DPRD Temukan Sejumlah BUMDes di Tidore Mati Suri

Editor: Admin author photo
Kantor DPRD Tidore (dok. Aidar)

TIDORE - Kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diharapkan mampu mengelola potensi Desa dan mendatangkan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat, rupanya tidak sesuai harapan. Pasalnya banyak ditemukan peran BUMDes di Kota Tidore Kepulauan mati suri alias tidak berkembang sama sekali.

Hal ini membuat Ketua Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Ishak angkat bicara. Dia menilai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut diambang krisis tanpa inovasi. Itu terdapat pada 49 Desa yang ada di Kota Tikep, diluar dari BUMDes Maregam dan Desa Balbar yang saat ini dinilai berkembang.

"Banyak BUMDes yang masih bermasalah serta tidak punya kreatifitas dan inovasi dalam mengelola potensi desa, padahal mereka telah dialokasikan anggaran melalui penyertaan modal. Olehnya itu, hal ini perlu diseriusi dan menjadi perhatian Dinas PMD," tegas politisi pentolan PDIP asal Oba ini, Jumat, (10/9/21) kemarin.

Wakil Ketua II DPRD Kota Tikep, Mochtar Djumati menambahkan, BUMDes di tiap desa selama ini hampir tidak ada perubahan, padahal begitu banyak potensi yang bisa dikelola oleh Desa. Meski begitu ia mengharapkan  DPMD dapat menciptakan formulasi baru guna menghidupkan peran BUMDes di Kota Tidore Kepulauan.

"Pembentukan BUMDes ini juga tidak harus setiap Desa ada BUMDes, melainkan bisa dilakukan tiga Desa satu BUMDes. Lagipula tujuan daripada adanya Dana Desa yang diberikan oleh Jokowi itu agar Desa dapat berkembang, sehingga kedepan kita dapat membangun Kota dari Desa," pungkasnya.

Menyikapi hal itu, Kepala DPMD Kota Tikep, Abdul Rasyid mengungkapkan, bahwa di Kota Tidore Kepulauan terdapat 10 BUMDes yang aktif, dari jumlah itu sebanya tiga dinilai berkembang, yakni BUMDes Maregam, Desa Balbar dan Bumdes Tagalaya yang mengelola potensi air galon yang sudah berkembang sampai ke Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan.

"Pada tahun 2020 dan 2021 ini untuk penyertaan modal ke BUMDes sementara kami hentikan, dalam rangka menertibkan kembali struktur kepengurusan. Karena belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, itu ketika BUMDes diberikan penyertaan modal, itu pengurus BUMDes tidak membuat laporan pertanggungjawaban dan menganggap uang penyertaan modal itu milik mereka, sehingga ini juga sedikit menyulitkan bagi Kepala Desa," jelasnya.

Meski begitu, Abdul Rasyid memastikan bahwa setelah dilakukan pembenahan untuk kepengurusan BUMDes, pihaknya akan menindaklanjuti apa yang menjadi masukan dari DPRD terkait dengan meningkatkan Inovasi dan kreatifitas BUMDes dalam mengelola potensi Desa.(aidar/red).

Share:
Komentar

Berita Terkini