“Kriminalisasi” Atas Nama Negara

Editor: Admin author photo


 “Kriminalisasi” Atas Nama Negara

Suratman Dano Mas'ud : Alumni IAIN Ternate

Pada umumnya kata Kriminal dalam Kamus Hukum oleh Charlie Rudyat, berarti berhubungan dengan kejahatan atau pelanggaran hukum. Sementara Kriminaliasi itu sendiri merupakan suatu proses yang meneliti perilaku yang awalnya tidak diangap sebagai peristiwa pidana, tetapi selanjutnya digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat; proses semakin banyaknya sikap atau tindakan yang dianggap sebagai kejahatan oleh hukum pidana atau perundang-undangan pidana.

Lain halnya dengan Negara. Nur Sayyid Santoso Kristeva, M.A Manifesto Wacana Kiri dalam Diskursus Sejarah Pemikiran Negara, mengutip pandangan dari Aristoteles, bahwa manusia merupakan makhluk politik yang dapat mencapai apa saja yang diinginkan sepanjang mereka tetap sadar bahwa mereka hidup dalam suatu Negara. 

Plato, Negara itu muncul karena adanya berbagai kebutuhan dan keinginan manusia semata-mata. Mengingat kebutuhan dan keinginan manusia yang berbeda-beda bahkan bisa bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, mau tidak mau mereka harus bekerja sama agar kebutuhan yang saling berbeda-beda tersebut bias terwujudkan. Dalam kerja sama tersebut, masing-masing orang bekerja sama sesuai dengan tugas dan fungsinya sendiri sesuai dengan kemampuannya.

Epicurus, Negara dan masyarakat itu hasil perbuatan manusia sebagai individu-individu, maka Negara tidak berbeda dengan benda mati. Negara tidak lebih sebagai suatu mekanisme. Negara tidak lebih dari suatu alat manusia yang dibentuk dengan senjata untuk kepentingan manusia itu sendiri. Jika Negara suda terbentuk, ia harus mengutamakan individu-individu sebagai dasar bagi kepentingan Negara.

Kriminalisasi atas nama Negara adalah kehadiran “Negara” sebagai pelaksana perwujudan atas cita-cita masyarakat dalam mewujudkan kebutuhan dasar, terjaminnya perlindungan serta tercapainya keinginan individu dapat terwujud. Namun, berbeda halnya ketika implementasi kebijakan itu dilapangan. Sektor-sektor kebutuhan dan harapan hidup manusia sering diabaikan dengan menghadirkan beberapa kebijakan yang sesungguhnya dinilai tidak mendukung terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri. Al hasil, banyak kebijakan yang sering bertentangan dengan regulasi yang ada dan tidak ditindak tegas bahkan miris diabaikan begitu saja.


Data Badan Pusat Statistik Nasional yang bersumber dari Biro Pengendalian Operasi Mabes Polri menunjukan angka kriminal di Indonesia mulai tahun 2016 - 2020 terjadi perubahan. Dari data statistik tahun 2016 menunjukan jumlah kejahatan di Indonesia mencapai 352,936 dan tingkat resiko terkena kejahatan 140 dari 100.000 penduduk. Sementara di tahun 2017, jumlah tersebut meningkat menjadi 357,197 jumlah kejahatan dan resiko terkena kejahatan masih diangka 140.

Jumlah kejahatan dan tingkat resiko terkena kejahatan mulai menurun dari tahun 2018 dengan jumlah kejahatan 336,652 dan resiko terkena kejahatan 129 hingga mencapai 269,324 jumlah kejahatan dan resiko terkena kejahatan 103 sesuai hasil data statistik tahun 2020. Tidak bermaksud menyombongkan diri atau bersuka ria, namun sesuai hasil data statistik tahun 2021, jumlah kejahatan dan tingkat terkena kejahatan sesuai urutan tiap provinsi, Maluku Utara, papua barat dan Papua berada pada urutan peringkat tiga terakhir dari tiga pulu empat provinsi di atsanya yang ada di Indonesia. Sialnya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, provinsi dengan jumlah kejahatan dan tingkat terkena kejahatan terkecil harus menyandang daerah yang sekelompok masyarakatnya dinilai saparatis yang keberadaannya harus di babat habis.

Negara kembali menunjukan raut wajah aslinya ketika menjelang pergantian masa jabatan kepemimpinan, ramai bertebaran dan dipajang setiap pelosok jalan, baliho, spanduk dan stikir calon nyaris tidak terkendali bagaikan musim hujan di negeri ini. Namun, negara kembali menunjukan sikap buruknya ketika paska pemilihan dan menjabat sebagai dan atas nama negara, melakukan tindakan atas kebijakan yang dinilai serta merta mengabaikan kepentingan dan hak-hak rakyat.

Setelah diresmikannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, banyak sikap pro dan kontra terhadap regulasi tersebut. Di antaranya seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Salah satu Dosen Universitas Mulawarman, Dri. Haris Retno Susmiyati mengatakan, Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan tugas Negara itu memastikan kekuasaan sumberdaya alam itu untuk memakmurkan sebesar-besarnya kepada masyarakat, bukan segelintir orang, tetapi kali ini kita disajikan informasi bahwa masyarakat yang ada diwilayah pertambangan justeru mengalami kesulitan, pemiskinan, ancaman keselamatan bahkan hilangnya nyawa. Ini menunjukan bahwa kebijakan negara melindungi beroperasinya pertambangan. Itu justru menyingkirkan tugas utama negara yang seharusnya melindungi seluruh masyarakat Indonesia masyarakat yang jumlahnya lebih banyak.


Bahkan Dr. Edra Satmaidi, S.H.,M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu menyatakan, Kita tahu tindak pidana korupsi di pengelolaan sumber daya alam banyak terjadi dalam prakteknya bahkan sudah banyak putusan pengadilan yang menunjukan bahwa tindak korupsi sangat mengkhwatirkan. Pasal 165 Undang-Undang Minerba lama, mengatur pidana bagi pejabat yang melakukan korupsi IUP, IPR, dan IUPK. Namun dalam undang-undang yang baru ini pasal tersebut dihapus. Kita tidak bisa memberikan garansi bahwa pejabat tidak menyalahgunakan wewenang. Ini akan melemahkan kita sebagai negara dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai Undang-Undang Minerba yang disahkan saat pandemi 2020, hanya akan memperparah kerusakan lingkungan dan kehidupan warga. Pasal 162 adalah karpet merah oligarki untuk kriminalisasi warga yang menolak pertambangan. 168 nyawa anak manusia meninggal di lubang bekas tambang sejak 2014 sampai 2020. Wakil Bupati Pulau Sangie meninggal di dalam pesawat saat kembali dari jakarta usai menolak pembukaan pertambangan di kabupatennya, kematiannya diduga karena sesak nafas. 

Mengakhiri dialektikan ini, Ilmuan muslim Ibnu Khaldun menegaskan secara esensial negara menjamin rakyat untuk hidup berdampingan, tentram, tenang, serta bersama-sama berusaha saling melengkapi dalam rangka menciptakan berbagai bentuk kebudayaan bagi mempertahankan kebudayaannya serta mempertahankan diri dan komunitasnya dari serangan pihak luar. Menurut Khaldun, hanya negara yang memiliki ashabiyah yang kuat akan mampu menciptakan sebua peradaban umat manusia umat manusia yang tinggi. Akan tetapi, jika rasa ashabiyah pudar dan hanya dipahami secara sempit, maka yang ada hanyalah nepotisme-absolut yang membuat hancurnya sebua negara. 

Runtuhnya suatu kekuasaan menurut Ibnu Khaldun, biasanya diawali dengan kekejaman penguasa yang tidak lagi mempedulikan hak dan kesejahteraan rakyat serta sikap sewenang-wenangnya terhadap rakyat. Akibatnya, timbul rasa ketidakpuasan, kebencian, dan ketidakpedulian rakyat terhadap hukum dan aturan yang ada. Negara yang ideal menurutnya adalah terwujudnya tata nilai keadilan (supremasi hukum), tanggungjawab (vertikal dan horizontal), kemampuan pemimpin (intelektual dan strategis), serta moralitas-religius yang kesemuaanya harus dimiliki pemimpin dan unsur aparatur negara.


Indonesia, negara yang berideologi Pancasila, juga sebagai asa tunggal dan sebagai falsafa yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa, sejatinya menjadi acuan atas pola interaksi dan kebijakan negara atas rakyatnya. Olehnya itu, Negara diharapkan agar mampu menghadirkan solusi ditengah-tengah keresahan rakyat yang melarat, bukan aparat apalagi pejabat yang sekarat, sudah memiliki jejak korupsi namun juga ikut ditarik bergabung dalam birokrat.

Rakyat butuh kepastian, bukan seperti kasus HAM di Indonesia yang terus berlarut-larut tanpa kejelasan. Negara perlu ketegasan, tidak memandang kerabata, atasan apalgi kasihan saat menjalankan hukum yang seadil-adilnya. Rakyat juga butuh makan, tidak sekedar paksaan saat menjalankan vaksinasi dengan akibat pembatasan pelayanan dan insentiv dana bantuan sosial. Sebab tanah wulayat, harapan rakyat kini jadi incaran santapan investor asing yang juga mengasingkan masyarakat setempat.

Mari kembali pada tujuan kita bernegara ini, perbaiki sistem demokrasi kita yang sudah empat belas tahun terakhir dinilai mengalami kemunduran. Aparat dan pejabat jangan lagi mempersekusi warga sipil yang mengkritik pemerintah. Setiap orang juga wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Share:
Komentar

Berita Terkini