MPRS Ancam Demo Pemkab Kepsul

Editor: Admin author photo

 

Pengurus Majelis Persatuan Rakyat Sula (MPRS) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul)
SANANA- Majelis Persatuan Rakyat Sula (MPRS) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) baru-baru ini sepakat melayangkan surat audiensi dengan DPRD setempat hari ini, Selasa 3 Agustus 2021. 

Hal diungkapkan MPRS Kepsul melalui  jumpa pers di Cafe Waimua, Desa Falahu, Kecamatan Sanana, dengan tema lauching Pray For Sula, 'Selamatkan Data Kependudukan dan Selamatkan Database ASN Sula, Senin (2/8/2021).

Pasalnya, hampir dua bulan pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil) Kabupaten Kepsul tidak ada pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu disebabkan Bupati Kepsul, Fifian Ade Ningsih Mus, melakukan pencopotan terhadap Kadis Dukcapil beberapa waktu lalu.

Ketua Umum Presidium MPRS Kepsul, Hi. Ridwan Syahlan menegaskan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sula yang sekarang ini tidak punya kepedulian terhadap masyarakat.

"Salah satunya Dukcapil Sula yang saat ini diblokir dan tidak ada pelayanan sama sekali. Sebab Dukcapil ini adalah kebutuhan masyarakat yang tidak bisa elakkan, karena terkait dengan KTP, Akta Kelahiran. Bahkan juga Akta Kematian tentunya berhubungan langsung dengan Dukcapil,” ungkap Ridwan Syahlan. 

Banyak persoalan di sula, apalagi dalam masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, tentunya banyak orang yang membutuhkan l KTP.

Dikatakan Ridwan, gaji DPRD Sula ini dibayar menggunakan uang rakyat. Nah, pertanyaannya mengapa banyak persoalan yang menyulitkan masyarakat di sula. Kok kenapa DPRD diam.

“ Kenapa harus DPRD Sula tinggal diam dengan persoalan banyak di Sula ini. Dan kalau DPRD Sula juga seperti ini saja, negeri ini akan hancur,” ujar Ridwan. 

Besok (hari ini-red), pihaknya mendatangi datangi kantor DPRD untuk melakukan audiensi dengan DPRD Sula.

"Mudah-mudah besok audiensi dengan DPRD dan Allah bisa buka pikiran dorang (mereka) untuk lebih banyak berpikir kemaslahatan dan kepentingan orang banyak,” kata Ridwan.

Ditambahkan, Wakil Ketua Presidium MPRS Kepsul, Hi. Faruk Bahnan menyebut, kepemimpinan sekarang ini tidak berwibawa.

Sebab, kata Faruk, tak hanya Dukcapil Sula yang diblokir. Bahkan rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) yang sudah ada juga belum dilaksanakan. 

Sementara waktu yang diberikan pemerintah pusat itu satu bulan, namun sampai saat ini belum dilaksanakan.

“ RPMJ itupun belum dilaksanakan, dan itu ada sanksinya, berupa pemotongan anggaran,” cecarnya. 

Tak hanya itu, data ASN untuk kenaikan pangkat saat ini pun diblokir, artinya tidak ada lagi kenaikan pangkat yang diusulkan sementara ini sampai bulan Oktober mendatang.

“ Persoalan di Sula ini kalau tidak diindahkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Sula, hari kamis mendatang MPRS akan turun ke jalan besar-besaran,” ancam Faruk. 

Penulis : Suhardi Umagapi

Editor   : Redaksi


Share:
Komentar

Berita Terkini