Catatan Om Pala Melanesia di 100 Hari Kerja Ternate Andalan

Editor: Admin author photo


DR. Mukhtar A. Adam. (Om Pala Melanesia

Program 100 Hari Kerja Ternate ANDALAN, yang bertepatan dengan tanggal 3 Agustus sejak dilantik 26 April 2021, sebagai tonggak awal jalannya pemerintahan Kota yang di pimpin oleh Dr Tauhid dan Jasril dengan akronim Tulus, telah di mulai bergerak, memenuhi janji-janji selama pelaksanaan pilkada 2020.

Program 100 hari kerja pada pemerintah daerah berbeda dengan program 100 hari kerja pada presiden.

Presiden ketika dilantik dalam 2 hari ke depan sudah bisa menetapkan Pembantunya untuk bisa bergerak meletakan dasar pelaksanaan pembangunan dengan gerbong kabinet yang di pimpinannya, sedangkan pada kepala daerah dibutuhkan waktu 6 bulan untuk menata organisasi Pemda, untuk membantu kepala daerah menggerakan pemerintahan, perbedaan ini terjebak pada asumsi bahwa ASN adalah kelompok netral dalam Pilkada faktanya ASN adalah pemain politik utama bahkan mengalahkan peran politisi, namun kita tak pernah mau jujur pada kondisi sesungguhnya, akibatnya kepala daerah yang dilantik dalam 100 hari harus berhadapan dengan ASN-Politisi yang ada di dalam pemerintahan membuat kepala daerah serba sulit membuat kebijakan percepatan 

Mau diganti berhadapan dengan aturan tidak diganti menjadi gulma dalam organisasi menjadi campur aduk dalam mengelola 100 hari kerja, pemerintah pusat tidak mau jujur pada fakta lapangan yang terjadi ASN POLITISI yang berlindung dibalik aturan.

Soal pemerintah Kota Ternate dengan jargon Ternate Andalan, dalam merumuskan 100 hari kerja bisa di potret dari sisi :

1. Penanganan Covid 19

Perlindungan yang dilakukan akibat meningkatnya grafik Covid-19, melalui Maklumat Walikota, diikuti dengan operasi di lapangan baik oleh satgas, tim kesehatan yang berjibaku di rumah sakit dan puskesmas, telah menunjukan progres yang baik ditandai dengan menurunnya grafik terjangkit dan membludaknya permintaan akan RSUD.

2. Pemulihan Ekonomi

Sisi pemulihan ekonomi yang fokus pada UMKM, melalui penyaluran bantuan bagi UMKM terpantau telah dilakukan oleh dinas terkait

3. Penanganan sampah

Beberapa langka turun ke lapangan baik oleh walikota dan wakil walikota melihat secara langsung operasi sampah telah menunjukan grafik penanganan sampah yang membaik

4. Penanganan air bersih

Penanganan keluhan air bersih dalam 50 hari terakhir terpantau melalui media mengalami penurunan keluhan, penanganan air bersih dan telah menyusun Roadmap penanganan air bersih

5. Kota inklusif untuk disabilitas

Soal penanganan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus belum mendapatkan informasi yang jelas atas penanganannya.

Operasi kebijakan 100 yang dilakukan oleh OPD menjadi terpecah atas dasar kepentingan pelaku sendiri, sehingga gerak seratus hari sangat terlihat mana OPD yang mendukung dan tidak mendukung walikota terpilih terkorelasi positif dengan kinerja pemerintahan dalam mengejar progres 100 hari yg ingin dicapai kepemimpinan Tulus.

Yang perlu di potret saat ini adalah formulasi kebijakan pemerintah kota yang dituangkan dalam Masterplan pembangunan kota 5 tahun kedepan, dengan metode, pemetaan wilayah pengembangan, aktor pelaksana, waktu dan dukungan regulasi dan anggaran yang akan di tempuh oleh pemerintah kota

Skenario kebijakan untuk pencapaian tujuan dan indikator pembangunan dalam plan yg di siapkan Pemkot seyognya di publikasi, dan beberapa fokus penting yang dibutuhkan dalam konsep Ternate andalan perlu segera di rumuskan dalam plan yang terukur dengan dinamika yang ada seperti :

1. Ternate berkeadilan, yang dapat dirumuskan dalam berbagai sektor diikuti dengan skema dan Roadmap penanganan dan pengembangan yang jelas

2. Model pembangunan pulau dalam pendekatan Archipelago city pada beberapa pulau yang terintegrasi perlu rumusan yang lebih operasional

3. Warung mama sebagai bagian dari pemulihan ekonomi dibutuhkan skema operasional

4. Penanggulangan masyarakat berkebutuhan khusus dibutuhkan skema yg lebih operasional

5. Penanganan Covid-19 dengan skema berkelanjutan serangan Covid-19 perlu disiapkan

Pada fase 100 hari kerja hal terpenting pada aspek perencanaan teknis yang dapat di operasional agar segera di publikasi oleh pemerintah kota, moga 100 hari kerja adalah fondasi bangunan kota yang kokoh bagi kemaslahatan warga kota. (#)

Share:
Komentar

Berita Terkini