Bala itu bernama ‘KORUPSI’

Editor: Admin author photo

 

Dok istimewa

Oleh : Suratman Dano Mas'ud, Alumni IAIN Ternate

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar) “. Q.S Ar-Rum:41

Korupsi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh oknum dari suatu pihak untuk memperkaya diri atau golongan tertentu yang merugikan orang banyak. Dalam bahasa latin disebut Corruptio, dari kata kerja Corrumpere, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, maling, adalah tindakan pejabat publik, baik politisi atau pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak (baca, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Korupsi).

Menurut Data Statistik 2021, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) cenderung menunjukan fluktuasi dari tahun 2012 hingga tahun 2021, baik dari segi persepsi, pengalaman hingga menurut wilayah perkotaan dan perdesaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan perkembangan indeks pemahaman anti korupsi dari tahun ke tahun selalu meningkat. Hal ini menunjukan bahwa penduduk Indonesia semakin anti korupsi (Sumber: BPS, SPAK 2021).

Di lain sisi, Lembaga Swadaya Masyarakat anti-korupsi Indonesia Corruption Watch (IWC) sebagaimana dilangsir dari media Tempo.co tertanggal 14 september 2021 menginfokan bahwa jumlah penindakan kasus korupsi selama enam bulan awal tahun 2021 mencapai 209 kasus. Jumlah itu naik dibandingkan priode yang sama di tahun sebelumnya sebesar, yakni 169 kasus. Sementara kerugian yang dialami negar mencapai Rp. 26,83 triliun dari semester pertama tahun 2021. Dengan kata lain, terjadi peningkatan sebesar 47,6 persen dari tahun sebelumnya. 

Sukarno W. Sumarto, mengutip perkataan Presiden pada Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) Tahun 2016 di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Kamis, 1 Desember 2016, Presiden, mengisyaratkan bahwa korupsi merupakan musuh terbesar bangsa Indonesia saat ini. Presiden mendukung penuh penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi, baik dari sisi kelembagaan maupun kemandirian. Pernyataanya saat itu.

Hal ini dinilai Sukarno W Sumarto, menunjukkan kegalauan Presiden Joko Widodo melihat kondisi korupsi di Indonesia saat ini yang belum memperlihatkan kemajuan yang berarti. Dalam pemberitaan di media massa, baik media cetak, elektronik, sampai media sosial, mempertontonkan kepada masyarakat Indonesia perilaku korup para penyelenggara negara, bagaimana mereka merampok uang rakyat, melakukan suap maupun gratifikasi, dengan tidak memperlihatkan sikap penyesalan malahan seakan bangga menjadi pesakitan. Tak terkecuali, para penegak hukum yang seharusnya menjadi garda paling depan dalam penegakan hukum, justru ikut berpesta pora dalam penjarahan uang rakyat. Lebih-lebih ketika kita melihat lebih jauh dalam proses peradilan sampai kasus dimaksud mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Tak terbayangkan lagi, bagaimana sikap mereka (pesakitan) ketika aparat penegak hukum memberikan vonis ringan, baik berupa hukuman pengembalian uang/denda maupun hukuman badan, seakan drama yang baru saja dimainkan berakhir dengan happy ending. Itulah kondisi hukum di negeri kita tercinta ini, yang konon hukum dianggap sebagai panglima. Sebagaimana dalam konstitusi kita disebutkan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machstaat)”.

Perangkat hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bentuk-bentuk kecurangan (fraud) yang biasa terjadi di Indonesia telah diakomodir didalamnya, misalnya yang terkait dengan kerugian keuangan negara Pasal 2 dan 3, suap menyuap Pasal 5,6,11,12, dan 13, penggelapan dalam jabatan Pasal 8, 9 dan Pasal 10.a,b,c, pemerasan Pasal 12.e, perbuatan curang Pasal 7 dan Pasal 12.h, benturan kepentingan Pasal 12.i, dan gratifikasi Pasal 12.b.

Dalam bidang pencegahan, pemerintah telah menetapkan dasar kebijakan yang jelas tentang kewajiban pencegahan dan penanggulangan korupsi dalam tata kelola pemerintahan melalui peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012-2025 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Penyebab korupsi menurut Donald R. Cressey, Others People Money, A Study in the Social Psychology Of Embezzlement digambarkan sebagai Fraud Triangle, yaitu Motive/niat, kekuatan penggerak yang mengubah dari taat hukum menjadi pelaku fraud, keserakahan, kebutuhan keuangan segera, tekanan keluarga, rasa balas dendam dan ego. Opportunity (Perceived)/kesempatan, lingkungan yang mendukung terjadinya fraud, pengendalian intern tidak memadai, dan kesempatan tidak datang dua kali. Rationalization/pembenaran, justifikasi perilaku tidak layak, tidak menyangka bahwa mereka akan ditangkap, dan orang lain juga melakukan hal yang sama.

Untuk itu, pentingnya pemahaman budaya anti korupsi di lembaga pendidikan yang diharapkan dapat membentuk karakter individu yang anti korupsi serta kesadaran dan kepedulian dari masyarakat terhadap perilaku korupsi dengan pemahaman dan persepsi yang benar terhadap korupsi. Serta perlunya penanaman budaya integritas dan nilai-nilai anti korupsi mulai dari lingkungan keluarga sedari dini. Dan memaksimalkan fungsi sistem pelaporan korupsi pada setiap layanan publik, instansi vertikal maupun lembaga pemerintahan lainnya agar setiap pimpinan, tidak menyalahgunakan jabatanya untuk kepentingan pribadi, golongan, keluarga atau kelompok yang berakhir pada perilaku korupsi. 

Apabila dilihat dari dampak yang diakibatkan oleh perbuatan korupsi, bahwa korupsi akan merusak sistem tatanan masyarakat, penderitaan sebagian besar masyarakat dalam berbagai sektor, ekonomi biaya tinggi, munculnya berbagai masalah sosial dalam masyarakat, dan sikap frustasi, ketidakpercayaan, dan apatis terhadap pemerintah. Apabila kondisi ini berlanjut dalam kurun waktu yang panjang, maka mengakibatkan negara dan pemerintahan ini akan dikendalikan oleh para koruptor. Begitu pula dengan dua kejahatan lainnya seperti Terorisme dan Narkoba.

Mengutip tulisan Dr. Imam Anshori Saleh, S.H.,M.Hum dalam bukunya 'Korupsi, Terorisme dan Narkoba', merupakan ketiga tindak pidana luar biasa (extra ordinary). Korupsi di negara kita, meskipun sudah menunjukan trend menurun, walaupun masih jauh dari yang kita harapkan karena masih di bawa rata-rata negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Belum lagi masih lemahnya kita dalam menangani terorisme dan narkoba.

Bisa jadi, pemerintah lebih menggiatkan upaya pembentukan karakter bangsa, karena ke depan yang dibutuhkan adalah manusia yang mempunyai integritas. Dan kini, masyarakat Indonesia masih perlu bersabar karena pembentukan karakter membutuhkan waktu. Walau demikian, seluruh komponen masyarakat untuk tidak patah semangat, terutama komitmen pemerintah untuk selalu menjaga wibawa pemerintah bahwa kita jangan sampai kalah dengan koruptor. Semoga.

Mengakhiri diskursus ini, mengutip salah satu wejangan Bung Karno: Tidak pantas kalau terbitnya matahari disambut oleh seorang bajingan. Coba, apakah pantas, bajingan menyambut terbitnya matahari atau manusia koruptor yang mencuri harta rakyat menyambut terbitnya matahari ! Tidak. Yang pantas menyambut terbitnya matahari itu hanya manusia-manusia abdi Tuhan, manusia-manusia yang bermanfaat.

Selamat hari Anti Korupsi sedunia, selamat hari pahlawan,

Pahlawan tanpa korupsi..!!!

Share:
Komentar

Berita Terkini