Soroti Lika-liku Proyek Jalan Lingkar Obi, GPM Desak Menteri PUPR Copot Kepala BPJN Malut

Editor: Admin author photo
Ketua DPD GPM Maluku Utara, Sartono Halek. (Foto/Ist)

TERNATE - Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhaeni atau DPD - GPM Maluku Utara menyoroti lika-liku proyek pembangunan jalan lingkar Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara (Malut), yang dilaksanakan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara.

Proyek yang bersumber dari APBN ini kerjakan oleh PT Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera dan PT Shebeley Utama Perkasa (KSO). Dengan nomor kontrak : HK.02/E498679/PPK2.4/2021/PKT03. Nilai kontrak proyek ini sebesar Rp 35.670.761.000.

"Dalam pembangunan jalan lingkar Pulau Obi ini terdapat kejanggalan yang luar biasa. Itu terlihat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan nya,"  ujar Ketua DPD - GPM Maluku Utara, Sartono Halek, di Ternate, Sabtu, (4/9/21).

Sartono menyebut, kejanggalan itu diantaranya, proyek tersebut tidak memiliki izin lingkungan atau dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL). Juga status pembebasan lahan yang sumber anggaran yang masih simpang siur hingga  menjadi polemik dan buah bibir khalayak ramai di publik Maluku Utara,.

Karena itu menurut Sartono,  BPJN Maluku Utara, Satuan Kerja (Satker) wilayah dua dan Pejabat Pembuat Komitmen 2.4 atau PPK dari proyek tersebut telah melakukan pelanggaran besar yang mengarah pada tindak pidana. Pasalnya proyek tersebut, saat ini sudah pada tahapan pelaksanaan pekerjaan. 

"Ini ada apa, kenapa BPJN Malut begitu berani melaksanakan kegiatan proyek yang tidak ada izin lingkungan atau amdalnya. Kami juga menduga BPJN tidak melakukan Survey Investigasi Desain ( SID ) terlebih dahulu. Dengan begitu BPJN telah melanggar ketentuan pasal 22 ayat 1, pasal 24 dan pasal 26 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," terangnya.

Atas dasar sejumlah kejanggalan tersebut, ungkap Sartono, GPM Maluku Utara mendesak Menteri PUPR segera mengevaluasi dan mencopot Kepala BPJN Maluku Utara serta kepala satuan kerja (Kasatker) Wilayah dua  Maluku Utara dan Pejabat Pembuat Komitmen 2.4 (PPK) Ruas Lalan Lingkar Obi.

Selain itu GPM juga mendesak Gubernur Maluku Utara dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Maluku Utara segera menghentikan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan lingkar Obi, sambil menuggu diterbitkannya izin lingkungan atau amdal dan syarat - syarat lainya yang belum terpenuhi.

"Kami secara kelembagaan mendukung program pemerintah pusat yang telah menetapkan Obi sebagai Kawasan Strategis Nasional. Juga mendukung pelaksanaan pembangunan jalan lingkar pulau Obi, namun prosesnya dilakukan harus berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tandasnya. (tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini