Jual Beli Jabatan Kepsek Hanya Isu, Syawal: di Sula Tidak Ada

Editor: Admin author photo

 

Syawal Umanahu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sula. (Dok/Pribadi)

SANANA- Isu jual beli jabatan kepala sekolah atau kepsek, itu tidak benar adanya. Ungkap Kepala  Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sula, Syawal Umanahu, kepada nusantaratimur.com, Selasa (14/9/2021).

Syawal menegaskan, perlu diingat bahwa penugasan guru sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan dari TK sampai sekolah menegah atas sesuai sistem periode sejak seorang kepala sekolah diangkat.

Karenanya, kata Syawal, setiap periode pergantian kepala sekolah 4 tahun masa tugas, jika kinerja baik school leadership atau pimpinan yang mampu memajukan kualitas pendidikan di sekolah berarti dapat diperpanjang masa jabatannya.  

Akan tetapi, jika seorang kepala sekolah memiliki etos kerja yang kurang baik tentu bisa diganti dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun sejak diangkat sebagai kepala sekolah sebagaimana diisyaratkan dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 12. 

Nah, dengan demikian pergantian kepala sekolah di Kabupaten Kepulauan Sula beberapa bulan lalu adalah hal biasa saja demi perbaikan mutu pendidikan, kata Syawal.

Untuk itu, terkait jual beli jabatan kepala sekolah di Kabupaten Sula dirinya pun baru tahu dari media. “ Untuk di Sula tidak ada, saya  sebagai kepala cabang dinas tidak pernah mengatur skenario untuk jual beli jabatan kepsek,” tegasnya.

Justru Syawal menyebut, kinerja Kadikbud Malut saat ini lebih baik dari pada sebelumnya, karena mampu menata persoalan manajemen birokrasi, walaupun dia (Imam-Red) bukan orang pendidikan, tapi beliau berkeinginan memajukan dunia pendidikan misalnya usulan kenaikan pangkat yang tidak berbelit belit, usulan berkala dan pembangun kantor cabang dinas kepulauan sula.

“ Banyak hal yang beliau lakukan seperti perbaikan data pembayaran TTP untuk Tata Usaha di Sekolah, Perbaikan Dapodik, proyek sekolah dengan konsep ketuntasan, pelantikan MKKS SMA, SMK, MGMP, mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Malut,” ungkap Syawal.

Tak hanya itu, sebelumnya Kepala Dinas Imam Makhdy Hassan sudah mengeluarkan surat edaran, maraknya pungutan liar dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara yang mengatasnamakan Kepala Dinas.

“ Baru menjabat Kadis, pak Imam sudah mengeluarkan surat edaran mengenai pungutan liar dalam bentuk apa pun, jadi soal mahar jabatan di sula tidak ada dan ini sengaja di politisir,” kata Syawal. (di/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini