Gubernur AGK Didesak Segera Non Aktifkan Bupati Kepsul

Editor: Admin author photo
Front Peduli Negeri Sula - Taliabu membentangkan spanduk meminta gubernur Malut menonaktifkan Buati Kepsul saat aksi menggelar aksi di Ternate (NT)

TERNATE-  Front Peduli Sula-Taliabu, Reza Zidani Pora, mendesak Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba (AGK) segera mengambil langkah tegas untuk menonaktifkan sementara Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus.

Desakan tersebut, lantaran Bupati Kepulauan Sula melakukan pelantikan terhadap 57 pejabat eselon II dan III dilingkup Pemkab Kepsul, pada 8 Juni 2021 lalu.

  Bupati Kepsul telah melanggar Permendagri Nomor 76 Tahun 2015 Tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Maluku Utara serta Permendagri,” tandas Reza kepada wartawan dalam jumpa persnya di Cafe Soccer, Senin (16/8/20210.

Atas dasar itulah, Bupati Kepsul mendapat surat teguran dari Gubernur Maluku Utara dengan Nomor: 800/85/VI/2021 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A Kadir.

“ Dalam surat tersebut memerintahkan Bupati Kepsul segera menganulir atau membatalkan kembali proses pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator maupun pelaksana tugas pada jabatan tertentu yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” terangnya.

Selain itu, Front Peduli Sula-Taliabu juga meminta Dirkrimsus Polda Malut dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara segera melidik sejumlah kasus korupsi yang diduga melibatkan Bupati Kepsul.

“ Kami mendesak Polda dan Kejati Malut melakukan penyelidikan dugaan kasus korupsi yang diduga melibatkan Bupati Kepsul seperti kasus kasus tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan PLTD Pulau Taliabu Tahun 2015-2016,” pungkasnya. (Tim/red).

Share:
Komentar

Berita Terkini