Setujui APBD-P Halteng, Ini Pandangan Fraksi NasDem Gerakan Rakyat

Editor: Admin author photo
Rapat Paripurna Ke-17 masa persidangan III Tahun 2021, Selasa (10/8/2021).

WEDA- Melalui juru bicara Fraksi NasDem Gerakan Rakyat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Ahlan Djumadil menyampaikan, setelah melewati tahapan pembahasaan tingkat satu dan dua terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD-Perubahan Kabupaten Halmahera Tengah Anggaran Tahun 2021. 

Fraksi NasDem Gerakan Rakyat menyetujui rancangan pendapatan dalam APBD Perubahan senilai 1 triliun 110 miliar dan rancangan belanja senilai 1 triliun 102 miliar lebih. 

Kendati demikian, ungkap Ahlan, fraksi nasdem gerakan rakyat juga memiliki 5 poin terhadap rancangan pendapatan dan belanja yang sementara nanti akan ditetapkan menjadi peraturan daerah, yakni realisasi PAD hingga triwulan kedua belum mencapai 5 % dari target yang ditetapkan.

“ Justru kami meminta pemerintah harus lebih tegas lagi terhadap kewajiban pajak yang belum dibayarkan oleh pihak ketiga,” tegas Ahlan saat menyampaikan pandangan fraksi, Selasa (10/8/2021).

Selain itu pula Pemda juga harus lebih optimal dengan memanfaatkan sumber pajak baik restoran maupun pemondokan (kos-kosan) sebagai sumber PAD termasuk potensi pajak galian C yang belum maksimal di garap. 

“ Bila upaya mendorong peningkatan sumber pendapatan ini terkendala dengan regulasi, maka Fraksi NasDem Gerakan Rakyat siap untuk mengawal pembentukan maupun perubahan regulasi yang dibutuhkan,” terang Ahlan.

Untuk pendapatan hibah harus ada langkah lain yang ditempuh oleh pemerintah daerah agar pihak ketiga dalam hal ini beberapa perusahaan tambang bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Nah, seharusnya Pemda harus tegas terhadap sikap pihak ketiga yang tidak memiliki niat untuk memberikan hibah kepada daerah penghasil, ujarnya.

Sementara belanja modal tanah,  Fraksi NasDem Gerakan Rakyat berpandangan Pemda melalui dinas teknis harus segera merealisasikan pembayaran tanah yang peruntukkannya untuk pembangunan kepentingan infrastruktur yang hingga saat ini belum banyak dibayarkan. 

Di sisi lain, berkaitan belanja bantuan keuangan,  Pemda harus segera melakukan pembayaran ADD Tahun 2020 yang menjadi hak pemerintah Desa agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

“ Yang lebih terpenting lagi tidak menimbulkan konflik antara pemerintah desa yang lama dengan yang baru termasuk tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah daerah,” cecarnya.

Khusus belanja tak terduga, meskipun fraksi nasdem gerakan rakyat menyetujui  dengan nilai yang di usulkan. 

Tetapi pembiayaan belanja tak terduga tidak semuanya di arahkan pada penanganan dampak Covid-19.

Melainkan pada bidang lain yang berkaitan dengan bencana alam. Apalagi Halmahera Tengah termasuk daerah yang rawan banjir dan longsor termasuk daerah yang berada dalam ring of fire. 

Perlu ada skema pembiayaan yang sifatnya emergency respon yang disiapkan setiap tahun anggaran, kata Ahlan.

Fraksi NasDem Gerakan Rakyat juga mengapresiasi atas komunikasi yang dilakukan Pemda dan DPRD sehingga pembahasan RAPBD-P ini dapat berjalan dengan lancar dengan tidak mengabaikan substansi penting maupun visi dan misi yang telah dituangkan dalam dokumen RKPD maupun RPJMD Kabupaten Halmahera Tengah. 

“ Kami berharap komunikasi ini menjadi semangat dan energi bersama untuk mewujudkan gagasan besar Halmahera Tengah Maju, Sejahtera berlandaskan Falsafa Fagogoru,” tutupnya. (dir/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini