PT. IWIP di Anggap Telat Pajak

Editor: Admin author photo
Ketua Komisi II DPRD Halteng Ahlan Djumadil 

Weda- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) berharap kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus serius mengurus pajak kendaraan maupun pajak lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi kepada PT IWIP yang sampai saat ini belum menyampaikan data laporan pajaknya. Kamis, (25/11/21) 

Menurut Ketua Komisi II DPRD Halteng Ahlan Djumadil mengatakan, kalau pajak kendaraan itu kewenangan untuk memungut itu ada di pemerintah provinsi menurut undang-undang perpajakan. 

Tetapi didalam pajak kendaraan itu ada bagian untuk kabupaten, "Jadi kalau dipungut di IWIP itu juga ada hak Kabupaten," terangnya. 

Lanjut Ahlan, Sebab Pajak kendaraan dan pajak lain yang ada di PT IWIP itu bagian dari komponen bagi hasil pajak, " jadi pemerintah provinsi harus lebih serius untuk segera mengurus pajak kendaraan dan pajak lain yang sampai saat ini PT IWIP belum menyampaikan laporan pajaknya ke pemerintah provinsi," lanjutnya. 

Karena semua pajak kendaraan itu misalnya di Halmahera Tengah di pungut ke Pemerintah Provinsi baru di bagi lagi atau transfer kembali ke daerah, dan yang bagian daerah yang menjadi hak daerah dikembalikan. 

"Karena itu kami berharap agar pemerintah provinsi serius untuk mengurus pajak kendaraan maupun pajak lain yang menjadi kewenagan pemerintah provinsi lalu hasilnya harus di bagi ke kabupaten karena berdasarkan dengan ketentuan yang sudah di atur," harapanya. (Red-tim) 

Share:
Komentar

Berita Terkini