GPM Malut Pertanyakan Proses Penanganan Dugaan Penyelewengan ADD dan DD Taliabu 2017

Editor: Admin author photo

Ketua DPD GPM Malut Sartono Halek (istimewa)

TERNATE - DPD Gerakan Pemuda Marhaenis atau GPM Maluku Utara mempertanyakan penanganan perkara kasus dugaan penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), Kabupaten Pulau Taliabu yang ditangani  Direskrimsus Polda Maluku Utara.

Pasalnya, penanganan kasus dugaan penyelewenga tersebut sudah bergulir kurang lebih 5 tahun atau sejak 2017.

"Kasus ini sudah lama ditangani oleh Polda Maluku Utara namun sampai sekarang tidak ada titik terang," ujar ketua GPM Maluku Utara, Sartono Halek di Ternate, Kamis, (12/8/21).

Dengan demikian kata Sartono, dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi di Polda Maluku Utara untuk mempertanyakan progres penanganan dugaan kasus ADD dan DD tersebut.

"Kami akan mendesak agar kasus ini secepatnya diungkap. Selain itu kami juga akan berkoordinasi dengan pengurus DPP- GPM agar mengadukan kasus dugaan korupsi ini ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)," tegasnya.

Sartono mengatakan, perkembangan dari kasus dugaan korupsi ADD dan DD Pulau Taliabu ini diketahui baru dilimpahkan tahap satu pada akhir tahun 2020 lalu, dan pada 2021 awal berkasnya dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada penyidik Ditreskrimsus lantaran dianggap belum lengkap.

Sekedar diketahui, pencairan ADD dan DD Kabupaten Pulau Taliabu tahap satu tahun 2017 dilakukan dengan cara ditransfer ke perusahaan atas nama CV Syafaat Perdana yang merupakan badan usaha milik tersangka AG.

“Selanjutnya dari total anggaran yang masuk untuk 71 desa pada 8 kecamatan, dilakukan pemotongan sebesar Rp 60 juta per desa, sehingga total anggarannya sebesar Rp4,26 miliar,” tandasnya. (tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini