Ketua PDI-P Malut Kecam AGK-YA

Editor: Admin author photo

 

Wakil Walikota Tidore Kepulauan, dan Ketua DPD PDI-P Malut, Muhammad Sinen 

TIDORE - Kepedulian Pemerintah Provinsi (Pemprove) Maluku Utara tehadap Kota Tidore Kepulauan yang masih sangat minim, membuat Wakil Walikota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen angkat bicara. 

Pasalnya, selama ini, Pemprov, dibawah Kepemimpinan KH. Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin Ali (AGK-YA) tidak mampu menunjukan kepedulian serius terhadap Kota Tidore Kepulauan. Buktinya, dalam pengalokasian anggaran melalui APBD Provinsi, Tidore selalu berada pada urutan ke 8 dari 10 Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Maluku Utara. Padahal, Tidore merupakan Ibu Kota Provinsi Maluku Utara. 

"Tidore ini lebih banyak diperhatikan oleh Balai, Kepedulian AGK-YA terhadap Tidore mulai nampak nanti mendekati STQ, dan itu masih difokuskan pada seputaran Sofifi, untuk Tidore secara keseluruhan belum ada. Maka dari itu, "Saya berharap semangat membangun Tidore ini, jangan karena STQN baru Peduli, melainkan terus berlanjut setelah pelaksanaan STQ," tegas Muhammad Sinen saat ditemui sejumlah media di ruang kerjanya, Senin, (11/10/21).

Selain itu, ia juga menyoroti kebijakan Pemprov sebagai Panitia Lokal Agenda bertaraf International, yakni Sail Tidore, yang dianggap tidak terlalu maksimal. jika dibandingkan dengan Kepedulian Pemprov pada agenda Sail Morotai yang saat itu dijabat oleh Gubernur Tjaib Armayin, dimana kegiatan tersebut dialokasikan kurang lebih senilai Rp. 200 Milyar. Sementara untuk Sail Tidore belum ada perhatian serius, Hal ini kemudian mejadi Salah satu faktor terhambatnya pelaksanaan Sail Tidore. 

Sedangkan dari aspek Infrastruktur, Muhammad Sinen mengatakan, Pembangunan di Tidore juga tidak terlalu mendapat perhatian serius dari Pemprov, sehingga yang nampak malah sebatas pembangunan Gorong-Gorong, itupun dilakukan tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Tidore, sehingga pembangunannya banyak yang tidak bermanfaat akibat tidak tepat sasaran.

Bahkan, pembangunan yang dilakukan oleh Pemprov di atas wilayah Pemerintah Kota Tidore, banyak yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk itu, kedepannya perlu dilakukan sinergitas yang baik antara Pemprov dan Pemkot. 

Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku Utara ini juga menyentil terkait dengan aktifitas ASN di Provinsi, dia bilang, setelah pusat Pemerintahan Provinsi dialihkan dari ternate ke Sofifi, pada 4 Agustus 2010 lalu, dengan harapan seluruh kegiatan Pemprov bisa lebih aktif di Sofifi. 

Namun sampai sekarang, masih saja dibentuk kantor perwakilan provinsi yang berkedudukan di Ternate. Hal ini membuat Gedung-Gedung perkantoran yang telah dibangun di Sofifi dengan anggaran yang begitu besar, namun tidak difungsikan secara baik. Dan Pemprov, malah kembali melakukan pemborosan anggaran dengan menyewa kantor perwakilan di Ternate. Ini menandakan, Gubernur dan Wagub tidak serius membangun Sofifi. 

"Jika sampai tahun 2022 kemudian masih saja ada kantor perwakilan di Ternate dan ASN jarang berkantor di Sofifi. "Maka saya atas nama Ketua DPD PDIP akan memimpin masyarakat melakukan aksi solidaritas untuk menagih janji Gubernur dan Wagub, jika tidak diindahkan, maka saya akan boikot aktifitas pemerintahan di sofifi," ancamnya. 

"Jadi saya berharap, kalau ada SKPD yang tidak mau menetap di sofifi, mereka sudah harus diganti, karena mereka telah membuka ruang bagi ASN untuk tidak lagi ke Sofifi," tegas Muhammad Sinen yang dikenal dengan sebutan Ayah Erik itu. 

Selain Guberur dan Wagub yang dikritik Ayah Erik, Fraksi PDIP Provinsi Maluku Utara juga diminta untuk tidak lagi melakukan rapat-rapat di Ternate, terutama rapat lintas Komisi dan SKPD maupun rapat-rapat internal DPRD. 

Pasalnya ini telah menjadi komitmen PDIP untuk mengawal roda Pemerintahan AGK-YA. Sehingga Kuntu Daud, Ketua DPRD Malut asal PDIP, diminta tidak lagi ikut serta menandatangi surat yang berkaitan dengan rapat di Ternate, melainkan harus dilakukan di Sofifi. 

"Kalau rapat terus dilakukan di ternate, maka fungsi control dari Partai yang merekomendasikan AGK-YA juga lemah. Untuk itu, yang harus diingat Gubernur dan Wagub, adalah PDIP mengeluarkan rekomendasi kepada mereka, itu tujuannya untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat," tegasnya. 

Senada disampaikan Ketua GP. Ansor Kota Tikep, Soepriadi Syahbuddin, ia mengaku sejak dibentuk menjadi provinsi melalui UU Nomor 46 Tahun 1999 yang ditetapkan pada 4 Oktober 1999, kemudian Maluku Utara terpisah dari Provinsi Maluku. Maka Pemprov Maluku Utara, kini sudah berusia 22 Tahun. Sebuah usia yang dapat dikatakan tidak muda lagi. 

Namun demikian, Geliat Pembangunan Ibukota Sofifi yang notabene berada pada wilayah administratif Pemerintah Kota Tidore masih jauh dari Harapan. Alhasil, isu disparitas pembangunan antar wilayah di Kota Tidore Kepulauan (Oba vs bukan Oba) masih sangat dominan sampai saat ini. Bahkan seringkali menjadi komoditi politik di setiap momentum politik. 

"Kami mendukung langkah Ketua DPD PDIP Malut untuk melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk kepedulian kita terhadap masyarakat, bahkan kami juga akan turun bersama-sama dengan PDIP untuk menagih janji AGK-YA, Demi kemajuan Ibu Kota Provinsi Maluku Utara dan Tidore pada khusunya," tegas lelaki yang akrab disapa Adi itu. 

Lanjutnya, Kedudukan ibu Kota Provinsi Maluku Utara di wilayah Administrasi Kota Tidore Kepulauan, seharusnya Pemprov dapat mendorong prioritas Pembangunan di Wilayah Kota Tidore Kepulauan, sehingga tercapainya percepatan pembangunan di berbagai sektor yang ada di Ibukota Provinsi Maluku Utara. 

"Meski sudah adanya pembangunan sejumlah infrastruktur, seperti kantor gubernur, kantor pengadilan, korem, hingga perumahan. Namun semua infrastruktur tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal, hal ini dapat di lihat dari keberadaan ASN di provinsi Malut masih berdomisili di Tidore dan Ternate, mengapa demikian? Karena tentu ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang menunjang," ungkapnya. 

Dia menegaskan, Pemerintahan Provinsi, jangan dulu berbangga dengan prestasi laporan Perekonomian triwulan I yang di rilis oleh Bank Indonesia, bahwa adanya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang positif serta tingkat pengangguran Terbuka yang mulai membaik di Maluku Utara. Sebab secara kasat mata, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara masih terlihat tidak ada geliat membangun, sehingga memberikan kesan tidak adanya kemajuan sebuah ibukota.

"Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah Kepemimpinan AGK-YA harus bergerak cepat dan lebih serius lagi menata Sofifi untuk kepentingan Daerah, apalagi kita memiliki sebuah momentum nasional yakni STQ Tingkat Nasional Di Provinsi Maluku Utara yang di laksanakan di Sofifi, harusnya ini menjadi starting Point' yang strategis dalam mendorong percepatan pertumbuhan pembangunan yang positif di berbagai sektor di Sofifi," tambahnya.(red/tim) 

Share:
Komentar

Berita Terkini