Soal Lobi DAU, Bupati Halsel Berpotensi Lakukan Pembohongan Publik

Editor: Admin author photo
Mukhtar A. Adam Akademisi Unkhair (sumber foto:ist) 
TERNATE -Bupati Halmahera Selatan mengangku melakukan lobi ke pusat untuk penambahan DAU, di pertengahan tahun ini berpotensi pembohongan publik yang menyesatkan. Hal ini diungkapkan pakar ekonomi Maluku Utara Dr. Mukhtar A. Adam ketika melihat fenomena Kepala Daerah yang mengatakan melakukan lobi ke Kementerian Keuangan dengan alasan penambahan Dana Alokasi Umum. 

Kepada media ini Akademisi Unkhair itu mengatakan banyak Pemerintah yang salah memahami alokasi DAU, sebab pada pemberitaan sebelumnya Bupati Halsel dengan gagah menyebutkan bahwa hasil Loby ke Pusat dengan hasil yang di capai mendapat 80 Milyar tahun 2021 dan tahun 2022 tambahan 100 Milyar, memberi kesan bahwa DAU dapat di lobi oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan tambahan DAU. 

"Ini jelas menganggu posisi kementerian keuangan yang berulang kali menegaskan tidak ada celah bagi Pemda untuk dapat mempengaruhi kebijakan dalam penetapan DAU, namun faktanya sampai saat masih ada di selatan Halmahera ada Bupati yang mengaku melakukan lobi ke pusat untuk penambahan DAU, apalagi DAU nya di pertengahan tahun, ini berpotensi pembohongan publik yang menyesatkan," ungkap Mukhtar. Melalui rilis resminya. Selasa (21/09/21) 

Ia juga menjelaskan Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan dalam UU berdasarkan formula jumlah penduduk, luas wilayah, PDRB, indeks Kemahalan Konstruksi, dan Indeks Pembangunan Manusia

"Dari kelima indikator di atas dihitung berdasarkan pendapatan netto dalam negeri, sebesar 26% yang dialokasikan untuk pemerintah Provinsi 10% dan Kabupaten kota 90%, formula yang ditetapkan diatas jika 1 angka saja ditambahkan ke satu kabupaten maka struktur alokasi DAU akan berubah seluruh daerah di Indonesia. Lalu dari mana jalannya Bupati menyebut ada tambahan DAU ? Ini pernyataan asalan Bupati yang dapat menganggu kredibilitas kementerian keuangan yang konsisten mengkampanyekan terkait tidak ada ruang bagi daerah untuk dapat melakukan negosiasi terkait DAU," terangnya. 

Bahkan Mukhtar menantang jika benar Bupati Halsel melakukan hasil lobi bisakah Bupati jelaskan dari mana hasil lobinya dan siapa yang memiliki pengaruh yang kuat bisa merubah angka dalam DAU jika tambahnya tidak di masukan dalam formula. 

"Jika penambahan pada tahun 2022 bisa jadi meningkat tapi bukan karena hasil lobi, tetapi hasil dari formula dan perubahan pendapatan netto yang ditetapkan dalam APBN 2022 bukan karena lobby Bupati, maka Bupati jangan mengaku seolah-olah bekerja pada hal itu proses yang lazim diatur dalam peraturan perundang-undangan," ujar Mukhtar. 

Sebab Mukhtar bilang formula dalam alokasi Dana Transfer kementerian keuangan dengan sangat serius membatasi pihak eksternal menganggu kredibilitas APBN, baik melalui partai politik, DPR, maupun pihak lain, karena kalau ada yang dapat mempengaruhi pola alokasi DAU akan sangat menganggu kredibilitas pemerintah dalam menjaga APBN sebagai instrumen fiskal.

"APBN bukan hanya soal pendapatan dan belanja, tapi jauh dari itu adalah kredibilitas negara ada dalam rumusan APBN, jika negara memberi ruang bagi unsur lobby dalam pola alokasi akan sangat merusak struktur APBN, bahkan dapat menganggu stabilitas negara karena masing-masing daerah saling rebut kue APBN dari alokasi dana transfer, Kementerian Keuangan menyadari fenomena tersebut, sehingga dalam rumusan UU keuangan negara dan PP terkait dana transfer, rumusan yang ditetapkan sedapat mungkin mengurangi bahkan nol campur tangan pihak lain dalam rumusan dana transfer," jelas Mukhtar. 

Karena itu, Mukhtar mengatakan Bupati Halsel tolong menjaga pernyataannya. 

"Ini Pernyataan yang dapat mendeskreditkan kementerian dan lembaga negara yang Seolah-olah dapat di lobby atau di negosiasikan dalam penetapan alokasi dana Transfer," tutupnya. (tim-red

Share:
Komentar

Berita Terkini