DPRD Halteng Mendukung Sikap Wabup Soal Penghentian Pembebasan Lahan

Editor: Admin author photo
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Nuryadin Ahmad

WEDA- Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Nuryadin Ahmad  mendukung sikap Wakil Bupati Abd. Rahim Odeyani yang meminta PT IWIP menghentikan rencana pembebasan lahan di wilayah Kecamatan Weda Utara dan Weda Timur beberapa waktu lalu. 

Menurut Nuryadin, kawasan industri sebagaimana yang telah dibahas dan disepakati dalam materi substansi yang telah dimasukkan dalam Ranperda RTRW adalah Kecamatan Weda Tengah dan Sebagian Weda Utara.

“ Saya berharap apa yang disampaikan oleh Wakil Bupati harus menjadi sikap resmi Pemerintah Daerah untuk memanggil pimpinan manajemen PT. IWIP untuk memberikan warning keras agar rencana pembebasan lahan tanpa memilik landasan yuridis harus segera dihentikan,” tegas Nuryadin Ahmad kepada nusantaratimur.com, Selasa 19 Oktober 2021.

Nuryadin juga menyebutkan Pemerintah Daerah harus menggunakan kewenangannya untuk mengontrol lajunya investasi didaerah agar tidak berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup masyarakat.

“ Kita semua berharap investasi harus rama lingkungan, tidak mencaplok ruang masyarakat dan harus menjamin masa depan masyarakat lokal,” pungkasnya.

Selain itu, Pemerintah Daerah harus meminta master plan rencana detail industri PT. IWIP. Karenanya sesuai data perencanaan yang disampaikan kepada Pemda dengan kebutuhan 15 ribu hektar untuk kawasan Industri hanya meliputi Kecamatan Weda Tengah dan Weda Utara, yaitu hanya Desa Gemaf.

“ Tapi fakta hari ini ada perencanaan untuk pembebasan lahan sampai ke Weda Timur,. Bahkan tim survei sudah lakukan sosialisasi dimasyarakat. Tentunya bertentangan dengan peruntukan ruang yang diatur dalam RTRW Kabupaten Halmahera Tengah,” cecar Nuryadin.

Politisi PDI Perjuangan meminta Pemkab Halteng dalam waktu dekat sudah harus memanggil manajemen PT. IWIP untuk menyampaikan sikap pemerintah secara langsung. 

“ Pemerintah Daerah harus tegas terhadap peruntukan ruang yang telah ditetapkan, artinya untuk kepentingan industri yang meliputi ruang Areal Penggunaan Lain (APL) harus di batasi, supaya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat lokal, sehingga pembangunan infrastruktur industri diarahkan pada kawasan hutan,” cetusnya.

Sementara Ranperda RTRW belum disahkan. “ Saya tegaskan kepada PT. IWIP supaya taat atas, kepentingan investasi  harus tunduk ketentuan perundangan. IWIP tidak boleh seenaknya atas nama investasi lalu menabrak semua norma yang berlaku,” kata Nuryadin. (Dir/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini