Bupati Tabrak Aturan, DPRD Kepsul Jangan Tidur

Editor: Admin author photo
MPRS hearing bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Sula (foto/Suhardi)

SANANA-  Pengurus Majelis Persatuan Rakyat Sula (MPRS) marahi DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Selasa (3/8/2021).

Hal itu lontarkan  MPRS saat  hearing bersama Ketua DPRD Kepsul, Sinaryo Thes, Wakil Ketua I Ahkam Gazali, Wakil Ketua II Hamza Umasangadji dan Komisi I DPRD serta anggotanya. 

Pasalnya, hampir dua bulan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tidak melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

Hal itu disebabkan terjadi pemblokiran oleh pusat. Akibat ulah Bupati dan Wakil Bupati setempat.  

Hadir dalam hearing itu Sekretaris Biro Politik Dewan Eksekutif MPRS, yakni Ridwan Tidore, Wakil Ketua MPRS, Hi. Faruk Bahnan, Ketua Presidium MPRS, Hi. Ridwan Syahlan, dan M. Husni Sapsuha serta para pengurus MPRS yang lainnya.

Sementara kekesalan MPRS ini ditunjukkan kepada lembaga wakil rakyat, karena selama ini tidak menggunakan fungsinya pengawasannya sebagai wakil rakyat ditengah-tengah rakyat menderita.

Dalam hearing tersebut, bukan hanya Dukcapil yang menjadi topik pembahasan, melain guru honorer yang dirumahkan dan data kenaikan pangkat ASN diblokir serta lelang proyek sementara tidak jalan.

Ridwan Tidore dalam hearing itu. Ia menyampaikan semenjak Fifian Adeningsih Mus dan M. Saleh Marasabessy dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati sudah terjadi pergantian atau mencopot 57 pejabat yang ada pemerintahan Kabupaten Kepsul secara totalitas dengan seenaknya, sehingga aturan pun ditabrak oleh Bupati dan Wakil Bupati. 

Justru kejadian tabrak aturan itu, tak digubris. Ini DPRD malah urus Pansus Covid-19.

"Saya berfikir, DPRD urus pansus Covid-19 itu sangat tidak substansi. Karena pansus itu tidak menyentuh langsung dengan kepentingan masyarakat di Sula,” tegasnya.

Dengan segala hormat, ucap Ridwan di tengah forum hearing lagi mulai memanas, DPRD yang saat ini sebagai wakil rakyat jangan tidur, coba buka mata dan buka telinga.

 “ DPRD ini wakil rakyat yang lebih fokus membicarakan kepentingan rakyat,” cecarnya. 

Tuntutan MPRS kemudian disikapi Ketua Komisi I DPRD Kepsul, M. Natsir Sangadji bahwa, tuntutan MPRS pihaknya telah bersepakat untuk berkoordinasi dengan pimpinan DPRD berkaitan dengan masalah Dukcapil maupun masalah lain.

"Kami akan menyurat secara resmi ke Bupati melalui komisi dalam hal ini pimpinan DPRD, ataukah rangkaian yang diambil melalui voting untuk dilaksanakan terkait dengan interpelasi DPRD untuk memintai keterangan pemerintah daerah," ucap Natsir.

Mengenai masalah Dukcapil atau masalah yang lainnya akan disikapi dengan serius.

"Yang jelasnya sikap MPRS kami akan rapat dengan Komisi I dan  pimpinan DPRD. Apakah nanti kita pakai hak interpelasi untuk meminta keterangan pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang yang telah diatur,”  tandasnya. (dir/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini