Banyak Mantan Kades di Tikep Ditemukan Tak Jalankan Program Pasca Pencairan DD

Editor: Admin author photo

Rapat DPRD dan DPMD Tikep (dok. Aidar)

TIDORE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan kembali menyoroti dan mempertanyakan kinerja mantan Kepala Desa pasca Pemilihan serentak yang dilakukan pada tanggal 26 Juni 2021 lalu.

Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Ishak menyatakan, para mantan Kepala Desa yang kalah dalam pertarungan politik itu telah meninggalkan sejumlah persoalan bagi Kepala Desa yang baru dilantik bulan Agustus 2021 kemarin. Hal ini terkait dengan pencairan Dana Desa pada triwulan pertama dan ke dua. Dimana para mantan kepala desa ini, setelah melakukan pencairan tahap satu dan dua, namun terdapat berbagai kegiatan yang belum dijalankan.

Sementara jika dilihat berdasarkan aturan, kata Ahmad, maka sebelum dilakukan pencairan anggaran, Pemerintah Desa terlebih dahulu memasukan laporan pertanggungjawabannya ke DPMD untuk dilakukan pencairan tahap berikut.

"Kepala DPMD harus menuntaskan masalah ini, dan mantan-mantan kepala desa harus diberikan pertanggungjawabannya, karena berdasarkan laporan yang kami terima itu kurang lebih ada 10-11 kegiatan yang belum dijalankan. Syukur alhamdulillah kalau anggarannya masih ada, tetapi kalau sudah tidak ada, maka hal ini akan menyulitkan Kepala Desa yang baru dilantik," ujar Ishak saat melakukan rapat bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kota Tikep, di ruang sidang DPRD. Jumat (11/9/2021) kemarin

Selain menyoroti soal Kinerja Mantan Kades, politisi pentolan PDIP ini juga menekankan, agar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) bagi 26 Kepala Desa yang baru terpilih kedepan, wajib untuk melakukan penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tikep.

“Ini sehingga setiap program yang dituangkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam setiap tahun berjalan, bisa bersinergi dengan Visi Misi Walikota Capt. H. Ali Ibrahim dan Wakil Walikota Muhammad Sinen yang akan menjadikan  Tidore Jang Foloi,” tandasnya.

Menyikapi hal tersebut, Kepala DPMD Kota Tikep, Abdul Rasid mengatakan dalam bulan ini, pihaknya akan menggandeng Inspektorat untuk turun melakukan pemeriksaan, sehingga dapat memastikan, persoalan yang ditinggalkan mantan Kades tersebut akan segera dituntaskan.

"Terkait dengan proses pencairan Tahap I dan II ini kami juga telah mendapatkan laporan dari beberapa Kepala Desa terpilih, dimana ada beberapa kegiatan yang sudah dicairkan oleh Mantan Kepala Desa namun belum juga diselesaikan, olehnya itu kami akan turun kroscek untuk memastikan progresnya, dan itu Mantan Kepala Desa harus membuat penyataan apabila ada kegiatan yang belum dia selesaikan maka segara diselesaikan. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Inspektorat, olehnya itu jika mantan kades ini tidak bisa menyelesaikan maka akan diproses lebih lanjut," tegasnya.

Abdl Rasid  menjelaskan, sebelum DPMD memberikan rekomendasi untuk melakukan pencairan tahap berikut, ada satu tahapan yang paling bawah terkait penandatangan pakta integritas oleh Camat. Sehingga Camat wajib melakukan verifikasi persyaratan di Desa untuk melakukan pencairan, dan di DPMD dalam melakukan pemeriksaan itu tidak bisa dilihat secara utuh, melainkan sebatas menerima kuitansi terkait dengan belanja kegiatan. karena DPMD tidak memiliki tenaga Auditor, sehingga hal ini menjadi ranahnya Inspektorat.

Kendati demikian, Abdul Rasid mengaku 26 Desa yang telah melakukan Pemilihan di bulan Juni kemarin, untuk kegiatan Fisik pada Triwulan dua dan Tiga tidak ada satupun yang dicairkan, kecuali Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh Penjabat, karena hal itu merupakan sebuah keharusan yang wajib diberikan kepada Masyarakat.

"Yang bermasalah ini memang ada di Mantan Kepala Desa yang tidak menyerahkan separuh anggarannya ke Penjabat Kepala Desa, karena mereka berpikir mungkin mereka masih terpilih," tutupnya. (aidar/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini