Pemuda Toseho Palang Kantor Desa, Ini Tanggapan Kades

Editor: Admin author photo
Pemalangan Kantor Desa Toseho, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan

TIDORE - Merasa kesal dengan sikap Kepala Desa Toseho, Taufik Halil beserta panitia yang tidak melibatkan pemuda untuk menyalurkan hak pilih dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Toseho. 

Sejumlah pemuda di desa setempat, langsung  melakukan aksi pemalangan kantor desa sebagai sikap protes atas kebijakan kepala desa, Rabu (11/8/2021).

Ketua Pemuda Toseho, Irwan Efendi kepada wartawan media ini melalui via telepon Kamis, (12/8/2021). Ia mengatakan, aksi ini dilakukan karena merasa tidak diakomodir dalam pemilihan anggota BPD yang dilaksanakan.

Padahal, dalam Permendagri maupun Perda itu tidak ada pembatasan terkait hak pilih pemuda.

“ Pemilihan BPD di Desa lain, pemuda diberikan hak untuk memilih. Hanya di desa toseho yang dibatasi,” terang Irwan.

Dia juga  menilai keputusan yang dibuat oleh panitia tidak berdasar dan hanya merujuk pada asumsi kepala desa. 

"Kami sudah minta perda, tapi kades tidak berani berikan, jangan kan diberikan, diperlihatkan juga tidak,”cecar Irwan. 

Irwan juga menduga kerja-kerja panitia dalam menyukseskan pemilihan  anggota BPD ini tidak Netral. 

Sebab terpantau ada pertemuan salah satu calon anggota BPD berinisial AM bersama sekretaris panitia inisial AI beserta staf desa inisial HH di Kantor Desa. 

Jika kalau yang bersangkutan ingin berkonsultasi mengenai berkas pencalonan, kenapa tidak ke Sekretariat Panitia melainkan harus ke Kantor Desa. 

"Pada saat kami melakukan pemalangan kantor itu mereka bertiga ada disana. Kalaupun pertemuan mereka mengenai berkas calon kenapa tidak lakukan di sekretariat panitia. Ini yang membuat kami merasa bahwa panitia bekerja tidak lagi netral,” pungkas Irwan.

Atas nama pemuda toseho, kata Irwan, meminta panitia pemilihan Anggota BPD harus segera dievaluasi sekaligus menunda proses pemilihan. Jika tidak akan ada aksi yang jauh lebih besar dari aksi sebelumnya. 

“ Selama tuntutan kami tak dihindakkan, Maka tidak ada aktivitas di kantor desa sampai kami di berikan hak pilih," tegasnya. 

Menyikapi hal itu, Kepala Desa Toseho, Taufik Halil kemudian angkat bicara. Ia  mengatakan, tuntutan terkait dengan keterlibatan pemuda dalam menyalurkan hak pilih tidak diatur dalam regulasi, baik Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyaratan Desa.

“ Dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tersebut. Pada BAB III Keanggotaan BPD Pasal 11 Ayat 2 menjelaskan proses pemilihan Anggota BPD berdasarkan keterwakilan unsur masyarakat, dan basis keterwakilan itu diambil dari perwakilan per RT/RW, dan Dusun,” jelasnya.

Karena ini tidak ada Juknis yang baku, sehingga persoalan ini langsung dikoordinasikan ke  Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Nah, dinas kemudian mengarahkan untuk dilakukan pemilihan berdasarkan Kartu Keluarga (KK), sehingga yang berhak memilih adalah Kepala Keluarga (Suami/isteri).

“ Hal ini bertujuan agar proses pemilihan dapat mengakomodir semua keterwakilan baik Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Perwakilan 30 persen untuk hak Perempuan,” terangnya. 

Bahkan, pada pertemuan sebelumnya, Taufik mengaku terdapat dua opsi yang ditawarkan, yakni pemilihan berdasarkan KK atau  pemilihan berdasarkan unsur masyarakat.

“ Jika pemilihan berdasarkan unsur masyarakat pertimbangannya siapa yang mewakili masyarakat, atau mewakili tokoh agama itu juga ribet, karena semua merasa berhak atas keterwakilan itu. Sehingga keputusannya, pemilihan berdasarkan per KK agar semua bisa terakomodir termasuk ketua pemuda,”

“ Bagi kami pemilihan berdasarkan per KK ini merupakan langkah bijak dan demokratis, karena logikanya jika orang tua sudah menyalurkan hak pilih, maka secara langsung telah mewakili anaknya yang merupakan bagian dari pemuda.  Bahkan, ketua pemuda juga berhak memilih karena pemilihannya sudah berbasis KK, kami tidak akan menghilangkan hak pilihnya," tambahnya. 

Soal dugaan tidak netralnya panitia dalam menyukseskan pemilihan anggota BPD. Hal itu dibantah Kades Toseho Taufik Halil. 

“ Panitia inikan tidak ada Printer untuk mencetak surat suara, sehingga mereka menggunakan printer kantor desa. Dan ketika si calon ini pergi ke sekretariat panitia untuk berkonsultasi, mereka (Panitia) tidak ada disana, kemudian ia langsung menyambangi panitia di kantor desa untuk berkonsultasi, hanya saja pada saat bersamaan pemuda itu juga melakukan aksi pemalangan kantor desa,” jelasnya. (dar/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini