Antara Hukum dan Keadilan di Negeri Fagogoru

Editor: Admin author photo

 

Aprianto A. Rasid Mantan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Maluku Utara, Sorong Raya.

Beberapa dekade terakhir ini Negeri  Fagogoru telah disuguhkan dengan berbagai rentetan persoalan hukum. Tentunya sulit untuk membayangkan bagaimana perasaan yang bergelayut batin masyarakat Halmahera Tengah lebih khusus keluarga para korban.

Akankah Putusan Hukum Mampu Memberi Keadilan? 

Allahualam Bissawab.

Sesungguhnya hukum dan keadilan laksana dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan, karena sejatinya di mana ada hukum di situlah diharapkan muncul keadilan. Sebaliknya pula jika keadilan sudah dirasakan di tengah-tengah kehidupan masyarakat maka sama maknanya hukum sudah ditegakkan.

Namun sayang ada beberapa kasus yang terjadi di boton gamrange menyisakan tanda tanya atas kinerja Polres Halmahera tengah  dalam upaya penyelesaian insiden tersebut. Sebut saja kasus pembantaian yang terjadi di Hutan Kali gowonle pada beberapa fase yang lalu yang mungkin sudah menelan waktu tujuh bulan ini belum juga dapat di selesaikan dengan baik. 

Belum juga sembuh dari luka dan duka atas pembantaian di hutan gowonle kini masyarakat Halmahera tengah di gemparkan dengan kasus yang tak manusiawi yang menimpa salah satu warga desa tepeleo yang itu di lakukan secara bejat oleh pelaku yang tak bermoral dan beradab. 

Dari insiden ini tentunya menambah luka dan duka yang sangat mendalam bagi masyarakat Halmahera tengah terkhusus keluarga Korban dan sanak saudara. Hal ini perlu di sikapi dengan serius dan tak boleh di anggap mainan oleh Kapolres Halmahera tengah dan Kapolda Maluku Utara, sebagi representasi kinerja kepolisian republik Indonesia.

Sebab penyelesaian kasus ini bukan semata demi terciptanya penegakan hukum dan Rasa Keadilan tapi lebih dari itu untuk dapat memberikan pembelajaran dan efek jera bagi Bangsa yang hidup perpaduan dengan hukum, lebihnya lagi agar insiden seperti ini tidak terulang lagi di negeri yang penuh dengan adab dan Budaya ini.

jika dari deretan kasus yang ada saat ini tak mendapat respon dan langkah penyelesaian secara serius maka tentunya ini merupakan bentuk kegagalan sekaligus akan berimplikasi pada reting ketidakpastian penegakan hukum di Bumi Gamrange. Terlebih ketidakpercayaan masyarakat gamrange atas kinerja kepolisian.

Maka Penulis mendesak Kapolda Maluku Utara untuk menjadikan deretan kasus yang ada di negeri gamrange sebagai kasus atensi Polda yang juga harus di selesaikan secara cepat dan tegas tanpa mengesampingkan asas  equality before the law sebagai bentuk keseriusan dalam mewujudkan prinsip kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri. 

Polda Maluku Utara dan Polres Halteng jangan hanya terkesan merespon cepat kasus yang di dalamnya ada keterlibatan Pemerintah dan Negara, tapi juga harus lebih serius pada penindakan pada  kasus yang hari ini menimpa masyarakat, sebab pada prinsipnya tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (**)

Share:
Komentar

Berita Terkini