 |
| Bupati Halteng, Drs. Edi Langkara |
WEDA- Bupati Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Edi Langkara meminta pemerintah pusat (Pempus) agar meninjau kembali skema rekrutmen ASN yang selama ini yang terpusat di Jakarta.
Mestinya kata Edi Langkara, daerah harus diberikan ruang, termasuk provinsi untuk menyediakan media seleksi CPNS dengan pedoman yang relatif sama sesuai teknis-teknisnya.
“ Kenapa saya soroti, sebab ini sesuatu yang tidak adil dengan melihat kasus pada tahun 2020 lalu. Kabupaten Halmahera Tengah itu 107 kelulusan tahun 2020. Tetapi yang prajabatan tahun ini khususnya anak-anak Halmahera Tengah kelulusannya tidak sampai 20 orang dari 107 yang sementara mengikuti prajabatan,” tandas Edi.
Itu artinya, ungkap Bupati Edi Langkara, kebijakan ini melumpuhkan daya saing terhadap Sumber Daya Manusia di daerah.
" Kita prihatin, jadi saya meminta pemerintah untuk memikirkan regulasi ini. Agar diberikan otoritas kepada pemerintah daerah seperti kebijakan yang benar,” kata Edi.
Sementara model seperti ini, semua ada patron dan pedoman, tetapi tingkat kesulitannya itu berbeda dengan lingkungan.
Dimana masyarakat kita ini berada, sehingga tidak ada ruang untuk putra daerah. Misalnya di wilayah tertentu atau di kecamatan tertentu yang bersangkutan dimutasikan, maka usulan berikut tidak di terima lagi, karena memang itu sudah terisi, dan itu yang membuat ketimpangan kita di daerah ini.
“ Ini bukan priori terhadap tingkat kelulusan anak-anak di Maluku Utara atau di Halmahera Tengah dengan perguruan tinggi yang jauh di Jakarta dan Jawa, tapi ini adalah realitas.” Tukasnya.
Kebijakan ini merupakan salah satu dimensi untuk meruntuhkan daerah.
“ Kami tidak anti terhadap untuk suku lain untuk menduduki disini, tapi kebijakan ini harus di tinjau kembali sehingga pemerataan SDM itu merata,” pungkasnya. (dir/red)
