DPRD Halteng Minta PT. Iwip Jangan Lakukan Pembebasan Lahan

Editor: Admin author photo
Ketua Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Tengah (Halteng) Nuryadin Ahmad. 

Weda- Ketua Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Tengah (Halteng) Nuryadin Ahmad menanggapi komentar dari ketua Gerakan Anti Korupsi (GAKI) Rosihan Anwar yang terkait dengan Pemda dan DPRD Halteng Terkesan Tak Mendukung Kehadiran Investasi. 

Menurut Nuryadin, langka Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menghentikan Rencana PT. IWIP untuk melakukan Pembebasan Lahan di Wilayah Weda Utara dan Weda Timur adalah langkah yang sangat tepat dan solutif.

"Sebab didalam draf Perda RTRW Halteng sangat jelas mengatur peruntukan kawasan tersebut untuk kepentingan pertanian, perkebunan dan Pariwisata, sehingga kalau hari ini PT. IWIP mau melakukan pembebasan lahan untuk kepentingan ekspansi kawasan industri tentu ini sangat bertentangan peruntukan ruang," ungkap Ketua Bapemperda DPRD Halteng Nuryadin Ahmad. Seni, (25/10/21) 

Lanjut Nuryadin, Karena itu, sangatlah tidak masuk akal seorang Rosihan Anwar menyatakan bahwa Pemda dan DPRD tidak mendukung investasi. "bagi saya logika berpikir yang digunakan sangat buram dalam merespons dan memahami substansi masalah, konstruksi berfikir sangat rusak," tatarnya. 

Ia menambahkan, dalam pengalaman kita, bahwa Permasalahan pembebasan lahan in menjadi hal yang sangat krusial dan sangat resisten dangan konfik kepentingan di tengah masyarakat, baik kepentingan klem wilayah antara desa maupun klem lokasi kaplingan antar kelompok. 

"Pada konteks ini maka Pemda mengambil langkah penghentian karena selain bertentangan dengan RTRW, PT. IWIP juga harus menjelaskan secara detil kepada Pemerintah Daerah terkait kepentingan pembebasan tersebut," Paparnya. 

Pada prinsipnya ia sangat welcome terhadap Investasi, dan harus bersyukur bahwa daerah kita ditetapkan sebagai Kawasan Industri Nasional dan status PT. IWIP adalah Projek strategi Nasional dan sudah ditetapkan sebagai Sala satu alat vital Negara, ia menambahkan akan tetapi Pemerintah daerah tidak bole menutup mata dengan lajunya investasi yang ada, Artinya bahwa investasi apapun namanya harus tunduk pada regulasi yang berlakukan dan menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan daerah.

Nuryadin juga tegaskan bahwa peruntukan kawasan 15 ribu hektar yg kita alokasikan dalam draf RTRW itu juga belum final, karena masi akan ada kajian tekhnis dari kementrian terkait untuk melihat kelayakan luasan kawasan hutan dengan luasan peruntukan untuk industri, dari kajian itu Kementerian ATR bisa mengeluarkan persetujuan substansi sebagai syarat final untuk penetapan Ranperda RTRW menjadi Perda.

"Oleh karena itu saya berharap kepada semua pihak agar mendukung sikap Pemerintah Daerah dan DPRD.Kita semua harus mendukung Invesatasi PT. IWIP tetapi sebaliknya PT. IWIP juga harus menghargai sikap Pemerintah Daerah dan harus mendukung perencanaan pembanguan daerah dan masa depan rakyat halmahera tengah," Imbuhnya. 

Prinsipnya masa depan rakyat tidak bisa dikorbankan dengan lajunya investasi di daerah sehingga masyarakat juga bisa menikmati yang namanya dengan investasi, karna status PT IWIP ini suda tetapkan menjadi salah satu alat vital negara. 

"Saya berharap kepada PT. IWIP agar proses pembebasan lahan untuk Wilayah Weda Utara dan Weda Timur di hentikan sampai menunggu pengesahan Ranperda RTRW". Pungkasnya (Dir)

Share:
Komentar

Berita Terkini