56 Pejabat Belum Dikembalikan, Akademisi: Dibutuhkan Komitmen Mendagri Evaluasi Bupati Kepsul

Editor: Admin author photo
Amirudin Yakseb, Akademisi STAI Babussalam Kepsul. (Foto/Ist)

SANANA- Akademisi STAI Babussalam Kepsul, Amirudin Yakseb mengatakan gubernur Maluku Utara sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah harus berani memberikan sanksi tegas atas sejumlah pelanggaran yang dilakukan Bupati Kepsul. 

Surat Nomor: 800/85/VI/2021 tertanggal 11 Juni dari Gubernur Maluku Utara yang dikirimkan ke Bupati Kabupaten Kepsul, untuk segera mengembalikan 57 pejabat yang dinonjobkan tak diindahkan.

“ Bupati Kepsul hanya mengembalikan Bambang Fataruba pada jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,” kata Amirudin kepada wartawan, Jumat (27/8/2021).

Lanjut Amirudin, mestinya tidak hanya Bambang Fataruba yang dikembalikan dalam jabatannya. Mengingat masih ada 56 pejabat yang dinonjobkan hingga saat ini belum dikembalikan oleh Bupati Kepsul.

Untuk masalah ini, ungkap Amirudin, dibutuhkan komitmen mendagri dalam mengevaluasi kepala daerah dibawa kontrolnya. Sebab pelanggaran yang dilakukan Bupati Sula telah jelas. Bahkan teguran-teguran sebagai sanksi seperti pemblokiran data oleh pihak kementerian terkait.

“ Nah, sekarang sanksi tegas atau keras harus diberikan sebagai bukti masih berlakunya asas Good Governance," ucapnya.

Karenanya kata Amirudin, sanksi tegas pun telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan maupun permendagri.

"Jadi Mendagri dan Gubernur Malut harus punya nyali, untuk tegas terhadap Bupati Kepsul atas pelanggaran yang dilakukannya,” (di/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini