Dinilai Pergantian Prades Cacat Hukum, Posbakum PTUN Manado Datangi Desa Temboan

Editor: Admin author photo
FOTO: Delapan dari 10 prades, Desa Temboan, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan saat menyampaikan gugatan di depan ketua Posbakum PTUN Manado, Jumat (6/8/2021)

MINSEL- Dinilai Pergantian Prades Cacat Hukum, Posbakum PTUN Manado Datangi Desa Temboan

MINSEL- Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado kunjungi Desa Temboan, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Jumat (06/08).

Kedatangan Tim Posbakum ini, setelah adanya gugatan oleh beberapa Perangkat Desa (Prades) terhadap Plt. Kumtua (kepada desa, red) Desa Temboan.

Diketahui gugatan ini dilayangkan beberapa prades di PTUN, karena dinilai telah melakukan diskriminatif terhadap prades dengan memberhentikan jabatan mereka secara improsedural.

"Hari ini kami sengaja datang ke Desa Temboan, untuk memastikan apakah benar adanya pergantian prades secara sepihak sesuai gugatan. Faktanya katika kami telusuri di lapangan, benar adanya dugaan pergantian prades secara improsedural," ujar Ketua Posbakum Manado Adv E K Tindangen, SH CPrM CPCLE di sela-sela kunjungannya pada media ini. 

Lanjutnya, pihaknya kini telah berupaya melakukan klarifikasi dengan hukum tua Desa Temboan atas laporan tersebut.

"Kami sudah beberapa kali melakukan klarifikasi dengan hukum tua Desa Temboan, sayangnya sampai saat ini Hukum Tua terkesan menghindar dari kami. Olehnya kasus ini akan kami naikan ke pengadilan untuk disidangkan," tegasnya.

Kata Tindangen, mengacu pada aturan Pemendagri No 5 Tahun 2016, bahwa prades yang diganti masih tetap menjabat sebagai prades aktif.

"Mereka para prades, sesuai dengan aturan masih menjabat sebagai prades aktif. Karena sampai saat ini, tidak ada SK pemberhentian. Dan ini kami anggap cacat hukum. Bahkan tidak ada rekomendasi dari camat setempat. Poin-poin ini tidak dipenuhi," tutupnya.

Sementara itu, sejumlah prades mengklaim hukum tua melakukan pergantian prades secara sepihak, lantaran tidak ada pemberitahuan sebelumnya.

"Kami kaget, jabatan kami sebagai prades telah dinonaktifkan dan digantikan dengan prades yang baru, tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Bahkan sampai saat ini SK pemberhentian pun tak kunjung ada ditangan kami," Kata Sonce Ober Sumerah mewakili para rekannya yang mengugat.

Diketahui, ada sepuluh prades yang dilakukan pergantian oleh Plt. hukum tua. Bahkan Camat Maesaan Meyti Pangau ketika dikonfirmasi terkait hal ini, enggan memberikan keterangan. Demikian dengan Plt. Hukum Tua Desa Temboan Farly J Kalengkongan yang ketika ingin dikonfirmasi awak media tak berada di tempat tugas. 

Dilokasi juga terlihat hadir Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Temboan, Tokoh Agama (Toga), Tokoh Masyarakat (Tomas) dan LSM Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Minsel. (TIM)

Gamba(TIM)

Share:
Komentar

Berita Terkini