Lagi, Aliansi Masyarakat Halsel Minta BPJN Malut Percepat Pembangunan Jalan Lingkar Obi

Editor: Admin author photo

AMHS saat menggelar aksi moril di kantor BPJN Malut (dok.NT)

TERNATE - Aliansi Masyarakat Halmahera Selatan (AMHS) Maluku Utara kembali menggelar aksi unjuk rasa di kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara, Senin, 6 September 2021.

Aksi unjuk rasa ini merupakan dukungan moril terhadap percepatan pembangunan  Ruas  Jalan Lingkar Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan yang dilaksanakan BPJN Maluku Utara.

Koordinator aksi, Alan Ilyas, dalam orasinya mengungkapkan, pembangunan  Ruas  Jalan Lingkar Pulau Obi tersebut harus dipercepat. Pasalnya kata dia, infrastruktur jalan itu sebagai salah satu prasarana dan  transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat.

“Karena hal itu merupakan peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khusunya rakyat pulau Obi,” terangnya.

Atas dasar itu lanjut Alan, pembangunan Jalan Lingkar Obi yang saat ini dipersoalkan oleh kelompok tertentu bahkan sejumlah SKPD di lingkup Pemrintah Provinsi Maluku Utara adalah keliru dan disayangkan.

Parahnya menurut dia, kadis DLH Maluku Utara melalui media menyatakan pembangunan Jalan Lingkar Obi tersebut harus dihentikan karena belum mengantongi Analis Dampak Lingkungan atau AMDAL serta Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH).

“Bagi kami kadis DLH tidak paham, dan ini adalah tindakan berlebihan yang dapat memicu emosi masyarakat kecamatan Obi,” teriak Alan.

Alan menyebut, jika ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) itu dijadikan sebagai senjata politik yang yang diasumsikan bahwa Pembangunan Jalan Lingkar Obi adalah sebuah persoalan, maka itu sangat memalukan.

“Sebab pembangunan Jalan Lingkar Obi itu merupakan peran negara dalam membangun Infrastruktur demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tetapi justru Pemerintah sebagai alat negara mempersoalkan nya dengan hal-hal administrasi yang tidak subtansial,” ujarnya.

AMHS saat menggelar aksi di depan kediaman Gubernur Malut (dok.NT)
Alan menjelaskan, dalam ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.16/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan tersebut,  dalam Pasal 8 ayat 1 dan 2 menyatakan, Penggunaan Kawasan Hutan oleh pihak lain berupa Jalan yang dibangun Pemegang Ijin Pemanfaatan Hutan atau Perum Perhutani atau Pengelola kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus ( KHDTK ) atau Pemegang ijin dalam Kawasan Hutan yang dilakukan dengan seksama penggunaan fasilitas bersama tidak melalui pemberian ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Sementara pada ayat 2 menyatakan,  Skema Penggunaan Fasilitas bersama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

“Jadi sangat di sayangkan jika mekanisme ini tidak dijadikan sebagai dasar untuk tujuan Pembangunan Jalan Lingkar Obi itu sendiri,” kesalnya.

Perlu diketahui aksi AMHS ini digelar di kantor BPJN Maluku Utara dan Kediaman Gubernur Maluku Utara.

Berikut poin pernyataan sikap AMHS;

  • Mendesak Gubernur Maluku Utara segera memasukan dokumen persyaratan komitmen dalam bentuk surat pernyataan bermaterai, dokumen Persetujuan Ijin lingkungan dan dokumen lingkungan lainnya sesuai ketentuan angka 2 huruf b butir 3 peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.27/Menlhk/Setjen/Kum/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang di minta oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagaimana Surat Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Gubernur Maluku Utara Nomor : S.457/RKTL-REN/PPKN/PLAO/5/2021 pada tanggal 31 Mei 2021.
  • Mendesak Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, agar lebih serius memperhatikan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Maluku Utara dan bukan saling menyalahkan satu sama lainnya.
  • Mendesak Gubernur Maluku Utara agar  menegur dan memberikan sanksi tegas kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup sehingga  jangan membiasakan diri membuat pernyataan keliru dan Hoaks di Media Massa.
  •  Mengusulkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) Republik Indonesia melalui Balai PJN wilayah Maluku Utara Agar mengakomodir Ruas Jalan Matuting -Ranga Ranga ( Gane Luar ) Ruas Jalan Lingkar Pulau Bacan, Ruas Jalan Lingkar Pulau Makian dan Kayoa Menjadi Jalan Nasional Rencana, Strategis Nasional dan Jalan Nasional pada Tahun Anggran 2022.* (tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini