Anggota DPRD Halteng Sebut LAI "Ngaur"

Editor: Admin author photo
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Tengah Nuryadin Ahmad, menanggapi tanggapan dari Rosihan Anwar terkait dengan rekomendasi Panitia Kerja (PANJA ) lahan yang di bentuk tahun 2020.

Weda- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Tengah Nuryadin Ahmad, menanggapi tanggapan dari Rosihan Anwar terkait dengan rekomendasi Panitia Kerja (PANJA ) lahan yang di bentuk tahun 2020.

Ada beberapa hal yang ia sampaikan, karena Rosihan menyebutkan nama ketua PANAJA DPRD Halteng maka penting untuk dirinya memberikan klarifikas agar Rosihan Anwar dapat memahami substansi kerja panja, dan publik juga tidak terprofokasi dengan stegmen Rosihan Anwar yang tidak berkualitas.

"karena ini ruang publik jadi harus saya luruskan. Ungkap Nuryadin Ahmad saat di Konfirmasi oleh Nusantaratimur.com Minggu (31/10/21) 

Menurut Nuryadin Ahmad, bahwa panitia kerja atau PANJA itu di bentuk untuk merespons masaalah Lahan terkait klaim hak kepemilikan atas tanah yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah, dan masa kerja PANJA selama enam bulan, tugas utama Panja adalah melakukan pengumpulan data, meneliti dan Ferivikasi administrasi para pihak terkait hak kepemilikan yang disandarkan pada peraturan perundang-undangan, dari hasil ferivikasi maka Panja mangambil beberapa kesimpulan yang menjadi bagian dari rekomendasi Panja untuk disampaikan kepada Pemda dan Pihak terkait.

Lanjutnya memaparkan setelah Panja menyampaikan rekomendasi kepada Pemda dan Pihak terkait, maka tugas kerja PANJA pun telah selesai, "terhadap stegmen yang tidak berbobot dari Rosihan bahwa Rekom Panja adalah omong kosong bagi saya itu persepsi yang terlalu tendesius dan ngaur," sebutnya. 

Bagi dia karena kerja PANJA tanah, DPRD kemarin telah berhasil mengungkap hak kepemilikan tanah yang secara administrasi memiliki dasar yang kuat untuk diakui. Bahwa tindak lanjut dari rekomendasi tersebut adalah menjadi ranahnya Pemerintah Daerah (eksekutif) maupun pihak ke tiga yaitu PT. IWIP dan Pihak terkait laninya.

Nuryadin yang juga sebagai Politisi dari PDIP itu juga menyarankan kepada saudara Rosihan yang berprofesi pengurus satu lembaga sosial yaitu Lembaga Aliansi Indonesia dalam memberikan pernyataan di media harus memiliki data yang akurat dan mempunyai dasar ketentuan, sehingga argumentasi tidak dianggap fitnah. 

"Jadi saudara rosihan harus pertanyakan pada urusan Pemda kenapa rekom PANJA sampai saat ini tidak di laksanakan.? Bukan kepada PANJA yang suda bubar", ungkapnya heran. 

Nuryadin juga mengatakan, beberapa rekom PANJA telah laksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengalokasi Anggaran di APBD seperti : 1. masaalah tanah dibeberapa kecamatan untuk kepentingan pembangunan walaupun belum semua karena harus bertahap di sesuaikan ketersediaan anggaran, 2. Tanah di Blkom Nuspera I dan II juga telah ditindak lanjuti tapi belum ada kesepakatan sebab PEMDA plus Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan PT. WBN masi berbeda Peta dan Titik kordinat, 3. Untuk penyelsaian lahan oleh PT. IWIP juga telah di laksanakan, yaitu Lahan usaha II trans kobe dan tanah masyarakat di kawasan APL yg masuk kawasan industri telah ada negosiasi tinggal pembayaran, untuk tanah di lokasi Kaurahai dan Sakaulen PT. IWIP juga telah bersedia membayar dengam skema taliasih disepakati 2.500/Meter, tetapi proses pembayaranya ketika perusahaan akan melakukan kegiatan mining dilokasi tersebut, ada beberapa lokasi suda dibayar karena itu suda masuk dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan (IPPKH) Weda Bay yang suda harus dilakukan mining atau nambang.

"jadi harus di pahami bahwa IPPKH itu diberikan oleh Kemenhut/LH sesuai dengan kebutuhan yang di mintah oleh pihak perusahaan, jadi semua luasan konsesi belum tentus semuanya mendapat IPPKH," terang Nuryadin. 

Ia juga menambahkan, semestinya Rosihan harus tau bahwa tanah kaplingan di kaurahai dan Sakaulen itu masuk dalam kawasan hutan negara yang secara ketentuna sebetulnya tidak boleh ada pembebasan, hanya karena Rekom Panja DPRD yang di tindaklanjuti oleh Pemerintah dareah maka Pihak perusahaan bersedia untuk melakukan ganti rugi dengan kelompok kaplingan, ingat bahwa itu bukan pembayaran tanah tapi ganti rugi dengan isitilah taliasih, karena kawasan hutan tidak mengenal namanya pembeliam lahan.

Nuryadin juga berharap kepada semua pihak harus bersabar dan tidak terprofokasi dengan oknum yang tidak memahami permasalahan tapi bikin diri tau.

Nuryadin Ahamad juga tegaskan khusus kepada PT. IWIP bahaw dalam plaining untuk pembebasan lahan kawasan Industri harus selalu berkordinasi dengan PEMDa dan DPRD, karena secara konstitusional PEMDA dan DPRD adalaha perpanjangan tangan Negara di daerah untuk menjaga dan melindungi rakyat yang ada di daerah. 

"Jadi perencanaan apapun namanya Pemda harus tau karena semua perencanaan, baik itu Pembangunan maupun investasi harus di atur dalam peruntukan ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruanga Wilayah ( RTRW) dan Rencana Datail Tata Ruanga ( RDTR )" paparnga. 

"Saya tegaskan kalau ada pembangunan yang berdampak sistemik dan masif tanpa di atur dalam RTRW adalah pelanggaran hukum, jadi saya beraharap semua harus dikordinasikan supaya ada persepsi bersama dan paling penting adalah tidak merugikan rakyat Halmahera Tengah," pungkasnya (red/tim) 

Share:
Komentar

Berita Terkini