PP: Kecelakaan Kerja di PT IWIP, Akibat Perusahan Abaikan K3

Editor: Admin author photo
Juardi Salasa, Ketua MPC PP Kabupaten Halmahera Tengah. (Foto/ist)

WEDA- Rentetan peristiwa kecelakaan kerja di . IWIP hingga para pekerjaan kehilangan nyawa patut diberikan warning. Hal itu disampaikan Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Juardi Salasa, kepada media ini Kamis (26/8/2021).

“ Insiden kecelakaan di IWIP bukan kali pertama, sudah berulang kali peristiwa semacam ini terjadi. Untuk itu perlu ada perhatian serius Bupati dan Dinas Ketenagakerjaan sebagai instansi yang memiliki kewenangan untuk berkonsultasi langsung pihak perusahan,” kata Juardi.

Dikatakan Juardi, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam industri merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memenuhi jaminan perlindungan tenaga kerjanya atas keselamatan saat bekerja. Tentunya, implementasi K3 ini juga perlu dilakukan oleh seluruh pekerja maupun tamu yang datang ke lokasi kerja, sehingga upaya keselamatan dan kesehatan kerja dapat benar-benar terlaksana.

“ Regulasinya jelas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) bahwa kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.  Ayat (2) kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat, kerja, dan syarat kesehatan kerja dan  Ayat (3) setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja,” jelasnya.

Juardi juga menyesalkan sikap PT IWIP yang terkesan mengabaikan K3. Menurutnya, K3 merupakan faktor yang sangat penting dalam dunia industri. 

“ Ini tercantum dalam undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang memuat aspek K3 yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebagai komitmen bersama antara perusahaan dan pemerintah,” tandasnya.

Untuk itu, Juardi menegaskan hal-hal yang terjadi di lapangan, justru tak sesuai dengan komitmen seiring dengan insiden yang terjadi di PT. IWIP seakan-akan tidak ada kepedulian baik dari pihak PT. IWIP sendiri maupun dari pemerintah.

Padahal, kecelakaan kerja di PT. IWIP  sudah berulang-ulang kali, tetapi pihak PT IWIP mengabaikan komitmen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

“ PP melihat Disnakertrans Provinsi  dan PT IWIP seakan-akan tidak peduli terhadap amanah undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja.” tegasnya.

Semestinya pemerintah dan yang berkepentingan dalam hal ini PT. IWIP berkewajiban melaksanakan undang-undang serta peraturan yang berlaku demi keselamatan para pekerja.

“ Setidaknya PT. IWIP lewat Departemen K3 mengidentifikasi sumber-sumber bahaya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan agar kiranya seluruh pekerja dapat memahami resiko dan bahaya di areal yang berpotensi terjadi insiden kecelakaan serta melakukan protap berupa jalur evakuasi ketika terjadi insiden,” pungkasnya. (dir/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini