dari tim investigasi itu sesuai gugatan yang disampaikan 6 desa  tersebut tidak memenuhi unsur Pelanggaran. dan hal ini juga telah disampaikan oleh Walikota melalui media.

“ Dasar pembentukan tim investigasi ini merujuk kepada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 61 dan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 50 dan 51 yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 49 terkait ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pilkades serentak diatur melalui Perda Kabupaten/Kota,” kata Abdul Rasid. 

Lanjut Abdul Rasid, dari asil dari rekomendasi tim investigasi ini kemudian menjadi dasar bagi walikota untuk memutuskan dan menetapkan kepala desa terpilih yang bersengketa, karena dianggap panitia dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut. 

Bagi desa yang tidak bersengketa itu, hasilnya menggunakan berita acara pasca pemilihan yang ditetapkan oleh panitia pilkades dengan perolehan suara terbanyak. 

"Jadi soal penetapan kepala desa terpilih ini menjadi wewenang penuh walikota, sedangkan BPD hanya sebatas mengusulkan berdasarkan hasil pemilihan yang termuat dalam berita acara yang ditetapkan oleh panitia pemilihan,” terang Abdul.

Pilkades tidak boleh disamakan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pemilihan Legislatif. 

“ Pilkades memiliki aturan tersendiri yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, kemudian turunannya melalui Permendagri, Perda dan Perwali,” pungkasnya.

Selain pelantikan 26 kepala desa terpilih, kata Abdul Rasid, pihaknya  juga akan menyiapkan  pelantikan untuk BPD di 27 desa  di Kota Tidore Kepulauan. 

“ Para BPD  ini kan, berakhirnya masa jabatan ada yang tidak bersamaan, sehingga kita menargetkan untuk pelantikan dilakukan secara serentak,  bila perlu waktunya dilakukan secara bersamaan dengan pelantikan kades terpilih. Hanya saja masih menunggu hasil pemilihan anggota BPD yang sementara masih berlangsung di beberapa desa,” 

"Soal BPD ini sebelumnya terdapat pemasalahan di Satu desa yakni Desa Bukit Durian, namun kami bersama Pak Wakil telah menyelesaikan itu, sehingga sudah tidak lagi bermasalah. Jadi soal waktu pelantikannya akan kita jadwalkan di atas tanggal 17," ungkapnya. 

Mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi, maka pelantikan para anggota BPD ini nantinya akan dilakukan oleh pihak Kecamatan dengan menggunakan protokol kesehatan. 

Sebab anggota BPD yang nanti dilantik ini jumlahnya sedikit banyak, karena satu desa itu ada yang beranggotakan 5 sampai 7 hingga 9 orang.

“ Anggota BPD ini dilihat berdasarkan Jumlah penduduk yang ada di desa, apabila penduduknya sebanyak 1.500 Jjwa, maka anggota BPD sebanyak 5 orang,” terang Abdul.

Apabila penduduknya di atas 1.501 jiwa sampai dengan 2.500 maka anggotanya 7 orang. Dan untuk penduduk di atas 2.501 jiwa,   anggota BPD-nya sebanyak 9 orang.

“’ Ini termuat dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang BPD sesuai Pasal 5 Ayat 3, tutupnya. (dar/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini