DPMD Kota Tikep Ajukan Permohonan Dikeluarkannya SK 27 BPD

Editor: Admin author photo

 

Iswan Salim

TIDORE - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kota Tidore Kepulauan telah mengajukan permohonan untuk dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) terkait dengan peresmian 27 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah melakukan pemilihan. 

Hal ini diutarakan oleh Kepala Bidang DPMD Kota Tikep, Iswan Salim saat ditemui sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Rabu (15/9/2021), mengatakan untuk Usulan diterbitkannya SK tersebut telah disampaikan melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah pada tanggal 14 September 2021. 

" Kita tinggal menunggu proses pengundangan, jika SK sudah ditandatangani oleh Walikota maka kita langsung mengagendakan untuk dilakukan peresmian secara serentak," ungkapnya.

Lanjut Iswan, dari hasil koordinasi lintas pimpinan dalam hal ini Kepala DPMD Kota Tikep dan Walikota, kemungkinan proses peresmian ini akan dilakukan oleh Camat selaku pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Walikota.

 “ Peresmian ini dilakukan di enam kecamatan, Kemungkinan masing-masing Kepala Camat yang akan melakukan peresmian," tambahnya. 

Lebih lanjut, Iswan mengatakan target DPMD di bulan September ini 49 Desa yang ada di Kota Tikep sudah harus melakukan pelaksanaan Musyawarah Desa Rencana Kerja Pembangunan (Musdes RKP) Desa untuk tahun 2020. Olehnya itu, terkait dengan peresmian BPD ini akan dipercepat karena pelaksanaan Musdes nantinya akan diselenggarakan dan dimpipin oleh BPD. 

"Setelah peresmian kita langsung mengagendakan pelaksanaan Musdes secara serentak untuk 49 Desa," tuturnya. 

Menariknya, dalam pelaksanaan Musdes nanti, akan didampingi secara langsung oleh DPMD. Pasalnya, berkaca dari pengalaman sebelumnya, setiap kegiatan yang disepakati melalui Musdes, itu banyak kegiatan yang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan Dana Desa sebagaimana edaran Kemendes serta arah Kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD. 

"Jadi program Desa kedepan, selain program prioritas, itu tidak boleh melalaikan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota sehingga arah kebijakan Desa benar-benar bersinergi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah," tegasnya. (Aidar)

Share:
Komentar

Berita Terkini