Perlukah Seleksi Calon Kepala Desa Pakai Standar Potensi Akademik?

Editor: Admin author photo


DR. Mukhtar A. Adam

Om Pala Melanesia

Sejak terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka Gelombang Dana Desa yang masuk dari APBN berubah wujud menjadi APBDes. Perhatian ke desa pun juga meningkat, sama halnya dengan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah.  Di sini terjadi kepanikan yang sama dalam memotret otonomi, yang ujung-ujungnya regulasi pun berubah sampai ke pemilihan kepala daerah. 

Sialnya lagi, dalam proses pemilihan kepala daerah sampai saat ini tidak ada dalam UU yang mengatur tata cara seleksi dengan menggunakan standar potensi akademik. Cukup dengan menggunakan (hanya) syarat pendidikan SMA, sudah bisa mencalonkan diri. Hal ini sama juga dengan kepala desa.

Andaikan Pemilihan Kepala Daerah menggunakan cara-cara Test Potensi Akademik (TPA), apakah mungkin para Bupati, Walikota bahkan Gubernur yang saat ini menjabat akan lulus? Ataukah malah tidak lulus test potensi akademiknya.

Lalu kenapa calon kepala desa menggunakan standar potensi akademik? Apa urgensinya membutuhkan keahlian khusus kecakapan akademik.

Apakah para kepala daerah memiliki kecakapan dan standar akademik yang memadai sehingga para calon kepala desa di paksa mengikuti Test Potensi Akademik?

Sekali lagi UU desa tidak mensyaratkan proses yang berbelit belit itu.

Cukup dengan standar tamatan SMA sudah menjadi persyaratannya untuk memenuhi standar kualifikasi akademik. Hal tersebut sama juga dengan standar calon kepala daerah. Oleh karena itu, janganlah berburu kualitas ikan laut di hutan rimba, sebab ikan laut hanya ada di laut bukan di hutan rimba.

Namun, jika kepala desa (dipaksakan) harus mengikuti Test Potensi Akademik, apakah boleh Bupati atau Walikota mengikuti test yang sama?, jika lulus dengan standar kualifikasi akademik yang memenuhi syarat, barulah calon kepala desa mengikuti test tersebut. Namun jika Bupati atau walikota tidak lulus dalam Test Potensi Akademik, beranikah meletakan jabatan, atas ketidakmampuannya, dan dengan jujur menyampaikan ke publik? 

Sudahlah, jangan memaksakan atas pencitraan mengadakan  Test Potensi Akademik bagi calon kepala desa, karena Bupati, Walikota dan Gubernur juga tak pernah mengikuti Test Potensi Akademik saat calon kepala daerah.

Pesan singkat dari Kampoeng Melanesia (red-tim) 

Share:
Komentar

Berita Terkini