HCW: PPK dan Kontraktor Harus Tanggungjawab Proyek Jalan Matuting Rangga-Rangga

Editor: Admin author photo
Direktur HCW Malut, Rajak Idrus (Foto/Ist)

TERNATE- Halmahera Corruption Watch (HCW) Maluku Utara menemukan pekerjaan proyek pembangunan jembatan dan ruas jalan Matuting Rangga-Rangga terindikasi bermasalah. 

Menurut Direktur HCW Maluku Utara, Rajak Idrus proyek tersebut. Setelah ditelusuri ternyata bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 menggunakan dana SMI senilai Rp. 60 miliar yang dimenangkan oleh PT Ikhlas Bangun Sarana.  

“ Sementara pekerjaan proyek ini menggunakan uang muka atau pencairan tahap pertama senilai Rp 9 miliar kemudian potong PPH dan PPN tinggal Rp 8 miliar ” ujar Rajak.

Berdasarkan hasil konfirmasi HCW ke PPK Dinas PUPR Malut, Nasaruddin Salama bahwa proyek itu dikerjakan oleh PT. Ikhlas Bangun Sarana. 

Awal proyek jalan lingkar Matuting Rangga - Rangga dikerjakan Sigit Litan (Acam) atau yang dikuasakan, namun dalam perjalanan pekerjaan proyek tidak sesuai perencanaan sehingga diambil-alih langsung oleh pemilik perusahaan PT. Ikhlas bangun sarana dalam hal ini  Gifari Bopeng sebagaimana penjelasan dari  PPK Dinas PUPR Malut. 

Dikatakan Rajak, proyek jembatan dan jalan adalah satu paket pekerjaan. Alhasil sampai sekarang tak kunjung selesai. Bahkan PPK beralasan progres pekerjaan sudah 15 persen, dan saat ini masih menunggu bahan atau baja dilokasi proyek khusus pekerjaan jembatan.

Sementara proyek jalan alasan PPK, materialnya jauh dari lokasi dan faktor alam yang tidak kurang baik sehingga mempengaruhi keterlambatan pekerjaan.

Meski begitu, bagi HCW hal itu tidak dapat dijadikan alasan, karena  sebelum  proyek tersebut dikerjakan terlebih dahulu dilakukan pengecekan lapangan, itu artinya dalam kondisi apa pun rekanan sudah siap melaksanakan pekerjaan.

“ Saya menilai  ini soal  kelalaian antara kontraktor maupun pengawas lapangan dan pihak PPK, karena dari disisi pengawasan sangat lemah. Pada prinsip kontraktor pertama yang mengerjakan proyek tersebut harus bertanggung jawab  termasuk PPK,” tandasnya.

Dari anggaran senilai Rp 8 miliar harus mengerjakan jalan sepanjang 6 kilo meter dengan pekerjaan timbunan pilihan dan dua pekerjaan jembatan beli, yakni jembatan Ake Nganto dan jembatan Ake Kampung Baru termasuk di dalamnya lapis pondasi bawa (LPB) 4 kilo meter.

Setelah HCW menurunkan tim teknis ke lapangan untuk investigasi ditemukan banyak kejanggalan, karena proyek pekerjaan tersebut tidak sesuai keinginan masyarakat. 

Hal itu disebabkan kontraktor yang pertama mengerjakan proyek jalan 4 kilo meter seharusnya 6 kilo meter ditambah dua jembatan beli.

“ Inikan pekerjaannya hanya sebatas obutmen. Nah, seharusnya dua jembatan itu tuntas dikerjakan termasuk pekerjaan lapis pondasi bawa atau LPB 4 kilo meter, tapi yang dikerjakan LPB hanya 1 kilo meter,” bebernya. 

Lanjut Rajak Idrus, pihaknya justru menduga keterlambatan atau kesalahan pekerjaan itulah Dinas PUPR kemudian membatalkan kontrak dengan rekanan pertama yang dikuasakan, sehingga dinas PUPR memberi kuasa atau penunjukan kepada Gifari Bopeng selaku pemilik perusahan PT. Ikhlas Bangun Sarana sebagai pemenang tender untuk melanjutkan proyek pekerjaan tersebut.

“ Kondisi Gane  Timur  saya tahu benar, saya orang disana atau putra daerah, jika pekerjaan proyek di wilayah gane harus membutuhkan pengawasan ketat, kalau tidak akan berpotensi bermasalah.”

“ Untuk itu, saya tekankan kepada pihak kontraktor harus bertanggung jawab  atas kelalaian proyek tersebut. HCW tetap fokus dan mengawal proyek itu hingga tuntas,” tegasnya.

Dia menambahkan dalam waktu dekat HCW akan menyurat di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk lakukan  pendampingan dan bersama-sama dengan Tim HCW untuk mengkroscek hingga ke lapangan. 

“ Kita harus pantau hingga ke lokasi, bagi HCW semua proyek yang ada di wilayah gane berpotensi bermasalah, kalau hal ini tidak di pantau oleh penegak hukum.

HCW berjanji kami akan gandeng kejaksaan mengkroscek semua proyek di gane,” pungkasnya. (Tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini