Pemda Wajib Buat KLHS, Ternate dan Empat Kabupaten Belum Validasi

Editor: Admin author photo
Kepala DLH Provinsi Malut, Fahrudin Tukoboya saat memberikan pemaparan validasi KLHS RPJMD Kabupaten Halmahera Utara di Hotel Archie, Rabu (25/8).

TERNATE- Dari 2 Kota dan 6 Kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2020 kemarin baru Kota Tidore Kepulauan (Tikep) dan Kabupaten Halmahera Utara (Halut) yang sudah melakukan proses pra validasi dan validasi KLHS RPJMD, Kota Ternate dan 4 Kabupaten lainnya belum mengajukan permohonan validasi KLHS RPJMD Kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara. 

“ Empat Kabupaten yang belum mengajukan adalah Kabupaten Halbar, Kabupaten Haltim dan  Kabupaten Pulau Taliabu dan Kabupaten Kepulauan Sula, untuk Kabupaten Halsel telah mengajukan namun dikembalikan karena kelengkapan dokumennya belum terpenuhi,” kata Kepala DLH Provinsi Malut, Fahrudin Tukoboya kepada media ini di Hotel Archie, Kamis (25/8).  

Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan penegasan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. 

“ Pasal 5 Permendagri 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa RPJMD Dirumuskan secara berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,” jelasnya.

Untuk itu, kata Fahrudin, Pemerintah melalui Kementerian dalam Negeri menetapkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018  Tentang pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

“ Saya meminta ke Bupati dan Walikota untuk tidak menunda-nunda permohonan validasi KLHS RPJMD kepada Gubernur Maluku Utara untuk dilakukan proses validasi. Validasi KLHS ini menjadi syarat penting untuk Proses Penetapan Perda RPJMD nanti,” tegasnya. (Tim/Red) 

Share:
Komentar

Berita Terkini