Main “Pecat” 2 karyawan Cleaning Service, SPN Malut Sebut PLTU Tidore Tak Paham Aturan

Editor: Admin author photo
SPN Malut saat melakukan audens dengan PLTU Tidore (dok.aidar)

TIDORE – Dua karyawan Cleaning Service di Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara harus menerima kenyataan pahit lantaran dipecat. Mereka adalah Abdulah Sehe dan Safrin Senen.

Anehnya, pemecatan dua warga asal pulau Tidore ini tanpa alasan yang jelas dari pihak PLTU Tidore.

“Kami tiba-tiba dapat surat (pemecatan) yang dikirim melalui kurir JNE,” ujar Abdulah Sehe, saat disambangi Nusantaratimur.com di Tidore, Senin, (30/8/21).

Tak percaya dipecat, Abdulah Sehe, kemudian mendatangi kantor PLTU yang terletak di Kelurahan Rum Balibunga Tidore, untuk menayakan kejelasan dari kebijakan pemecatan tersebut.

“Pada esok hari saya ke PLTU untuk menemui Rendal Operasinya bernama pak Kurniyadi untuk menanyakan hal tersebut, alasan yang di dapat dari dia (Rendal Operasi) katanya ia tidak tahu, setelah itu saya menemui Rendal yang lain bernama Pak Eko, tapi ia tidak mau menemui saya dan saya balik lagi menemui pak Kurniyadi,” kisahnya.

 “Pada pak Kurniyadi, saya menanyakan ke beliau apakah saya ada masalah dengan unit. Dia menjawab kurang tahu soal itu, saya bilng lagi tidak tau kok saya dapat surat dari JNE, lalu Pak Kurniyawan menjawab terimah kasih, tanpa ada alasan yang jelas,” sambungnya.

Abdulah Sehe menambahkan, dirinya telah mengabdi sebagai petugas kebersihan di PLTU Tidore kurang lebih selama dua lebih tahun lebih atau sejak 2019.

“Pekerjaan saya sebagai Cleaning service ini suda dua tahun lebih dan mulai dari PT. Garda Timur Perkasa,PT. BKSS sampai ke PT. SBS sekarang,” tandasnya.

M. Zen Juni, Kordinator PT. Solusi Bersama Sejahtera (SBS) saat dikonfimasi Nusantaratimur.com di kantornya , Senin, (30/8/21) mengaku, pemberhentian terhadap kedua karyawan Cleaning Service tersebut bukan kebijakan PHK  melainkan pemutusan kontrak kerja. Sesuai perintah kantor pusat PT. SBS.

“Kita dari tahun ke tahun, mulai dari bulan Juli ke Juli (tahun berganti) itu kita evalusi pekerja kontrak. Sehingga dari tahun 2021 ke 2022 ini harus ada pemutusan kontrak kerja,  jadi kemarin saya terima surat dari  JNE yang dikirim langsung dari pusat pada tanggal 27 Juli 2021, dan saya langsung memberikan kepada kedua karyawan itu sejak Agustus kemarin,” katanya.

M. Zen bilang, di tahun sebelumnya atau 2020 lalu, pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap karyawan dan hasil satu karyawan kontraknya tidak lagi perpanjang.

“Langkah yang di ambil ini bukan PHK tapi tidak di perpanjang lagi masa kontrak,” tandasnya.

Sekretaris Serikat Pekerjaan Nasional (SPN) Maluku Utara, Sofyan Abubakar mengungkapkan, pihak menemukan berbagai masalah intimidasi buru di PLTU Tidore.

“Dan ini banyak sekali kami temukan pada tahun-tahun sebelumnya,” ujar Sofyan usai melakukan audens bersama PLTU Tidore terkait pemutusan kontrak kerja dua karyawan Cleaning Service, Senin siang.

Ia menerangkan, masalah yang ditemukan tersebut seperti pihak PLTU Tidore tidak menuruti Undang-undang Ketenagakerjaan UU nomor 2 tahun 2004 tentang industrial. Pasalnya menurut Sofyan, dalam UU tersebut menjelaskan bahwa, setiap pekerja yang dikatakan legal harus di tandatangani oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tidore.

“Jika tidak maka itu batal demi hukum karena karyawan tersebut adalah legal, maka sendirinya akan beralih ke  PKWT/atau permanen. Dan kalau permanen, maka  tidak bisa adanya PHK atau pemutusan pekerja,” jelasnya.

Apalagi lanjut Sofyan, status dari PLTU Tidore itu sebagai perusahaan produksi, maka jika mengacu pada rujukan undang-undang, yang namanya Outsourcing atau penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain (Subkon) itu menyiapkan jasa pekerja yang disiapkan pada waktu tertentu.

“Sedangkan PLTU tidak ada waktu tertentu dalam bertahun-tahun. Pertanyaan hukumnya, apakah PKWT itu dia bisa lanjut ke PKWTT. Jawabanya adalah itu bisa dilakukan, karena yang namanya Outsourcing setiap tahunnya itu ada perjanjian kerja. Dengan demikian selaku Outsourcing, itu dalam setahun membuat kontrak," ucapanya.

“Dan karyawan yang diberhentikan itu pembuatan kontrak ini sampai tiga kali dibuat, maka dengan sendirinya langsung ke PKWTT atau Permanen, hanya saja mereka (PLTU)  tidak memahami aturan sehingga dampaknya terhadap pekerja.  Dampaknya karyawan ini dengan seenaknya di PHK. Kebijakan tersebut salah dan tidak boleh diterapkan dalam aturan PLTU, harus di terapkan di tempat lain,” kesalnya mengakhiri. (aidar/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini