AGK: Program TEKAD dapat Mewujudkan Desa Mandiri di Malut

Editor: Admin author photo
Gubernur Malut, KH. Abdul Gani Kasuba membuka kegiatan star up program Tekad yang dihadiri Sekjen Kemendes dan PDT RI, Taufik Madjid bersama Kepala Daerah. (Humas)

TERNATE- Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasuba (AGK) menghadiri sekaligus membuka kegiatan Start Up Provinsi program TEKAD atau transformasi ekonomi kampung terpadu.

Gubernur AGK mengatakan, pelaksanaan program kampung terpadu secara kualitatif dan kuantatif perlu dilakukan peningkatan koordinasi lintas sektor dalam rangka mendorong percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berskala desa secara komprehensif dan multi dimensional, serta peningkatan kemandirian masyarakat dalam mengelola program secara transparan dan akuntabel.

“ Kegiatan hari ini memiliki makna penting dan strategis dalam rangka meningkatkan pencapaian dalam upaya mewujudkan desa yang mandiri, sejahtera di Provinsi Maluku Utara melalui program transformasi ekonomi kampung terpadu,” ungkap AGK dalam sambutan pada kegiatan Star Up Program TEKAD yang dilaksanakan bertempat di Grand Majang Hotel, Selasa (7/9/21).

Pada kesempatan itu pula AGK juga mengajak mari kita semua menjadikan momentum ini untuk meningkatkan komitmen dalam mensukseskan program transformasi ekonomi kampung terpadu sehingga tujuan pemerintah bisa terwujud.

“ Saya juga berharap dengan kegiatan ini dapat memperoleh hasil yang optimal sehingga dapat menghasilkan rumusan-rumusan kebijakan yang menjadi solusi dan langkah strategis bagi pelaksanaan program TEKAD di Provinsi Maluku Utara,” kata AGK.

Sementara itu Sekjen Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Taufik Madjid, mengatakan bahwa komitmen bapak Presiden Joko Widodo adalah menggeser pertumbuhan Indonesia yaitu dari barat ke timur untuk mengurangi disparitas dalam pembangunan yang selama ini terjadi. Untuk itu dengan kehadiran TEKAD ini merupakan suatu respon atas permintaan pemerintah daerah.

“ Ada desain dalam memajukan sebuah desa yakni, harus ada skema untuk memperkuat kelembagaan lokal yang di dalamnya termasuk kelembagaan ekonomi, sehingga program-program ini dapat memperkuat petani dan nelayan lewat kelembagaan ekonomi yang kuat bisa melalui koperasi atau melalui badan usah milik desa. karena ekonomi yang kuat harus di tunjang oleh suatu kelembagaan ekonomi yang mapan di desa,” jelasnya.

Sekjen Taufik juga memberikan apresiasi kepada Gubernur AGK. Sebab di Provinsi Maluku Utara ada 1063 desa dan pada tahun 2015 desa-desa yang ada di Maluku Utara itu ada terdapat 364 desa sangat tertinggal tetapi pada tahun 2021 dalam indeks desa membangun produk yang ada di Kementrian Desa tinggal 72 desa saja yang tertinggal di Maluku Utara.

“ Untuk mengukur status desa ada beberapa indikator yang pertama indeks ketahanan sosial yaitu bagaimana mengukur gohefisitas masyarakat desa, budaya desa yang bisa berjalan dengan baik, sarana ibadah telah di sediakan sehingga harmonisasi sosial di desa terjadi dengan baik, kemudian yang kedua yaitu akses masyarakat terhadap pasar atau perbankan sehingga para petani diaa mengakses instrumen-instrumen ekonomi yang ada yang di buka oleh pemerintah Kabupaten, karena Pemerintah Kabupaten secara struktural sangat dekat dengan desa,” kata Taufik.

Sementara Kepala DPMD Provinsi Maluku Utara Samsudin Banyo memaparkan, program TEKAD bermaksud untuk memberdayakan masyarakat desa agar mereka dapat berkontribusi pada transformasi pedesaan dan pertumbuhan inklusif di Indonesia Timur.

“ Khusus program TEKAD di Provinsi  Maluku Utara pada tahun 2021 akan dilaksanakan di 12 Kecamatan 60 desa di 3 Kabupaten, yakni Kabupaten Halbar, Halteng dan Halsel. Penentuan wilayah sasaran berdasarkan hasil survei baseline yang dilakukan oleh Tim Universitas Khairun Ternate pada beberapa waktu lalu,” ungkap Samsuddin Banyo dalam laporannya.

Lanjut Samsuddin, tujuan pelaksanaan kegiatan Start Up yaitu melaksanakan sosialisasi program transformasi ekonomi kampung terpadu, menginformasikan program TEKAD kepada pemerintah daerah dan instansi terkait serta para pangku kepentingan, memperoleh umpan balik dari pemerintah daerah dan instansi terkait terhadap program TEKAD, serta kesepakatan gubernur dan para bupati akan melaksanakan program TEKAD,” jelasnya.

Pada waktu yang bersamaan juga dilakukan penandatanganan pernyataan komitmen bersama antara Sekjen Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Gubernur Maluku Utara serta penandatanganan komitmen bersama antara Sekjen Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Bupati Halmahera tengah, Wakil Bupati Halmahera Selatan serta Sekretaris Daerah Halmahera Barat.

Kegiatan  ini hadiri Staf ahli Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi, Bupati Halteng, Wakil Bupati Halsel, Sekda Halbar, Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa PDT dan Transmigrasi, Direktur Perencanaan Teknis Ditjen PEID Kementrian Desa PDTT, Pimpinan SKPD lingkup Pemprov Malut, serta para tamu undangan lainya. (tim/red)


Share:
Komentar

Berita Terkini