Perumahan ASN III Perpotensi Mal Administrasi, Ombudsman Tunggu Laporan Masyarakat

Editor: Admin author photo

Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto. (Foto/Adi)
TERNATE- Perebutan satu paket kegiatan sesama SKPD dilingkup Pemprov Malut. Bak bola salju, baik Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang saling mengklaim.

Pasalnya, dua dinas ini sama-sama melakukan lelang paket kegiatan pembangunan ASN III senilai Rp. 18 Miliar itu. 

Kini paket tersebut telah dikerjakan oleh dua perusahan, yakni PT. Jatiluhur Gemilang dan PT. Mitra Global Teknik Mandiri. 

Polemik ini kemudian ditanggapi Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto. Menurut Hery, informasi yang disampaikan terlihat ketidaksinkronan SKPD dilingkungan Pemprov Malut. Bagaimana tidak sinkron, di mana terjadi satu persoalan tumpah tindih antara satu dengan lainnya. 

“ Hal ini menunjukkan potensi mal administrasi penganggaran dalam penempatan alokasi pekerjaan,” kata Hery Susanto kepada media ini, Kamis (26/8/2021).

Untuk menindaklanjuti, ungkap Hery, ombudsman bisa menunggu pelaporan dari masyarakat. Jikalau laporan itu tidak masuk maka pihak ombudsman bisa melakukan inisiatif ke lokasi pekerjaan proyek untuk melakukan investigasi sebagai dugaan mal administrasi dalam tata kelola pekerjaan. 

“ Saya pikir ini bisa dilakukan satu pedalaman investigasi, namun kami (ombudsman-red) lebih bagusnya ada laporan dari masyarakat, apa lagi yang menangkan tender di masing-masing institusi.  Itu pemenang tender bisa lapor,” pungkasnya.

Lebih lanjut Hery juga menegaskan, jika pelaksanaannya sedang dikerjakan dan lelangnya sudah dilakukan maka masyarakat yang menempati perumahan ASN tersebut bisa melaporkan ke Ombudsman  Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara.  

“ Kasus ini akan kita coba dalami, lebih dari itu intinya Pemprov harusnya melakukan koordinasi yang mana jangan ada satu perubahan antara SKPD terkait hingga membuahkan hasil koordinasi yang tidak baik” tuturnya.

Lebih parahnya lagi, kalau ada dugaan praktik mal administrasi nantinya  ombudsman akan memberikan saran perbaikan administrasi, mengembalikan posisi yang seharusnya dilakukan oleh pemprov, ucap Hery.

Dia juga meminta perwakilan  Ombudsman  Malut agar melakukan proses pemeriksaan ke gubernur maupun SKPD terkait untuk merevisi atau mendukung persoalan dalam konteks regulasi. 

“ Sekiranya Ombudsman Malut agar segera menindak lanjuti hal ini,” tutupnya. (Adi/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini