Menuju Tidore Satu Data, Lurah dan Kades Diminta Pro Aktif Layani Masyarakat

Editor: Admin author photo
Wawali Tikep Muhammad Sinen saat di diwawancarai awak media (dok.aidar)
TIDORE - Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Maluku Utara diminta meningkatkan efektiditas pelayanan pendaatan kependudukan.

"Ini untuk  menuju Tidore satu data di tahun 2022 mendatang," ujar  Wakil Wali atau Wawali Kota Tikep, Muhammad Sinen, Selasa, (7/9/21).

Karena itu, Orang nomor dua di Tikep ini menegaskan, Lurah dan Kepala Desa harus pro aktif dalam pelayanan masyatakat terutama pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

"Saat ini Dukcapil telah memiliki program yang melakukan pelayanan secara langsung. Olehnya itu, apabila ada masyarakat yang belum memiliki KTP maupun KK, maka harus diperhatikan oleh Lurah dan Kades. Mereka harus mendata kemudian usulkan ke Dukcapil untuk datang melakukan perekaman dan pelayanan," katanya.

Wawali mengatakan, terkait urusan KTP dan KK tersebut, pemerintah tak boleh merepotkan masyarakat, sehingga Lurah dan Kades cukup membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang mau melakukan pengurusan KTP dan KK di wilayahnya masing-masing untuk ditindaklanjuti ke Dukcapil. 

"Persoalan seperti ini harus diperhatikan oleh Lurah dan Kades, agar masyarakat tidak perlu buang-buang anggaran untuk mengurus masalah administrasi yang itu merupakan tanggungjawab Pemerintah, lagipula tugas Lurah dan Kades juga mengurusi Rakyat," tambahnya. 

Sementara itu, kapada pemerintah Kecamatan, Wawali menekankan agar dapat melakukan pengawasan dengan baik, pasalnya Camat merupakan perpanjangan tangan dari Walikota dan Wakil di tingkat terbawah untuk memperhatikan kepentingan masyarakat. 

"Camat juga harus pro aktif di soal ini, sehingga dengan begitu saya dengan pak wali tinggal menerima laporannya, karena mereka digaji itu untuk melayani Rakyat," ungkapnya.

Selain melakukan pendataan terkait layanan KTP dan KK, Wawali juga mengharapkan setiap Kelurahan dan Desa juga bisa memperkuat data kependudukan, tujuannya agar penyalurkan bantuan ke masyarakat bisa tepat sasaran berdasarkan mata pencaharian. 

"Sehari dua kami saya akan melakukan pertemuan dengan pak Wali, Sekda, Lurah, Kades dan Camat untuk membicarakan hal ini, sehingga kedepan itu Tidore tidak lagi krisis data," tandasnya. (aidar/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini