Mukhtar A. Adam Tantang Bupati Halsel Dan Jubir Dari Unkhair

Editor: Admin author photo
DR. Mukhtar A. Adam Akademisi dan Pakar Ekonomi Nasional


Ternate- Merespon komentar salah satu juru bicara bupati Halmahera Selatan, pakar Ekonomi Nasional DR. Mukhtar A. Adam mengurai sistem keuangan di Indonesia terkait pengelolaan anggaran DAU dan menantang Pemda Halsel membuka aturan apa yang menyebutkan DAU Halsel akan Naik 80 Miliyar. 

Muhktar mengatakan kapasitas Fiskal itu kemampuan pendapatan daerah setelah dikurangi belanja wajib, sedangkan kebutuhan fiskal adalah kebutuhan pembiayaan pembangunan sesuai kewenangan daerah otonom. 

"Kedua cara inilah yang memunculkan apa yang di sebut celah fiskal, pengertian dasar ini dipahami dulu dalam memasukan formula perhitungan untuk menutupi gab fiskal masing-Masing daerah, namun karena sumberdaya keuangan terbatas kuncinya di alokasi 26 persen dari total pendapatan netto setiap tahun anggaran, pengertian ini bisa di baca dalam PP 55/2005 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah," pinta Mukhtar. Rabu (22/09/2020). 

Lanjut Ia mengatakan Konsep DAU itu pemberian kewenangan kepada daerah untuk membelanjakan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk pelaksanaan itu negara memasukan komponen Jumlah Penduduk, luas wilayah, PDRB, IKK, dan IPM dalam formula, kalau sudah masuk dalam formula 1 angka saja di input kedalam sistem akan berdampak pada pergeseran seluruh angka alokasi DAU ke seluruh daerah.

"Ini adalah Untuk menjaga kredibilitas alokasi DAU pemerintah wajib menetapkan sumberdaya yang kredibel, lalu memasukan Badan Kepegawaian Negara sebagai sumber daya jumlah pegawai untuk menetapkan alokasi dasar, meminta kepada BPS untuk Jumlah Penduduk, luas wilayah, PDRB dan Indeks kemahalan konstruksi," jelas Mukhtar. 

Bahkan ia bertanya bagimana formula bekerja jika sudah di input datanya maka menggambarkan alokasi DAU masing-masing wilayah, sedangkan komponen kapasitas fiskal yang tinggi dari akan mengalami penurunan ia memberikan  contoh DKI Jakarta. 

"Contoh DKI Jakarta walaupun jumlah penduduknya besar tapi potensi pendapatan aslinya tinggi maka kapasitas fiskalnya naik, lalu menjadi unsur pengurang dalam formula karena itu jika lihat data DAU Jakarta malah Nihil," paparnya. 

Sebab bagi Mukhtar mengurus negara disisi Fiskal tidak boleh menggunakan kacamata kuda. 

"Dengan demikian jika Bupati Halsel dan Juri Bicara Bupati Halsel dari Unkhair menyebut komunikasi dengan pemerintah pusat, lalu hasilnya mengakibatkan DAU Halsel naik sendiri dan kab kota serta Provinsi lain tidak mengalami perubahan itu mustahil terjadi, karena mengurus negara disisi fiskal bukan pakai kaca mata kuda per daerah konsepnya bersifat kesatuan dalam rumusan formula DAU," ungkapnya. 

Bahaya bagi sebuah negara jika daerah-daerah dengan seenaknya atasnama komunikasi atau lobby merubah struktur fiskal dan alokasi dana transfer, potensi konflik antar daerah bakal tinggi.

"Karena itu ketika merumuskan formula dilakukan pembatasan yang sangat ketat, jangan kelas Bupati, DPR RI, partai politik bahkan presiden pun harus melalui rumusan formula DAU, sebagaimana di jamin dalam UU keuangan negara," urai Mukhtar. 

Untuk menghindari debat kusir, pakar Ekonomi nasional itu menantang Pemda halsel dan Jubir untuk membuka aturan apa yang di gunakan untuk menaikan DAU 80 Miliar. 

"agar tidak lagi berdebat baiknya Pemda Halsel dapat tunjukan jika ada kenaikan DAU yang 80 Milyar, didasari pada Kepres No berapa atau Permenkeu no berapa yang menaikan alokasi tambahan DAU tahun 2021,? jika ada peraturan keuangan yang hanya menaikan alokasi DAU untuk Halsel saya akan ke Bacan meminta Maaf ke Bupati dan Juru Bicaranya dan tidak akan lagi komentar kebijakan Pemda Halsel, Jika terbukti tidak ada penambahan DAU tahun 2021 segera Bupati datang ke Kampoeng Melanesia untuk Ngopi fiskal dan dana transfer bersama juru bicaranya," tantang Pemilik Kampoeng Melanesia itu. 

Lebih lanjut ia bilang fenomena ini sudah terjadi lama, bukan hal baru termasuk apa yang di sampaikan oleh Bupati Halsel. Hal yang sama pernah dialami kepala daerah lain di Indonesia, yang sudah melakukan cara-cara seperti ini dan terbukti bohong. 

"Tidak ada lobi, tidak ada proposal, semua didasari basis data yang di hitung jelas sumbernya dan dapat di pertanggungjawabkan. Ini juga tidak menggunakan proposal dalam menghitung DAU, apalagi lobi-lobi Pemda," ungkapnya kesal. 

"Pak Bupati dan jubir bisa tanya ke semua Pemda, mereka semua terkena efek pandemi Covid-19; mereka semua juga mengalami kelesuan ekonomi; mereka semua juga mau ajukan proposal bahkan masalah mereka jauh lebih berat tapi tidak ada satu pun yang lolos dengan mengandalkan proposal, Pertanyaannya kenapa?? Karena negara paham dinamika daerah, negara sangat khatam dengan perilaku Pemda-pemda yang berburu Dana Transfer, karena itu rumusan sistem harus menjamin aman, terpercaya, kredibel dan menjaga marwah fiskal, sehingga tidak membuat daerah saling rebut kue APBN," urainya. 

Sebab Fakta empiris dari data yang disajikan oleh lembaga kredibel Provinsi kepulauan yang tergabung dalam 7 Provinsi, telah melakukan berbagai tekanan atas dasar luas wilayah guna menaikan indeksnya semasa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Periode pertama sampai saat ini pun hanya mampu menggeser formula dari persentase alokasi pada luas wilayah belum pada perubahan luas wilayah berdasarkan UU pembentukan daerah, apalagi hanya Bupati Halsel dengan proposalnya bakal tidak lolos untuk dapat merubah alokasi DAU.

"Sebaiknya, bupati dan juru bicara dari Unkhair, lebih sering berselancar ke www.djpk.kemenkeu.go.id untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan baru terkait dana transfer. Hal ini dimaksudkan agar lebih paham mendalami dan memahami kebijakan fiskal baik terkait dana transfer maupun komponen dana lainnya yang di alokasikan ke daerah," saran Mukhtar. (Red-tim) 

Share:
Komentar

Berita Terkini