Soal ASN III, Pemprov Malut Siap Hadapi Gugatan Pihak Ketiga

Editor: Admin author photo
Samsuddin A Kadir, Sekda Provinsi Malut

SOFIFI- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara telah mempersiapkan anggaran senilai Rp. 19 miliar. Apabila dalam persidangan nanti putusan pengadilan dimenangkan pihak ketiga atau rekanan yang mengerjakan proyek pembangunan ASN III.

“ Anggaran senilai Rp 19 miliar itu hanya disiapkan, apabila kalah dalam persidangan nanti akan dibayarkan, tetapi kalau menang dalam gugatan, pemprov tidak menyelesaikan,” ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A Kadir kepada wartawan di Kantor DPRD Provinsi, Rabu (8/9/2021).

Kendati demikian, pembangunan perumahan ASN III yang dikerjakan pihak rekanan progresnya hanya mencapai 40 hingga 50 persen.

“ Kalau di persidangan nanti dimenangkan oleh rekanan Pemprov hanya membayar sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan pihak ketiga, meski kita kalah dalam gugatan itu hanya membayar sesuai dengan pekerjaan” tegas Sekda.

Pada intinya Pemprov Maluku Utara siap menghadapi gugatan rekanan, apabila dilaporkan ke pengadilan.

“ Prinsipnya kami sudah siap baik fisik dan mental serta penganggarannya,” kata Samsuddin.

Apakah pihak rekanan sudah melaporkan masalah ini ke pengadilan. Menurut Sekda, berdasarkan informasi sudah ada laporan ke pengadilan, akan tetapi  pemprov belum mendapatkan surat dari pengadilan.

“ Belum ada surat pemberitahuan dari pengadilan atas laporan rekanan atau pihak ketiga kepada kami,” tandasnya.

Sementara sumber anggaran senilai Rp. 19 miliar berasal Silpa APBD Tahun 2020. 

“ Silpa tersebut disebabkan, karena adanya refocusing tahun lalu,” jelasnya.

Dikatakan Samsuddin, tahun lalu pemprov mendapatkan surplus keuangan senilai Rp 40 miliar lebih kemudian terjadi refocusing dan pengurangan serta ada penambahan-penambahan tersebut sehingga menyebabkan silpa. 

“ Sumber anggaranya dari Silpa tahun lalu,” kata Sekda.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara Faisah Rumbia menegaskan, sejauh ini belum ada surat dari pengadilan atas gugatan rekanan terkait dengan proyek pekerjaan ASN III yang melekat di Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman.

“ Intinya  kita belum dapat surat dari pengadilan atas gugatan pihak ketiga,” pungkasnya. (Tim/red)


Share:
Komentar

Berita Terkini