Wabup Berharap Program CSR Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Editor: Admin author photo

Wabup Halteng, Abd. Rahim Odeyani
WEDA- Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, Abd. Rahim Odeyani mengajak kepada semua pihak secara strategis untuk mendudukkan persoalan pertambangan yang ada di daerah. 

Abd Rahim Odeyani mengatakan, diskursus soal pengelolaan sumber daya alam (SDA) tidak bisa terlepas dari regulasi dan sistem ketatanegaraan yang ada. 

“ DPR RI dan Pemerintah Pusat sudah membuat aturan dan kewenangan pertambangan itu ada di Pemerintah Pusat. Sehingga daerah harus ikut karena sistim ketatanegaraan kita. Demikian dan jangan kita buang energi terhadap sesuatu yang sudah clear,” Sambung Rahim. Yang terpenting saat ini adalah mengawal agar kehadiran investasi itu selaras dengan tujuan pembangunan daerah yaitu kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta tetap menjaga lingkungan hidup agar selalu sustainble". Rabu, (17/11/21) 

Dikatakan Abd. Rahim Odeyani dalam diskusi WAG Fordista baru-baru ini. Menurutnya ini bukan tanpa alasan, di satu sisi pemerintah adalah regulator dalam pengelolaan SDA di sektor pertambangan dan kehutanan. Sementara di lain sisi pemda di perhadapkan dengan berbagai dinamika plus tanggung jawab mensejahterakan masyarakatnya. 

"Karena itu yang penting didiskusikan adalah strategi pemanfaatan setiap investasi yang masuk di daerah agar kita tidak menjadi penonton saja,” ungkap Wabup. 

Lanjut Rahim, salah satu strategis yang di maksud adalah menyelaraskan kepentingan daerah dengan kewajiban sosial investor melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). 

"Ini yang menjadi perhatian besar kita karena hampir sebagian besar pemilik modal masih setengah hati melaksanakan program CSR,” ungkapnya.

Dia juga menegaskan CSR atau program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) merupakan kewajiban perusahan yang di isyaratkan dalam undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Politisi Partai NasDem ini juga lantas menyebutkan bunyi pasal 74 ayat 1 bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Ia juga menambahkan, adanya peraturan yang mewajibkan perusahan menyusun Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM/CSR). 

"Ada Permen ESDM Nomor 96 tahun 2021 tentang kewajiban sosial perusahan. Ini yang lagi jadi fokus kita. Mengingat masih ada sebagian besar perusahan yang belum menerapkan program CSR secara baik dan belum fokus terhadap kebutuhan masyarakat".

Ia juga bilang suda beberapa kali mengundang pihak perusahan untuk membicarakan hal ini. Namun dia mengakui pentingnya kesepahaman dan dukungan semua pihak agar pelaksanaan CSR ini terarah dan sesuai kebutuhan riil masyarakat. 

"Peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat juga penting dalam hal ini. Gubernur pernah menerbitkan blue print pengelolaan CSR, tapi tidak melibatkan daerah penghasilan dan tidak ditetapkan besaran biaya CSR. Karena itu penting kita duduk bersama merumuskannya. (dir/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini